Connect with us

Batam Only!

Dana Pusat Rp 934 Miliar Untuk Batam

Mike Wibisono

Published

pada

Ilustrasi

BATAM bakal menerima dana dari pusat pada 2018 sebesar Rp 934,697 miliar. Terdiri dari dana bagi hasil (DBH) pajak Rp 147,0 miliar, DBH sumber daya alam Rp 14,3 miliar, dana alokasi umum Rp 599,0 miliar, dana alokasi khusus (DAK) fisik Rp 80,4 miliar, dan DAK non fisik Rp 93,7 miliar. DIPA total ini turun dibandingkan yang diterima Kota Batam tahun 2017 sebesar Rp 963,792 miliar.

Penyerahan DIPA dilaksanakan di Gedung Daerah Kepri di Kota Tanjungpinang, Senin (11/12) kemarin.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kepri Heru Pudyo Nugroho mengatakan penyerahan DIPA ini sebagai tindaklanhut penyerahan DIPA induk kementerian lembaga.

“Penyerahan DIPA di Provinsi Kepri dilaksanakan lebih cepat dibanding tahun sebelumnya. Dan paling awal dari seluruh daerah provinsi di Indonesia. Kami apresiasi langkah Gubernur yang mempercepat proses penyerahan ini,” kata Heru.

Ia berharap dengan penyerahan DIPA lebih awal, proses pelaksanaan anggaran dapat dikerjakan lebih cepat juga.

Tahun ini Kepri menerima 333 DIPA satuan kerja kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Nilainya Rp 6,91 triliun, naik 1,2 persen dibanding 2017 Rp 6,13 triliun.

Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengatakan ada catatan khusus Presiden RI, Joko Widodo saat penyerahan DIPA ke provinsi beberapa waktu lalu. Presiden berpesan jangan sampai kegiatan inti lebih kecil dari pendukungnya.

Saat itu, kata Nurdin, Presiden mencontohkan kegiatan pemulangan TKI misal dianggarkan Rp 3 miliar. Biaya pemulangan TKI yang terpakai hanya Rp 500 juta, selebihnya untuk rapat, studi banding, dan sebagainya.

“Tapi itu hanya contoh. Bukan berarti pemulangan TKI seperti itu. Saya rasa ini juga hal yang bagus, menjadi catatan kita semua,” kata Nurdin.

Dan kepada seluruh instansi penerima DIPA, ia berharap agar segera melaksanakan kegiatan terkait. Sehingga diharapkan dapat selesai lebih awal.

Menjawab catatan Gubernur tersebut, Walikota Batam Muhammad Rudi mengatakan Pemerintah Kota Batam sudah lebih dulu menjalankannya. Pertama tentang proses kegiatan yang dimulai lebih awal, sudah dilaksanakan Pemko Batam.

“Saya sudah jalan duluan. Berkas sudah saya siapkan. Batam sudah jalan itu,” kata Rudi.

Begitu juga pesan tentang anggaran kegiatan inti yang harus lebih besar dari kegiatan pendukung. Menurut Rudi Pemko Batam juga sudah menerapkannya.

“Honor kegiatan sudah dihilangkan. Seremonial pada kegiatan juga sudah saya kurangi,” ujarnya.

Ia akui DIPA tahun ini berkurang sedikit dari tahun berjalan. Selain itu target mendapatkan dana insentif pun belum bisa terwujud meski APBD 2018 tepat waktu ditetapkan. Karena penetapan APBD tahun berjalan tidak tepat waktu.

“Tahun lalu kita tidak tepat waktu. Kalau tidak salah itu harus tiga kali baru dapat,” kata Rudi.

 

Sumber : Media Center Batam

 

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Batam Only!

Anda Peserta BPJS Kesehatan Mandiri Baca Artikel Ini untuk Antisipasi

nien bagaskara

Published

on

gowest.id – Rupanya beda pelayanan antara BPJS Kesehatan mandiri dengan BPJS melalui perusahaan. Coba simak kisah ini. Ini tentang kasus pendanaan persalinan.

Kepala Kepesertaan BPJS Kesehatan Batam, Mouncensia mengatakan, BPJS Kesehatan tak akan pernah menolak membayar klaim peserta BPJS Kesehatan, asalkan prosedurnya sudah dijalankan dengan benar.

“Kalau dari kepesertaan mandiri BPJS Kesehatan, sebelum anak dilahirkan, jauh hari seharusnya orangtuanya melaporkan atau mendaftarkan anaknya ke BPJS Kesehatan,” ujar Mouncensia.

“Kalau pas anak dilahirkan, terus orangtua baru melapor, ya kami dari BPJS Kesehatan tak bisa menanggung klaim itu. Karena aturannya memang begitu adanya. Kecuali kalau orangtuanya jadi peserta yang ditanggung perusahaan. Ini orangtuanya adalah peserta BPJS mandiri, jadi kami tak bisa berbuat apa-apa,” imbuh Mouncensia.

Mouncensia memberi penjelasan seperti itu terkait laporan Efendi, warga Tiban kepada DPRD Batam, Rabu (3/1/2018) si

Continue Reading

Batam Only!

Wali Kota Batam: Seremonial Nanti Dulu

nien bagaskara

Published

on

Wali Kota Batam, HM Rudi (Bobi Bani/JawaPos.com)

gowest.id – Wali Kota Batam, HM Rudi mengeluarkan larangan untuk menggelar kegiatan yang bersifat seremonial di jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

Hal itu dilakukannya karena, Pemko Batam memprioritaskan penggunaan anggaran di awal tahun untuk membayar hutang. Rudi menegaskan, proses pembayaran hutang tersebutpun harus diselesaikan secepatnya. Dirinya berharap Maret mendatang seluruh tunda bayar tersebut sudah selesai.

“Kami ingin selesaikan utang dulu, jadi kegiatan yang sifatnya seremonial tidak boleh dulu. Sehingga tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Januari, Februari, Maret, utang kita selesaikan,” kata Rudi, Selasa (2/1).

Rudi menjelaskan, langkah itu diambilnya karena adanya tunda salur dana bagi hasil dari pusat dan provinsi. Hal itu menyebabkan pendapatan Pemerintah Kota (Pemko) Batam tidak mencapai target. Alhasil, untuk pertama kalinya dalam sejarah Pemko Batam, pembayaran kegiatan atau proyek pun harus ditunda.

Selain adanya tunda salur dana, faktor lainnya yang membuat dirinya memberlakukan larangan karena adanya pengelolaan keuangan yang kurang baik oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menjadi faktor tidak terbayarnya hutang pada 2017 lalu. Sehingga, ada tunggakan yang harus diselesaikan Pemkot Batam pada 2018 ini. Hal itu diketahui berdasarkan catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Meskipun memprioritaskan pembayaran hutang, Rudi menyatakan untuk proses lelang tetap dilakukan. Lelang fisik tetap dijalankan.

“Tapi nanti untuk kontraknya akan dipilih mana yang didulukan dan mana yang ditunda,” ungkapnya.

“Kepala OPD, Sekretaris, Kabag, Kabid yang menangani harus betul-betul. Tidak boleh terjadi seperti di RSUD, ada utang tapi tidak masuk ke neraca,” timpalnya.

Hal itu ia katakan karena, pada 2017 lalu ada beberapa catatan (BPK) terkait masalah keuangan yang terjadi di beberapa daerah di Kepri. Salah satunya adalah di Batam. Dimana Rumah Sakit Umum Daerarh (RSUD) Embung Fatimah mendapat cacatat serius BPK karena pengelolaan keuangan yang mengalami banyak penyimpangan.

BPK menemukan adanya pembayaran sebesar 3,54 miliar atas utang RSUD. Tapi tidak tercatat di neraca Pemko Batam per 31 Desember 2016. Terdapat tagihan hutang pihak ketiga sebesar Rp261,52 juta juga belum tercatat dan belum bisa dibayarkan di tahun 2017. Ada juga hutang kepada pegawai RSUD yang ada di neraca per 31 Desember 2016 atas jasa pelayanan BPJS sebesar Rp8,64 miliar yang belum dibayar sampai tahun 2017.

Lebih lanjut, Rudi mengingkatkan OPD untuk menyelesaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan tahun 2017. Hal ini dikarenakan, BPK mulai turun di awal tahun 2018. Menurutnya, proses audit BPK tahun 2017 berbeda dengan tahun lalu.

Ia pun mengimbau jajarannya agar seluruh pertanggungjawaban langsung dibuat setelah kegiatan selesai. Tidak ada lagi yang menunda buat laporan sehingga tak ada yang lupa atau tertinggal.

“Tidak ada lagi nanti uang habis. Prosedur dari A sampai Z tidak disiapkan. Begitu selesai kegiatan langsung buat,” ujarnya. (bbi/jawapos.com)

Continue Reading
Advertisement

Kami di Facebook

Trending