Connect with us

Batam Only!

ASDP Batam Tambah 18 Trip Untuk Antisipasi Arus Mudik

iqbal fadillah

Published

pada

UNTUK mengantisipasi lonjakan arus balik di Tanjunguban, PT ASDP Batam sejak Kamis (29/6) kemarin menambah trip menjadi 18 trip. Penambahan armada juga dijajaki mengingat lonjakan kendaraan akan berlanjut hingga akhir pekan.

GM ASDP Batam, Anis Adinizam menyebut, arus balik penumpang
dan kendaraan dari Pelabuhan ASDP Tanjung Uban menuju Pelabuhan ASDP Telaga Punggur Batam terus meningkat dan puncak arus balik diperkirakan terjadi Jumat, Sabtu dan Minggu.

Jika Rabu (28/6) kemarin, layanan arus balik penyeberangan sampai sekitar pukul 22.30 atau 16 trip dalam sehari. Maka, sejak Kamis (29/6), kata pria yang baru 5 bulan menjabat itu, trip kapal akan menjadi 18 trip atau layanan arus balik penyeberangan sampai sekitar pukul 23.00 malam.

“Kemarin sekitar 120 mobil tidak terangkut. Karena itu, kami tambah trip,” sebutnya.

Anis juga menyebutkan kemungkinan penambahan armada kapal roro untuk layanan arus balik dari Pelabuhan ASDP Tanjung Uban menuju Pelabuhan ASDP Telaga Punggur Batam.

“Mengingat besok puncak arus balik, kami meminta perbantuan kapal dari KMP Lome yang biasa melayani ke Pekanbaru atau KMP Sembilang dari Dabo. Saat ini menunggu kedatangannya dan harus dicek dulu kapalnya,” jelasnya.

Sementara itu, Kapos Pengamanan Pelabuhan Bulang Linggih dan Pelabuhan ASDP Tanjung Uban Iptu Matias mengatakan, arus balik di penyeberangan ASDP Tanjung Uban masih lancar meski terjadi penumpukan kendaraan. Sejak 23 Juni hingga 28 Juni kata perwira di Polsek Bintan Utara tersebut, terus terjadi peningkatan jumlah penumpang dan kendaraan.

Disebutkannya, jumlah penumpang roro dan speed yang datang di Tanjung Uban sekitar 13.288 orang, dan jumlah penumpang yang berangkat menggunakan roro dan speed sekitar 8.321 orang. Untuk kendaraan roda dua yang datang sekitar 3.305 unit, dan yang berangkat sekitar 2.521 unit.

Roda empat terjadi peningkatan. Ia menyebut, jumlah kendaraan roda empat yang datang sekitar 1.614 sedangkan yang berangkat sekitar 991 unit.

Pantauan di lapangan, antrean mengular sekitar 300 meter hingga di depan Masjid Takwa Tanjung Uban. Bahkan, ada mobil yang antre sampai masuk ke Kampung Mentigi.

Di dalam kawasan pelabuhan terlihat antrean mobil yang menumpuk di 7 lintasan yang disediakan pihak ASDP. Bahkan, puluhan mobil sudah tidak dibolehkan masuk ke kawasan pelabuhan, karena sudah penuhnya kapasitas mobil yang akan berangkat.

Sementara itu, tenda tenda yang disediakan juga penuh dengan pemudik. Bahkan, sejumlah toilet yang disediakan pihak ASDP terlihat antrean yang sangat panjang. (*)

 

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Batam Only!

Anda Peserta BPJS Kesehatan Mandiri Baca Artikel Ini untuk Antisipasi

nien bagaskara

Published

on

gowest.id – Rupanya beda pelayanan antara BPJS Kesehatan mandiri dengan BPJS melalui perusahaan. Coba simak kisah ini. Ini tentang kasus pendanaan persalinan.

Kepala Kepesertaan BPJS Kesehatan Batam, Mouncensia mengatakan, BPJS Kesehatan tak akan pernah menolak membayar klaim peserta BPJS Kesehatan, asalkan prosedurnya sudah dijalankan dengan benar.

“Kalau dari kepesertaan mandiri BPJS Kesehatan, sebelum anak dilahirkan, jauh hari seharusnya orangtuanya melaporkan atau mendaftarkan anaknya ke BPJS Kesehatan,” ujar Mouncensia.

“Kalau pas anak dilahirkan, terus orangtua baru melapor, ya kami dari BPJS Kesehatan tak bisa menanggung klaim itu. Karena aturannya memang begitu adanya. Kecuali kalau orangtuanya jadi peserta yang ditanggung perusahaan. Ini orangtuanya adalah peserta BPJS mandiri, jadi kami tak bisa berbuat apa-apa,” imbuh Mouncensia.

Mouncensia memberi penjelasan seperti itu terkait laporan Efendi, warga Tiban kepada DPRD Batam, Rabu (3/1/2018) si

Continue Reading

Batam Only!

Wali Kota Batam: Seremonial Nanti Dulu

nien bagaskara

Published

on

Wali Kota Batam, HM Rudi (Bobi Bani/JawaPos.com)

gowest.id – Wali Kota Batam, HM Rudi mengeluarkan larangan untuk menggelar kegiatan yang bersifat seremonial di jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

Hal itu dilakukannya karena, Pemko Batam memprioritaskan penggunaan anggaran di awal tahun untuk membayar hutang. Rudi menegaskan, proses pembayaran hutang tersebutpun harus diselesaikan secepatnya. Dirinya berharap Maret mendatang seluruh tunda bayar tersebut sudah selesai.

“Kami ingin selesaikan utang dulu, jadi kegiatan yang sifatnya seremonial tidak boleh dulu. Sehingga tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Januari, Februari, Maret, utang kita selesaikan,” kata Rudi, Selasa (2/1).

Rudi menjelaskan, langkah itu diambilnya karena adanya tunda salur dana bagi hasil dari pusat dan provinsi. Hal itu menyebabkan pendapatan Pemerintah Kota (Pemko) Batam tidak mencapai target. Alhasil, untuk pertama kalinya dalam sejarah Pemko Batam, pembayaran kegiatan atau proyek pun harus ditunda.

Selain adanya tunda salur dana, faktor lainnya yang membuat dirinya memberlakukan larangan karena adanya pengelolaan keuangan yang kurang baik oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menjadi faktor tidak terbayarnya hutang pada 2017 lalu. Sehingga, ada tunggakan yang harus diselesaikan Pemkot Batam pada 2018 ini. Hal itu diketahui berdasarkan catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Meskipun memprioritaskan pembayaran hutang, Rudi menyatakan untuk proses lelang tetap dilakukan. Lelang fisik tetap dijalankan.

“Tapi nanti untuk kontraknya akan dipilih mana yang didulukan dan mana yang ditunda,” ungkapnya.

“Kepala OPD, Sekretaris, Kabag, Kabid yang menangani harus betul-betul. Tidak boleh terjadi seperti di RSUD, ada utang tapi tidak masuk ke neraca,” timpalnya.

Hal itu ia katakan karena, pada 2017 lalu ada beberapa catatan (BPK) terkait masalah keuangan yang terjadi di beberapa daerah di Kepri. Salah satunya adalah di Batam. Dimana Rumah Sakit Umum Daerarh (RSUD) Embung Fatimah mendapat cacatat serius BPK karena pengelolaan keuangan yang mengalami banyak penyimpangan.

BPK menemukan adanya pembayaran sebesar 3,54 miliar atas utang RSUD. Tapi tidak tercatat di neraca Pemko Batam per 31 Desember 2016. Terdapat tagihan hutang pihak ketiga sebesar Rp261,52 juta juga belum tercatat dan belum bisa dibayarkan di tahun 2017. Ada juga hutang kepada pegawai RSUD yang ada di neraca per 31 Desember 2016 atas jasa pelayanan BPJS sebesar Rp8,64 miliar yang belum dibayar sampai tahun 2017.

Lebih lanjut, Rudi mengingkatkan OPD untuk menyelesaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan tahun 2017. Hal ini dikarenakan, BPK mulai turun di awal tahun 2018. Menurutnya, proses audit BPK tahun 2017 berbeda dengan tahun lalu.

Ia pun mengimbau jajarannya agar seluruh pertanggungjawaban langsung dibuat setelah kegiatan selesai. Tidak ada lagi yang menunda buat laporan sehingga tak ada yang lupa atau tertinggal.

“Tidak ada lagi nanti uang habis. Prosedur dari A sampai Z tidak disiapkan. Begitu selesai kegiatan langsung buat,” ujarnya. (bbi/jawapos.com)

Continue Reading
Advertisement

Kami di Facebook

Trending