Terhubung Dengan Kami

Ini Batam

FTZ Batam Dinilai Tertinggal dari Negara Lain

iqbal fadillah

Dipublikasi

pada

Ilustrasi : ist.

PENERAPAN Kawasan Perdagangan Bebas (FTZ) di Batam dinilai tertinggal jauh dari negara lain yang menerapkan kebijakan serupa.

Hal itu bisa dilihat infrastruktur seperti jalan raya dan pelabuhan transshipment belum optimal.

Peneliti Institute for Development of Economics & Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus menilai Batam perlu meningkatkan competitive edge agar bisa bersaing dengan negara lain.

“Dengan status Batam sebagai FTZ, maka kondisi infrastruktur tersebut masih sangat kurang untuk menunjang kegiatan ekonomi di Batam,” ujar Ahmad pada seminar nasional yang diprakarsai Kamar Dagang Industri (Kadin) Kota Batam beserta mahasiswa se-Kota Batam di Radisson Hotel, Batam, Sabtu (10/11/2018).

Ahmad merujuk pada data tahun 2014 yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum Batam mengenai infrastruktur jalan di Batam.

Dalam data tersebut tercatat sebanyak 80,49 persen sudah berupa jalan aspal, 14,04 persen masih berupa kerikil dan 5,47 persen jalan tanah atau belum tembus.

Dilihat dari kondisi jalan, sebanyak 66,66 persen dalam keadaan baik. Sementara 9,32 persen jalan kota ini dalam keadaan sedang. Kemudian 9,72 persen rusak ringan serta 14,03 persen rusak berat.

“Ini perlu segera dibenahi,” ujar dia.

Dasar hukum dari implementasi FTZ di Batam juga jadi sorotannya. Menurutnya, peraturan turunan yang merupakan amanat dari Undang-Undang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas tidak didesain secara harmonis.

Katanya, ada ketidaksinkronan pada peraturan turunan tersebut, contohnya Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2012 tentang tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

“Dalam pasal 4 PP tersebut dijelaskan bahwa seolah-olah kawasan bebas adalah ke luar negeri sehingga jika akan memasukan barang harus sesuai dengan UU FTZ. Kemudian dalam pasal 6-7 PP tersebut yang menghendaki adanya pemeriksaan fisik terhadap keluar masuk barang dari dan atau ke kawasan bebas,” ujar dia.

Kemudian pada pasal 14-22 yang berkaitan dengan keluar masuk barang yang saling bertolak belakang dengan ketentuan FTZ. Beberapa poin tersebut, jelas tidak harmonis dengan Undang-undang No 44 Tahun 2007.

Peneliti Indef ini juga menyampaikan implementasi FTZ di Batam juga memerlukan harmonisasi kelembagaan.

“Harmonisasi kelembagaan di Batam, sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang mendukung efektivitas dan efisiensi kawasan Batam, utamanya pembangunan pelabuhan transshipment,” sebut Ahmad.

Seminar nasional bertema Masa Depan Batam ini digelar sebagai upaya untuk menjawab keresahan sejumlah pihak yang merasakan menurunnya ekonomi kota industri ini.

 

(*)

 

 

 

Advertisement
Klik untuk memberi komentar

Selamat Berbuka

Advertisement

Kami di Facebook

Rupa Rupa

Gaptek? Gak Lah!1 hari lalu

Nokia 9110i Berumur 21 Tahun, Jadi Holy Grail Kolektor

PADA tahun 1998, Nokia 9110i Communicator menjadi ponsel pintar yang punya kemampuan bak komputer. Dengan ukuran yang pas untuk dikantongi, ponsel ini...

Histori1 hari lalu

Istana Damnah Dalam Sejarah

DI Kampung Damnah, Kabupaten Lingga terdapat sebuah situs bersejarah yang berkaitan dengan Kesultanan Riau Lingga. Sebuah kompleks istana yang berdiri...

Histori1 hari lalu

Sejarah THR Di Indonesia

TUNJANGAN Hari Raya (THR) mulai diberikan pada zaman pemerintahan Bung Karno. Tepatnya pada Kabinet PM keenam Soekiman Wirjosandjojo, politikus asal...

Gaptek? Gak Lah!6 hari lalu

Bila Huawei Tanpa Aplikasi Android

KEPUTUSAN Google untuk mencabut lisensi Android di perangkat-perangkat Huawei tentu bukan hal sepele. Ada beberapa dampak yang bakal terjadi. Coba...

Bincang6 hari lalu

Batam, A Sampai Z Bersama Daniel Burhannuddin

DIRUT PT. Esqarada, Daniel Burhannuddin bicara Panjang lebar tentang Batam. Mulai A sampai Z. Sejak awal mulai Batam dibangun era...

Histori6 hari lalu

Melihat Pengelolaan Dana Haji di Masa Lalu

DULU, sebelum tahun 1979, calon jamaah haji Indonesia mempunyai kebebasan untuk memilih salah satu dari dua pilihan. Apakah pemberangkatan ke...

Pop & Roll6 hari lalu

Industri Kecantikan Mulai Bidik Laki – Laki

INDUSTRI kecantikan kini tak hanya didominasi perempuan. Semakin banyak laki-laki yang menunjukkan minat terhadap produk perawatan kulit dan kecantikan. Menurut...

Inspirasi1 minggu lalu

Dulu Gagal, Sekarang Beromset Rp.2 Juta Sekali Produksi

BERANI berkreasi serta berinovasi hingga menghasilkan satu produk bernilai jual, menjadi salah satu langkah yang harus dilakukan oleh kaum milenial...

Histori1 minggu lalu

Dokumentasi Bersejarah Mendur Bersaudara

JIKA saat ini kamu bisa melihat foto Presiden Soekarno membacakan teks Proklamasi, maka sudah patutnya kamu berterima kasih pada sosok...

Ide1 minggu lalu

Fungsi Lain Mie Instan Selain Bikin Kenyang

SEPERTI kita tahu, mie instan termasuk menu favorit banyak orang termasuk anak kost di akhir bulan. Selain harganya yang terjangkau...