Connect with us

Money

DAU Dan DAK Daerah Bisa Dipotong Bila Tunggak Pembayaran Iuran Kesehatan

iqbal fadillah

Published

pada

Ilustrasi uang : istimewa

KEMENTERIAN keuangan bakal memberlakukan kebijakan penundaan hingga pemotongan Dana Alokasi umum (DAU) dan Dana Alokadi Khusus (DAK) daerah yang menunggak pembayaran iuran kesehatan.

Pertimbangan itu berdasarkan Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Penyaluran transfer ke Daerah dan Dana Desa dapat dilakukan penundaan dan/atau pemotongan dalam hal daerah menunggak membayar iuran yang diwajibkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada 4 Desember 2017, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 183/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah Melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH).

Disebutkan dalam PMK ini, pemotongan DAU dan/atau DBH dilakukan terhadap Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupatan/Kota) yang mempunyai Tunggakan, yang telah melampaui  jangka waktu 1 (satu) tahun, yang sudah dilakukan upaya penagihan secara optimal oleh BPJS Kesehatan.

“Pemotongan DAU dan/atau DBH diperhitungkan sebagai penyelesaian Tunggakan,” bunyi Pasal 2 ayat (3) PMK ini.

Sebelum dilakukan pemotongan dimaksud, menurut PMK ini, BPJS Kesehatan akan melakukan rekonsiliasi dengan Pemerintah Daerah untuk menentukan besaran Tunggakan berdasarkan  bukti-bukti yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak bersedia melakukan rekonsiliasi, dan/atau tidak menyepakati sebagian atau seluruh jumlah Tunggakan, maka BPJS Kesehatan dapat meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit atas besaran Tunggakan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud, Direktur Utama BPJS Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk, menetapkan besaran Tunggakan masing-masing Pemerintah Daerah. Selain itu, berdasarkan penetapan besaran Tunggakan sebagaimana dimaksud , Direktur Utama BPJS Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat permintaan  pemotongan DAU dan/atau DBH sebagai penyelesaian Tunggakan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Berdasarkan surat permintaan sebagaimana dimaksud, menurut PMK ini, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan perhitungan besaran dan tahapan pemotongan DAU/atau DBH, yang dilakukan dengan mempertimbangkan besarnya permintaan pemotongan, besarnya penyaluran, sanksi pemotongan dan/atau penundaan lainnya, serta Kapasitas Fiskal Daerah yang bersangkutan.

Selanjutnya, hasil perhitungan sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

“Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud, Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transfer Dana Perimbangan melaksanakan pemotongan DAU dan/ atau DBH, dilaksanakan pada saat proses penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar penyaluran DAU dan/atau DBH,” bunyi Pasal 7 ayat (1,2) PMK ini.

Dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH untuk penyelesaian Tunggakan, menurut PMK ini,  dicatat dengan menggunakan kode akun Penerimaan Nonanggaran, yang  merupakan komponen.

Penerimaan Dana Perhitungan Pihak Ketiga sebagai bagian dari iuran Pemerintah Daerah.

“Peraturan Menteri  ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, “ bunyi Pasal 10 PMK Nomor: 183/PMK.07/2017, yang diundangkan oleh Dirjen Perundang-undangan Kementerian  Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana pada 4 Desember 2017 itu

 

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Money

Blokir Transaksi Bitcoin?

iqbal fadillah

Published

on

Ilustrasi Bitcoin : bitcoin.com

MENTERI Komunikasi dan Informatika Rudiantara akan mengikuti arahan Bank Indonesia (BI) dalam menyikapi keberadaan bitcoin. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bahkan siap memblokir setiap jalur transaksi bitcoin atas perintah bank sentral.

Pemblokiran secara teknis mudah dilakukan. “Kalau dilarang (BI) saya blokir, kalau tidak dilarang, tidak diblokir,” kata Rudiantara di Jakarta, Selasa (12/12).

BI sendiri akan merilis regulasi baru yang akan menjadi acuan dalam ekonomi digital. Di dalamnya, bank sentral akan mempertegas larangan penggunaan mata uang digital (cryptocurrency) baik sebagai komoditas maupun mata uang.

“Dalam waktu dekat segera keluar regulasi yang akan jadi framework yang perjelas aturan-aturan mengenai financial technology (fintech),” ujar Gubernur BI Agus DW Martowardojo, akhir bulan lalu.

Agus mengatakan, aturan ini merupakan respons atas perkembangan teknologi dalam ekonomi digital, termasuk e-commerce maupun meningkatnya tren investasi atas mata uang digital, termasuk bitcoin.

“Kami melarang penyelenggara fintech dan e-commerce serta penyelenggara jasa sistem pembayaran memfasilitasi transaksi menggunakan virtual currency,” tuturnya.

Sedangkan, walaupun belum mengatakan menolak atau menerima Bitcoin, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku akan mengeluarkan aturan main soal investasi bitcoin.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen mengatakan pengaturan ini untuk mengurangi potensi dirugikannya masyarakat dari keberadaan investasi bodong. Oleh sebab itu regulasi bitcoin ini akan diluncurkan. “Kami akan atur mengenai itu,” kata Hoesen

Continue Reading

Ini INDONESIA!

Panin Dai-Ichi Life Luncurkan Medical Benefit Premier

iqbal fadillah

Published

on

TIAP tahun, biaya kesehatan di Indonesia selalu meningkat. Menurut laporan survei tren medis Global Tower Watson 2014, biaya perawatan kesehatan di Indonesia selama 2010-2014 meningkat 79 persen.

Setiap tahunnya juga, ada lebih dari 1 juta warga negara Indonesia pergi ke luar negeri utuk berobat, terutama ke Malaysia dan Singapura.

Melihat kebutuhan tersebut, Panin Dai-Ichi Life meluncurkan produk asuransi tambahan, Medical Benefit Premier, Rabu (25/10) kemarin.

Medical Benefit Premier diluncurkan untuk membantu masyarakat mengantisipasi kebutuhan medis, yang biayanya meningkat dari waktu ke waktu. Produk ini memberikan beberapa manfaat unggulan dalam perawatan medis, baik rawat inap maupun rawat jalan.

Dengan ragam plan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, fitur unggulan produk ini antara lain : memberikan kenyamanan dan privasi dengan rawat inap 1 (satu) kamar, baik di Indonesia, Asia hingga seluruh dunia (kecuali Amerika Serikat), fasilitas tanpa tunai (cashless) untuk seluruh rumah sakit rekanan, pilihan masa pertanggungan hingga usia 99 tahun serta manfaat rawat jalan untuk kebutuhan cuci darah, perawatan kanker, biaya bedah 1 (satu) hari sesuai tagihan,layanan bantuan evakuasi medis darurat di mana pun dan opini medis kedua, dengan memperhatikan batas maksimum tahunan.

Acara peluncuran yang dilaksanakan di Kantor Pusat Panin Dai-ichi Life dihadiri oleh jajaran direksi dan manajemen, yakni Direktur Panin Dai-ichi Life Andrew Bain, Koichi Nishiyama selaku Direktur Panin Dai-ichi Life dan Chief Agency Officer Panin Dai-Ichi Life Darwin Gunawan.

Andrew mengatakan selaras dengan filosofi Panin Dai-Ichi Life, by your side, for life, Panin Dai-Ichi Life melakukan berbagai inovasi, termasuk untuk pengembangan produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di setiap tahap kehidupan.

“Medical Benefit Premier merupakan salah satu solusi proteksi medis yang kami hadirkan untuk segmen konsumen premium atau high net worth di Indonesia, dimana tidak hanya manfaat dasar tetapi kami juga memberikan kenyamanan bagi nasabah untuk mendapatkan berbagai fasilitas perawatan medis unggulan,” ujar Andrew.

Saat ini, Medical Benefit Premier dipasarkan oleh tenaga pemasar Panin Dai-ichi Life yang berada di 40 titik pemasaran di seluruh Indonesia. Saat ini, terkait dengan aspek kesehatan, Panin Dai-ichi Life juga terus membuktikan komitmennya dalam hal pembayaran klaim kesehatan.

Pada periode 1 Januari 2016 hingga 30 Juni 2017, Panin Dai-ichi Life t telah membayarkan sebanyak lebih dari 12.700 klaim kesehatan dengan nilai lebih dari Rp 139,6 miliar.

Foto Dari kiri: Chief Agency Officer Panin Dai-Ichi Lif Darwin Gunawan (kiri), Direktur Panin Dai Ichi Life Koichi Nishiyama dan Direktur Panin Dai Ichi Life Andrew Bain : Istimewa

Panin Life adalah perusahaan asuransi jiwa terkemuka yang telah melayani masyarakat Indonesia selama lebih dari 40 tahun. Merupakan bagian dari Panin Group of Companies yang bergerak di industri jasa keuangan.

Didukung jaringan pelayanan dan pemasaran melalui agen, karyawan, serta berbagai mitra bisnis di berbagai kota besar di Indonesia, Panin Life bertumbuh dengan kepercayaan nasabahnya melalui reputasi pelayanan yang sangat baik,
terutama dalam pembayaran klaim yang cepat dan terpercaya.

Dai-ichi Life merupakan perusahaan asuransi jiwa kedua terbesar di Jepang dengan total aset lebih dari USD 300 miliar. Mempunyai pengalaman lebih dari 100 tahun dalam industri asuransi jiwa dengan jaringan bisnis internasional di berbagai negara di dunia.

Dai-ichi Life juga terdaftar sebagai perusahaan publik di Jepang dengan peringkat “A+” dari Fitch dan peringkat “A” dari Standard & Poor’s (pemeringkatan dilakukan pada tahun 2013).

(yur)

 

Continue Reading
Advertisement

Kami di Facebook

Trending