Connect with us

The Cities

DKI akan Naikkan Tarif Pengurusan STNK dan BPKB

iqbal fadillah

Published

pada

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menaikkan tarif pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mulai tahun ini.

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono mengatakan, kebijakan ini diambil mengingat tarif pengurusan STNK dan BPKB tidak pernah dinaikkan selama tujuh tahun.

“Tarif ini tidak pernah naik dari tujuh tahun lalu. Walaupun komponen yang lain naik,” katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (4/1).

Pria yang akrab disapa Soni ini meminta kenaikkan pengurusan tarif ini disosialisasikan ke masyarakat. Sehingga masyarakat tak terkejut ketika mengurus STNK dan BPKB.

“Ini memang perlu disosialisasikan. Kami melaksanakan regulasi yang ada dengan sebaik-baiknya,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menambahkan, kenaikan tarif pengurusan STNK dan BKPB ini bisa mencapai dua hingga tiga kali lipat. Dari semula Rp 25 ribu menjadi Rp 75 ribu atau Rp 100 ribu.

“Ini sudah tujuh tahun tidak naik,” katanya. ***

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Batam Only!

Sosialisasi Percepatan Realisasi Investasi di Batam

iqbal fadillah

Published

on

BP Batam menggelar percepatan realisasi investasi di pulau Batam. Melalui sosialisasi yang digelar, mereka ingin melakukan percepatan perizinan berusaha serta meningkatkan koordinasi dan  sinkronisasi perizinan satu pintu.

 

 

 

Continue Reading

Batam Only!

Dana Pusat Rp 934 Miliar Untuk Batam

Mike Wibisono

Published

on

Ilustrasi

BATAM bakal menerima dana dari pusat pada 2018 sebesar Rp 934,697 miliar. Terdiri dari dana bagi hasil (DBH) pajak Rp 147,0 miliar, DBH sumber daya alam Rp 14,3 miliar, dana alokasi umum Rp 599,0 miliar, dana alokasi khusus (DAK) fisik Rp 80,4 miliar, dan DAK non fisik Rp 93,7 miliar. DIPA total ini turun dibandingkan yang diterima Kota Batam tahun 2017 sebesar Rp 963,792 miliar.

Penyerahan DIPA dilaksanakan di Gedung Daerah Kepri di Kota Tanjungpinang, Senin (11/12) kemarin.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kepri Heru Pudyo Nugroho mengatakan penyerahan DIPA ini sebagai tindaklanhut penyerahan DIPA induk kementerian lembaga.

“Penyerahan DIPA di Provinsi Kepri dilaksanakan lebih cepat dibanding tahun sebelumnya. Dan paling awal dari seluruh daerah provinsi di Indonesia. Kami apresiasi langkah Gubernur yang mempercepat proses penyerahan ini,” kata Heru.

Ia berharap dengan penyerahan DIPA lebih awal, proses pelaksanaan anggaran dapat dikerjakan lebih cepat juga.

Tahun ini Kepri menerima 333 DIPA satuan kerja kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Nilainya Rp 6,91 triliun, naik 1,2 persen dibanding 2017 Rp 6,13 triliun.

Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengatakan ada catatan khusus Presiden RI, Joko Widodo saat penyerahan DIPA ke provinsi beberapa waktu lalu. Presiden berpesan jangan sampai kegiatan inti lebih kecil dari pendukungnya.

Saat itu, kata Nurdin, Presiden mencontohkan kegiatan pemulangan TKI misal dianggarkan Rp 3 miliar. Biaya pemulangan TKI yang terpakai hanya Rp 500 juta, selebihnya untuk rapat, studi banding, dan sebagainya.

“Tapi itu hanya contoh. Bukan berarti pemulangan TKI seperti itu. Saya rasa ini juga hal yang bagus, menjadi catatan kita semua,” kata Nurdin.

Dan kepada seluruh instansi penerima DIPA, ia berharap agar segera melaksanakan kegiatan terkait. Sehingga diharapkan dapat selesai lebih awal.

Menjawab catatan Gubernur tersebut, Walikota Batam Muhammad Rudi mengatakan Pemerintah Kota Batam sudah lebih dulu menjalankannya. Pertama tentang proses kegiatan yang dimulai lebih awal, sudah dilaksanakan Pemko Batam.

“Saya sudah jalan duluan. Berkas sudah saya siapkan. Batam sudah jalan itu,” kata Rudi.

Begitu juga pesan tentang anggaran kegiatan inti yang harus lebih besar dari kegiatan pendukung. Menurut Rudi Pemko Batam juga sudah menerapkannya.

“Honor kegiatan sudah dihilangkan. Seremonial pada kegiatan juga sudah saya kurangi,” ujarnya.

Ia akui DIPA tahun ini berkurang sedikit dari tahun berjalan. Selain itu target mendapatkan dana insentif pun belum bisa terwujud meski APBD 2018 tepat waktu ditetapkan. Karena penetapan APBD tahun berjalan tidak tepat waktu.

“Tahun lalu kita tidak tepat waktu. Kalau tidak salah itu harus tiga kali baru dapat,” kata Rudi.

 

Sumber : Media Center Batam

 

Continue Reading
Advertisement

Kami di Facebook

Trending