Connect with us

Otonomi

DPRD Minta Jatah Tak Sesuai Aturan, Abaikan!

iqbal fadillah

Published

pada

Ilustrasi, Pemerintah kota Batam : istimewa

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan pentingnya transparan dalam perencanaan anggaran di daerah.

Menurutnya, dalam tahap perencanaan anggaran inilah, cukup rawan terjadinya kongkalingkong.

Ia contohkan, dokumen perencanaan anggaran masih sering diintervensi oleh pihak tertentu yang membawa kepentingan pribadi. Pihak DPRD, sering meminta ‘jatah’ APBD sekian persen.

Tjahjo mengatakan itu saat ia berbicara di acara Hari Anti Korupsi se-Dunia Tahun 2017, di Jakarta, Senin (11/12). Menurut Tjahjo, perencanaan dan anggaran di daerah harus jadi perhatian serius.

Mesti dioptimalkan. Sebab masih ada 17,7% program yang terdapat dalam RPJMD tidak dijabarkan dalam RKPD.

“Selain itu sebanyak 25,03% inkonsistensi antara dokumen RKPD dengan PPAS. Sehingga tahun anggaran 2015-2016 ada 172 kabupaten dan kota yang penyerapannya bagus dan baik diatas 90% tapi kesemuanya tidak fokus. Pokoknya anggaran habis tapi tidak pernah fokus kepada arah tujuan yang ada,” tutur Tjahjo.

Tidak hanya itu kata Tjahjo, banyak dokumen perencanaan belum bersih dari intervensi kepentingan individu atau pihak-pihak tertentu. Sehingga dokumen perencanaan anggaran acapkali disiasati untuk mencapai keinginan individu atau pihak tertentu yang ingin mendapat untung. Padahal, bukan itu yang dibutuhkan publik.

“Contoh satu tahun saya menjadi Mendagri harus membayar melalui Menkeu beban hutang PDAM yang hampir 4,7 triliun. PDAM merugi  karna pungutan-penguran karena pemerasan-pemerasan, karena sumbangan-sumbangan yang ada hampir 4,7 triliun rupiah. Itu sudah kita lunasi,” urainya.

Tingkat ketaatan penetapan APBD tepat waktu pun, kata Tjahjo belum sesuai harapan. Masih ada di angka 78,2%. Bahkan sampai hari ini, dalam seminggu terakhir,  ada empat gubernur yang konsultasinya yang tidak jelas. Ia contohkan, ada gubernur yang mengkonsultasikan permintaan DPRD. Ia pun tegas saja, jika permintaan DPRD itu aneh dan macam-macam, sebaiknya ditolak.

“Ini DPRD minta sekian persen ya, saya bilang kalau tidak pada tempatnya ya ditolak saja toh kalau sampai tidak bisa diputuskan dengan DPRD, bisa lewat Pergub, bisa lewat peraturan walikota, bisa lewat peraturan bupati,” kata dia.

Tjahjo pun mencontohkan kasus yang terjadi di Kota Malang. APBD Kota Malang diputuskan lewat peraturan walikota karena tak ada kesepakatan dengan DPRD-nya.

“Itu kemarin yang terakhir Walikota Malang yang DPRD-nya tidak mau bekerja yasudah diputuskan dengan peraturan Walikota Malang. Termasuk beberapa kabupaten dan provinsi yang ada,” kata Tjahjo.

Sumber : Kemendagri

 

 

 

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Otonomi

Lomba Pangkas Aturan untuk Lawan Pemerasan

iqbal fadillah

Published

on

Foto presiden Jokowi : istimewa

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) blak-blakan mengakui, birokrasi cenderung untuk menerbitkan sebanyak mungkin peraturan.

“Banyak sekali. Sebetulnya hanya syarat, tapi diubah menjadi izin. Itu perizinan kita ini memang bukan lagi puluhan tapi sudah ratusan. Semua pakai izin, minta ini pakai izin, minta ini pakai izin, mau berusaha ini pakai izin,” ungkap Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2017 dan Peresmian Pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Ke-12 serta Peluncuran Aplikasi e-LHKPN, di ruang Birawa Hotel Bidakara, Pancoran, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (11/12) pagi.

Menurut Jokowi, banyak yang suka menerbitkan aturan yang tidak jelas, menggunakan bahasa yang abu-abu. Kalau nantinya minta surat klarifikasi, surat klarifikasi pun bisa dijadikan objek transaksi.

“Artinya, regulasi, aturan, perizinan, dan persyaratan itu sangat potensial menjadi alat pemerasan, alat untuk transaksi,” ujar Presiden di laman setkab.

Presiden mengingatkan, cara-cara seperti ini tidak boleh diterus-teruskan, tidak boleh dibiarkan, dan jangan lagi diberi kesempatan.

“Semua kementerian, gubernur, bupati, walikota pangkas itu yang namanya regulasi, aturan, perizinan, persyaratan yang memberikan beban yang membebani, baik masyarakat, baik dunia usaha yang menjadikan negara ini tidak efisien,” tegas Presiden Jokowi.

Ia meminta seluruh jajaran birokrasi jangan boleh lagi membikin susah dunia usaha, membikin susah masyarakat. Juga tidak boleh menyibukkan dirinya membuat aturan-aturan yang tidak jelas yang menurunkan produktivitas bangsa kita.

Itulah pertimbangan, lanjut Presiden, mengapa dirinya memerintahkan untuk melakukan deregulasi. Ia menyebutkan, ada  42.000 peraturan yang harus kita pangkas.

“Nanti mau saya buat lomba siapa yang bisa memangkas peraturan-peraturan saya beri hadiah,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden mengaku jengkel, setiap mau bergerak apa-apa ada aturannya, ada izinnya, ada regulasinya, ada persyaratan-persyaratannya.

“Inilah fakta yang kita hadapi. Semua jenis layanan administrasi harus disederhanakan, harus dipangkas. Ini pekerjaan besar kita ada di sini,” tutur Presiden seraya menambahkan,  jangan lagi ada aturan-aturan yang digunakan untuk alat pemerasan dan pungutan liar.

“Tidak boleh lagi ada yang njelimet-njelimet, yang ribet-ribet, yang ruwet-ruwet,” sambung Presiden.

Menurut Presiden, kalau sudah melihat urusan aturan, urusan regulasi, dirinya melihat banyak sekali. “Kita mau memutuskan, dicegat ini. Kita mau memutuskan, dicegat itu. Padahal sekarang ini kecepatan itu sangat diperlukan sekali karena dunia berubah sangat cepat. Jangan sampai kita menjadi lamban dan terjerat oleh aturan yang kita buat sendiri,” tutur Kepala Negara.

Oleh sebab itu, Kepala Negara mengingatkan, transparansi, keterbukaan, kecepatan aturan yang sederhana, aturan yang jelas harus terus ditingkatkan.

Pemerintah, lanjut Presiden, sudah mulai untuk pelayanan perizinan di dunia usaha. 2015 misalnya di BKPM, PTSP untuk 9 izin itu bisa diberikan hanya dalam waktu 3 jam yang dulu bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun nyatanya 3 jam bisa.

“Kita ini kalau dipaksa sambil diinjak sedikit, enggak usah banyak-banyak nyatanya bisa. Tapi ya itu, harus dipaksa sama diinjak. Kalau hanya disuruh gitu apalagi diimbau, sudah. Sekali lagi, nyatanya kita bisa di BKPM untuk layanan yang terintegrasi, yang sederhana, yang cepat, yang transparan, yang terintegrasi,” ungkap Presiden.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri Pariwisata Arief Yahya, dan Menteri Kesehatan Nila F. Moloek.

 

Continue Reading

Ini INDONESIA!

Banyak Kada Kena OTT, Jokowi Mau Terbitkan Perpres

nien bagaskara

Published

on

PRESIDEN Joko Widodo menyinggung soal maraknya kepala daerah yang kena operasi tangkap tangan (OTT) kasus korupsi oleh KPK. Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada seluruh gubernur, wali kota dan bupati di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/10/2017).

“Berkaitan dengan korupsi, nah ini pada takut semua kena OTT. Kalau nggak ngapa-ngapain nggak perlu takut,” kata Jokowi.

Maka dari itu, Jokowi memperingatkan kepada semua kepala daerah agar jangan ada yang mengkorupsi dana APBD. Karena yang ‘main-main’ dengan anggaran daerah berpotensi kena OTT KPK. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyatakan tak bisa menghalangi KPK untuk melakukan OTT bagi kepala derah yang mengkorupsi dana APBD.

“Saya titip, hati-hati, jangan ada yang main-main lagi masalah uang, apalagi APBD. Saya tidak bisa bilang ‘jangan’ kepada KPK. Tidak bisa,” ujar dia.

Untuk mencegah korupsi di pemerintahan daerah, dan mencegah kepala daerah kena OTT KPK, Jokowi mengaku akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres).

“Jadi akan keluar Perpres nanti untuk membangun sistem. Kita akan bangun sistem e-planning, e-budgeting, e-procurement. Sistem ini akan mengurangi, menghilangkan OTT tadi. Kalau sistem ini berjalan, nggak ada yang namanya OTT,” kata dia.

(*)

 

Continue Reading
Advertisement

Kami di Facebook

Trending