Connect with us

Artikel Khas

“Dijajah Roaming di Tapal Batas”

iqbal fadillah

Published

pada

BAGI masyarakat yang tinggal di beberapa tapal batas negara, salah satu kendala yang sering dihadapi adalah “penjajahan” sinyal seluler dari negeri tetangga.

Masih banyak daerah di tapal batas Indonesia yang belum berdaulat atas sinyal komunikasi seluler mereka.

Sinyal kita ini belum berdaulat. Masih sering kena roaming.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai menghadiri acara peringatan Hari Sumpah ke-89 di di Kabupaten Belu, Sabtu, 28 Oktober 2017, mengatakan, masalah roaming  sudah diinventarisasi. Ia mengakui memang masih ada persoalan yang harus dibenahi.

Yang penting menurut Tjahjo adalah penambahan BTS. Di daerah Alor, NTT misalnya. Jumlah BTS memang  masih kurang. Tjahjo berharap mudah-mudahan hal itu, segera bisa dibereskan.

Tjahjo pun kemudian bercerita, bahwa beberapa waktu yang lewat ia sempat ke Natuna, lalu  terakhir Kepulauan Rondo. Di sana ia dapat masukan dari TNI.

“Sama ngeluhnya kami siap tapi untuk nelpon ke keluarga saja berat harus roaming Singapura harus roaming Malaysia.  Sekarang udah enggak.  Saya yakin ini enggak akan lama. Awal sudah akan beres kok,” kata dia.

Sinyal Roaming di Kepri

KEPULAUAN Riau, khususnya Batam, adalah wilayah perbatasan yang  kadang sering menerima sinyal roaming dari negara tetangga. Seperti Malaysia dan Singapura.

Ilustrasi wilayah perbatasan : © Tripadvisor

Dekatnya wilayah, jadi salah satu penyebabnya. Di kawasan pariwisata Nongsa, Kota Batam Kepulauan Riau, yang merupakan wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Singapura, juga Indonesia dengan Malaysia, kerap terjadi luapan sinyal dari dua negara tetangga.

Sinyal dari perusahaan telekomunikasi Singapura dan Malaysia bergantian masuk ke Indonesia, ditandai dengan datangnya pesan singkat berisi ucapan selamat datang di Singapura atau Malaysia.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan regulator telekomunikasi Singapura dan Malaysia agar tidak terjadi kebocoran sinyal di wilayah perbatasan, yang membuat sinyal operator seluler asing masuk ke Indonesia dan merugikan warga.

“Saya enggak kena spill over, ada pertemuan rutin kementerian Indonesia dengan IDA dari Singapura, dengan MC dari Malaysia juga untuk membahas ini,” kata Rudiantara ketika di berada di Batam beberapa waktu lalu, seperti dikutip dari Antara.

Menteri Rudiantara mengatakan luapan sinyal di perbatasan seharusnya tidak boleh terjadi, karenanya tiga negara serius menanganinya. Koordinasi tiga negara itu dilakukan antara Infocom Development Authority (IDA) of Singapura, Malaysian Communications And Multimedia Commission (MCMC), dan Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dalam koordinasi tiga negara, ketiganya memastikan seluruh perusahaan telekomunikasi untuk menjaga kekuatan sinyal, agar tidak memasuki teritori negara lain.

“Karena itu ‘kan tidak boleh. Karena, kalau di Batam sempat kejadian itu, sangat mungkin orang Singapura mendapat sinyal Indonesia. Power dijaga. Sama, di Singapura juga begitu,” kata Rudiantara beberapa waktu lalu.

Network Sharing

PENAMBAHAN BTS di wilayah-wilayah tapal batas, jadi salah satu langkah menjadikan sinyal dalam negeri berdaulat di wilayah-wilayah perbatasan.

Cuma, biaya pembangunan BTS menjafi kendala karena tinggi. Salah satu opsi yang bisa ditempuh adalah menerapkan network sharing di antara sesama operator seluler.

Kami percaya network sharing itu dibutuhkan dan bisa direalisasikan,” kata Presiden Direktur XL Axiata Dian Siswarini beberapa waktu lalu.

Menurutnya, harapan untuk terjadinya network sharing masih ada di Indonesia karena pemerintah mengeluarkan sinyal mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk meningkatkan kerjasama dengan swasta dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan aset.

“Kalau bagi kami pemain Telco, tentunya sangat ingin bekerjasam dengan Telkom yang BUMN dimana memiliki jaringan backbone ekstensif,” katanya.

Dijelaskannya, bagi XL menghadirkan efisiensi suatu hal yang dibutuhkan agar bisa mencapai cost optimum. “Biaya bangun jaringan itu sekitar 40% dari total pengeluaran. Kita tentu kaji dan berharap inovasi-inovasi yang bisa tekan cost,” ulasnya.

Diungkapkannya, sembari menanti keluarnya regulasi yang bisa mengadopsi pola bisnis multi operator core network (MOCN) untuk network sharing, berbagai hal dilakukan agar biaya jaringan efisien. Misalnya, menekan biaya sewa menara, managed service, dan berharap ada pengurangan di regulatory charges.

Saat ini ada lima model network sharing yang ada, yakni CME Sharing, multi operator radio access network (MORAN), multi operator core network (MOCN), Roaming, dan mobile virtual network operator (MVNO).

MORAN adalah operator bisa berbagi BTS, tapi tetap menggunakan spektrum masing-masing. Sedangkan MOCN adalah operator tidak hanya berbagi BTS, tapi juga spektrum dimanfaatkan secara bersama.

(dha/yur)

 

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Artikel Khas

Agar Arus Barang Tak Terhambat Waktu

iqbal fadillah

Published

on

Ilustrasi Tol Laut : Istimewa

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, salah satu dibukanya tol laut, adalah untuk memperlancar arus perdagangan lewat laut. Sehingga, barang yang dikirim tak harus mesti transit di Jakarta sebelum dikirim ke daerah lain. Sehingga terjadi penumpukan barang yang membuat waktu pengiriman menjadi lama.

“Nah sekarang nanti barang mau ke Sumatera tidak harus lewat Jakarta, lewat pelabuhan Cirebon ini. Mau masuk ke Palembang, ke Sumut, Sumbar itu lewat cirebon. Jadi tidak merusak barang, tidak memperlambat jalur selat Merak,” kata Tjahjo usai membuka acara Hari Nusantara, di Cirebon, Rabu (13/12).

Menurut Tjahjo, fungsi pelabuhan dalam memperlancar arus perdagangan sangat penting.  Apalagi Indonesia punya banyak potensi bahan mentah yang bisa di oleh menjadi barang punya nilai ekonomis tinggi dan yang siap ekspor. Karena itu perlu didorong agar setiap daerah punya program yang bisa menampilkan potensi unggulan. Tentu, ini perlu didukung kemudahan-kemudahan dari instansi lain, misal bea cukai.

“Kita punya potensi barang mentah yang siap diolah. Kalau bisa di semua daerah,  semua provinsi, ada beberapa program yang tidak hanya di pasarkan lokal tapi juga luar. Bagaimana sekarang ini Bea Cukai banyak memberikan kemudahan-kemudahan yang ada,” tutur Tjahjo.

Ia contohkan Cirebon. Kata Tjahjo, Cirebon punya potensi rotan yang bisa dikembangkan tak hanya untuk dipasarkan di dalam negeri, tapi juga bisa di ekspor ke luar negeri. Pemerintahan Jokowi sendiri, menaruh perhatian besar terhadap kelancaran arus perdagangan. Terutama lewat laut. Karena itu, peran pelabuhan jadi fokus pemerintah untuk ditingkatkan. Lebih khusus lagi, pelabuhan-pelabuhan kecil. Keberadaan pelabuhan kecil ini tak boleh diabaikan. Sebab faktanya, selama ini peran pelabuhan kurang diperhatikan, terutama dari sisi fasilitasnya. Ini yang sedang diperbaiki oleh pemerintah.

“Di awali dari pemerintahan Pak Jokowi ini kalau kita mau jujur 90% pelabuhan-pelabuhan kecil dan besar itu ditingkatkan. Yang tadi saya sebut dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, pelabuhannya ada,” ujarnya.

Intinya, pemerintah kata Tjahjo ingin mempercepat pembangunan di semua wilayah. Laut, menjadi pemersatu. Karena itu laut harus dijaga kedaulatan. Di rawat. Infrastruktur pendukungnya harus dibangun. Misalnya, dukungan kepada TNI AL untuk menjaga laut Nusantara.

“Tahun depan sudah punya 4 kapal selam. Dari 151 kapal perang mau ditingkatkan, ini untuk mempercepat pembangunan wilayah kepulauan kita ini,” kata dia.

Pembangunan tol laut juga, kata Tjahjo, adalah untuk mempercepat arus perdagangan barang agar tak terhambat waktu. Kota Cirebon misalnya bisa dikembangkan jadi kota transit. Dan memang, kalau melihat sejarah, Cirebon telah lama jadi wilayah transit perdagangan dari berbagai wilayah.

“Potensi kedepan harus barang dari Timur berhentinya ke Cirebon, masuk ke Medan,  masuk ke Kalimantan. Itu kan tol laut yang diinginkan Pak Jokowi. Cirebon itu kota transit, kereta api saja mau kemana pemberhentiannya Cirebon. Kapal juga sama termasuk kontainer-kontainer juga kalau mau ke Surabaya ke Cirebon dulu,” tutur Tjahjo.

 

Sumber : kemendagri

 

Continue Reading

Artikel Khas

Janji Adil Pemerintah Dalam Terapkan Pajak E-Commerce

Mike Wibisono

Published

on

Ilustrasi E Commerce : Media India Group

PEMERINTAH berjanji akan adil menerapkan pajak terhadap transaksi elektronik (e-commerce) sehingga tidak ada gap antara pelaku usaha konvensional maupun digital.

“Kalau yang cross border misalnya bea masuknya juga dikenakan, juga PPN, PPh-nya. Yang penting asas netralitasnya terpenuhi, jadi intinya pada asas netralitas dan treatment-nya. Kalau offline dikenakan pajak, yang online juga dikenakan,” kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di Jakarta, Selasa.

Mardiasmo menuturkan, kementerian keuangan masih merumuskan tata cara pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik tersebut untuk menciptakan level kesetaraan (same level of playing field) antara konvesional dan digital.

“E-commerce ini kan cukup luas, ada yang tangible dan intangible. Ini sedang kita godok ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa keluar,” ujarnya.

Pemerintah sendiri menegaskan, pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik akan lebih berkaitan dengan tata cara, bukan kepada pengenaan pajak jenis baru. Pemungutan pajak diberlakukan kepada pelaku e-commerce yang memiliki aplikasi, dan bukan merupakan objek pajak baru karena hanya cara transaksinya saja yang berubah dari konvensional ke elektronik.

Untuk metode pengenaan pajaknya sendiri, hingga kini masih dalam proses kajian dan penyusunan, karena WP yang terlibat dalam transaksi elektronik tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Pengaturan pajak yang dikenakan juga disebut tidak akan jauh berbeda dengan transaksi yang berlaku pada jual beli secara konvensional.

Melalui pengenaan pajak terhadap transaksi tersebut, diharapkan seluruh kegiatan ekonomi melalui daring dapat terekam dan bisa meningkatkan ketaatan WP kepada pembayaran pajak.

Sementara itu, terkait dengan bea masuk untuk barang-barang yang tak berwujud (intangible goods), juga diharapkan bisa diimplementasikan pada 2018 mendatang. Ada pun contoh barang tak berwujud tersebut yaitu buku elektronik (e-book), software, dan barang lainnya yang tak memiliki wujud.

Kemenkeu sendiri masih terus mengkaji rencana pengenaan bea masuk terhadap barang tak berwujud tersebut, salah satunya terkait tata kelola pengenaan pungutan terhadap intangible goods yang hingga kini belum ditetapkan oleh World Customs Organisation (WCO) dan juga mendeteksi transaksinya.

“Barang-barang misalnya dulu buku, kaset, atau majalah, kena bea masuk. Sekarang kan modelnya download seperti e-book, CD, ini kan harusnya kena bea masuk juga. Fair treatment lah,” ujar Mardiasmo.

 

Continue Reading
Advertisement

Kami di Facebook

Trending