Connect with us

Artikel Khas

Ada Praktek Monopoli di Travel Online?

Mike Wibisono

Published

pada

Ilustrasi : istimewa

PEMAIN Online Travel Agent (OTA) atau dikenal dengan Travel Online disinyalir melakukan praktik monopoli seperti penjualan harga layanan di bawah standar.

Demikian salah satu fakta yang terkuak kala rapat dengar pendapat (RDP) antara Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) dengan Komisi X DPR RI pada (5/12) seperti disiarkan laman DPR.go.id.

Komisi X DPR RI mendengar beberapa masukan dan keluhan Asita terkait perkembangan usaha bidang pariwisata. Banyak kendala terkait regulasi/ aturan yang diterapkan kepada pelaku usaha kepariwisataan.

Salah satu yang disampaikan adalah Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 tahun 2016 dan juga tentang usaha perorangan. Pihak Asita menyadari usaha perorangan bertujuan membantu menciptakan lapangan pekerjaan atau UMKM dalam perkembangannya.

Namun yang disayangkan adalah usaha perorangan yang tidak berizin sehingga merusak tatanan yang sudah ada, bahkan menimbulkan penipuan.

Selain itu, banyaknya Travel Online yang bertebaran saat ini juga menimbulkan dampak kepada pelaku usaha. Asita menyadari pertumbuhan teknologi tidak bisa dihindari, namun pihaknya menyayangkan adaya praktek monopoli oleh travel agen online besar, seperti penjualan harga di bawah standar.

Menanggapi hal  itu Anggota Komisi X DPR Mujib Rohmat mengatakan Undang-Undang (UU) atau payung hukum untuk pelaku usaha bidang kepariwisataan sudah relatif baik tapi konsitensi dalam mengimplementasinya yang masih lemah.

“Kalau ini yang menjadi masalah, kami akan panggil stakeholder terkait. Maka dari itu bapak bisa melengkapi catatan permasalahan-permasalahan yang dihadapi untuk kami sampaikan kepada mitra terkait, ”ungkap Mujib.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi X Ridwan Hisjam yang mengatakan rezim keterbukaan seperti saat ini memang membuat banyak pelaku usaha yang merasakan dampaknya, tidak hanya di bidang travel. Perusahaan besar seperti Matahari saja tutup karena dampak dari rezim globalisasi ini.

“Ini memang tidak bisa dihindari, maka pikiran kita sebagai pengusaha yang harus diubah. Seharusnya pengusaha memiliki konsep menghadapi rezim ini, sampaikan ke kami untuk merevisi UU. Kalau Asosiasi datang kesini hanya menuntut ini itu, saya yakin kita tidak bisa berbuat apa-apa karena tuntutan masyarakat sudah berbeda,”jelasnya.

Terkait peraturan menteri yang memberatkan pelaku usaha. Pihaknya akan menyampaikan kepada pihak terkait, agar tidak ada lagi aturan yang memberatkan pelaku usaha.

“Seharusnya Kemenpar jika mau buat aturan bicara dengan Asita supaya sejalan. Aturan yang dikeluarkan harus dapat masukan dari ASITA. Target 20 juta pemerintah juga membuat Asita jadi dinomor-duakan. Kami akan sampaikan semua keluhan Asita kepada pihak terkait, tapi  Asita juga lakukan pendekatan,”tegasnya.

Source : DPR RI / Indotelko

 

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Artikel Khas

Agar Arus Barang Tak Terhambat Waktu

iqbal fadillah

Published

on

Ilustrasi Tol Laut : Istimewa

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, salah satu dibukanya tol laut, adalah untuk memperlancar arus perdagangan lewat laut. Sehingga, barang yang dikirim tak harus mesti transit di Jakarta sebelum dikirim ke daerah lain. Sehingga terjadi penumpukan barang yang membuat waktu pengiriman menjadi lama.

“Nah sekarang nanti barang mau ke Sumatera tidak harus lewat Jakarta, lewat pelabuhan Cirebon ini. Mau masuk ke Palembang, ke Sumut, Sumbar itu lewat cirebon. Jadi tidak merusak barang, tidak memperlambat jalur selat Merak,” kata Tjahjo usai membuka acara Hari Nusantara, di Cirebon, Rabu (13/12).

Menurut Tjahjo, fungsi pelabuhan dalam memperlancar arus perdagangan sangat penting.  Apalagi Indonesia punya banyak potensi bahan mentah yang bisa di oleh menjadi barang punya nilai ekonomis tinggi dan yang siap ekspor. Karena itu perlu didorong agar setiap daerah punya program yang bisa menampilkan potensi unggulan. Tentu, ini perlu didukung kemudahan-kemudahan dari instansi lain, misal bea cukai.

“Kita punya potensi barang mentah yang siap diolah. Kalau bisa di semua daerah,  semua provinsi, ada beberapa program yang tidak hanya di pasarkan lokal tapi juga luar. Bagaimana sekarang ini Bea Cukai banyak memberikan kemudahan-kemudahan yang ada,” tutur Tjahjo.

Ia contohkan Cirebon. Kata Tjahjo, Cirebon punya potensi rotan yang bisa dikembangkan tak hanya untuk dipasarkan di dalam negeri, tapi juga bisa di ekspor ke luar negeri. Pemerintahan Jokowi sendiri, menaruh perhatian besar terhadap kelancaran arus perdagangan. Terutama lewat laut. Karena itu, peran pelabuhan jadi fokus pemerintah untuk ditingkatkan. Lebih khusus lagi, pelabuhan-pelabuhan kecil. Keberadaan pelabuhan kecil ini tak boleh diabaikan. Sebab faktanya, selama ini peran pelabuhan kurang diperhatikan, terutama dari sisi fasilitasnya. Ini yang sedang diperbaiki oleh pemerintah.

“Di awali dari pemerintahan Pak Jokowi ini kalau kita mau jujur 90% pelabuhan-pelabuhan kecil dan besar itu ditingkatkan. Yang tadi saya sebut dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, pelabuhannya ada,” ujarnya.

Intinya, pemerintah kata Tjahjo ingin mempercepat pembangunan di semua wilayah. Laut, menjadi pemersatu. Karena itu laut harus dijaga kedaulatan. Di rawat. Infrastruktur pendukungnya harus dibangun. Misalnya, dukungan kepada TNI AL untuk menjaga laut Nusantara.

“Tahun depan sudah punya 4 kapal selam. Dari 151 kapal perang mau ditingkatkan, ini untuk mempercepat pembangunan wilayah kepulauan kita ini,” kata dia.

Pembangunan tol laut juga, kata Tjahjo, adalah untuk mempercepat arus perdagangan barang agar tak terhambat waktu. Kota Cirebon misalnya bisa dikembangkan jadi kota transit. Dan memang, kalau melihat sejarah, Cirebon telah lama jadi wilayah transit perdagangan dari berbagai wilayah.

“Potensi kedepan harus barang dari Timur berhentinya ke Cirebon, masuk ke Medan,  masuk ke Kalimantan. Itu kan tol laut yang diinginkan Pak Jokowi. Cirebon itu kota transit, kereta api saja mau kemana pemberhentiannya Cirebon. Kapal juga sama termasuk kontainer-kontainer juga kalau mau ke Surabaya ke Cirebon dulu,” tutur Tjahjo.

 

Sumber : kemendagri

 

Continue Reading

Artikel Khas

Janji Adil Pemerintah Dalam Terapkan Pajak E-Commerce

Mike Wibisono

Published

on

Ilustrasi E Commerce : Media India Group

PEMERINTAH berjanji akan adil menerapkan pajak terhadap transaksi elektronik (e-commerce) sehingga tidak ada gap antara pelaku usaha konvensional maupun digital.

“Kalau yang cross border misalnya bea masuknya juga dikenakan, juga PPN, PPh-nya. Yang penting asas netralitasnya terpenuhi, jadi intinya pada asas netralitas dan treatment-nya. Kalau offline dikenakan pajak, yang online juga dikenakan,” kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di Jakarta, Selasa.

Mardiasmo menuturkan, kementerian keuangan masih merumuskan tata cara pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik tersebut untuk menciptakan level kesetaraan (same level of playing field) antara konvesional dan digital.

“E-commerce ini kan cukup luas, ada yang tangible dan intangible. Ini sedang kita godok ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa keluar,” ujarnya.

Pemerintah sendiri menegaskan, pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik akan lebih berkaitan dengan tata cara, bukan kepada pengenaan pajak jenis baru. Pemungutan pajak diberlakukan kepada pelaku e-commerce yang memiliki aplikasi, dan bukan merupakan objek pajak baru karena hanya cara transaksinya saja yang berubah dari konvensional ke elektronik.

Untuk metode pengenaan pajaknya sendiri, hingga kini masih dalam proses kajian dan penyusunan, karena WP yang terlibat dalam transaksi elektronik tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Pengaturan pajak yang dikenakan juga disebut tidak akan jauh berbeda dengan transaksi yang berlaku pada jual beli secara konvensional.

Melalui pengenaan pajak terhadap transaksi tersebut, diharapkan seluruh kegiatan ekonomi melalui daring dapat terekam dan bisa meningkatkan ketaatan WP kepada pembayaran pajak.

Sementara itu, terkait dengan bea masuk untuk barang-barang yang tak berwujud (intangible goods), juga diharapkan bisa diimplementasikan pada 2018 mendatang. Ada pun contoh barang tak berwujud tersebut yaitu buku elektronik (e-book), software, dan barang lainnya yang tak memiliki wujud.

Kemenkeu sendiri masih terus mengkaji rencana pengenaan bea masuk terhadap barang tak berwujud tersebut, salah satunya terkait tata kelola pengenaan pungutan terhadap intangible goods yang hingga kini belum ditetapkan oleh World Customs Organisation (WCO) dan juga mendeteksi transaksinya.

“Barang-barang misalnya dulu buku, kaset, atau majalah, kena bea masuk. Sekarang kan modelnya download seperti e-book, CD, ini kan harusnya kena bea masuk juga. Fair treatment lah,” ujar Mardiasmo.

 

Continue Reading
Advertisement

Kami di Facebook

Trending