Connect with us

Batam Only!

Gandeng BUMN Bangun Taman Kota di Sei Panas

nien bagaskara

Published

pada

Kantor pemerintah kota Batam : Istimewa

SALAH satu indikator kota yang bersahabat bagi warganya adalah banyaknya taman kota yang tersedia di berbagai penjuru kota. Batam sedang berbenah menjadi kota yang bersahabat bagi warganya. Saat ini pemerintah Kota Batam sedang menawarkan pembangunan taman ke sejumlah perusahaan. Partisipasi perusahaan diharapkan bisa terwujud melalui program tanggungjawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan Kota Batam, Herman Rozie mengatakan saat ini sudah satu perusahaan yang menyatakan siap bangun taman dengan dana CSR.

“Kemarin dari PGN (PT Perusahaan Gas Negara) bilang ada CSR, mau bangun taman. Kita tawarkan simpang Flyover, tapi terlalu besar anggarannya. Jadi kita tawarkan di Simpang BNI,” kata Herman di Batam Centre, Jumat (8/12).

Menurutnya ada empat zona taman di Jalan Raja Haji Fisabilillah, simpang BNI Sei Panas tersebut. Nanti PGN akan memilih zona mana yang akan dibangun taman. Pemilihan zona disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Area Head PGN Batam, Amin Hidayat mengatakan pada intinya PGN berkomitmen membantu pemerintah dalam upaya percantik Kota Batam. Saat ini proposal dan desain dari Dinas Perakimtan sudah ada di PGN Batam. Dan dalam waktu dekat PGN akan menyampaikan tanggapan terkait rencana pembangunan taman tersebut.

“Di Simpang BNI ini, kita lihat ada lokasi yang dibangun tugu monumental. Rencananya kita pilih titik itu. Kita sudah diberikan dokumennya, dan sudah ketemu dengan dinas terkait. Kami sedang proses,” ujar Amin.

Ia benarkan bahwa awalnya Pemko Batam menawarkan satu dari empat titik persimpangan flyover Laluan Madani Simpang Jam. Namun untuk penataan taman tersebut membutuhkan biaya cukup besar. Maka itu, PGN minta titik taman lain sesuai dengan kemampuan anggaran PGN.

“Kita upayakan akan dibangun dengan dana CSR tahun 2017. Setelah proses selesai, secepatnya akan kita bangun taman ini, sesuai dengan desain dari Dinas Perakimtan,” kata dia.

 

(zhr)

 

 

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Batam Only!

Anda Peserta BPJS Kesehatan Mandiri Baca Artikel Ini untuk Antisipasi

nien bagaskara

Published

on

gowest.id – Rupanya beda pelayanan antara BPJS Kesehatan mandiri dengan BPJS melalui perusahaan. Coba simak kisah ini. Ini tentang kasus pendanaan persalinan.

Kepala Kepesertaan BPJS Kesehatan Batam, Mouncensia mengatakan, BPJS Kesehatan tak akan pernah menolak membayar klaim peserta BPJS Kesehatan, asalkan prosedurnya sudah dijalankan dengan benar.

“Kalau dari kepesertaan mandiri BPJS Kesehatan, sebelum anak dilahirkan, jauh hari seharusnya orangtuanya melaporkan atau mendaftarkan anaknya ke BPJS Kesehatan,” ujar Mouncensia.

“Kalau pas anak dilahirkan, terus orangtua baru melapor, ya kami dari BPJS Kesehatan tak bisa menanggung klaim itu. Karena aturannya memang begitu adanya. Kecuali kalau orangtuanya jadi peserta yang ditanggung perusahaan. Ini orangtuanya adalah peserta BPJS mandiri, jadi kami tak bisa berbuat apa-apa,” imbuh Mouncensia.

Mouncensia memberi penjelasan seperti itu terkait laporan Efendi, warga Tiban kepada DPRD Batam, Rabu (3/1/2018) si

Continue Reading

Batam Only!

Wali Kota Batam: Seremonial Nanti Dulu

nien bagaskara

Published

on

Wali Kota Batam, HM Rudi (Bobi Bani/JawaPos.com)

gowest.id – Wali Kota Batam, HM Rudi mengeluarkan larangan untuk menggelar kegiatan yang bersifat seremonial di jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

Hal itu dilakukannya karena, Pemko Batam memprioritaskan penggunaan anggaran di awal tahun untuk membayar hutang. Rudi menegaskan, proses pembayaran hutang tersebutpun harus diselesaikan secepatnya. Dirinya berharap Maret mendatang seluruh tunda bayar tersebut sudah selesai.

“Kami ingin selesaikan utang dulu, jadi kegiatan yang sifatnya seremonial tidak boleh dulu. Sehingga tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Januari, Februari, Maret, utang kita selesaikan,” kata Rudi, Selasa (2/1).

Rudi menjelaskan, langkah itu diambilnya karena adanya tunda salur dana bagi hasil dari pusat dan provinsi. Hal itu menyebabkan pendapatan Pemerintah Kota (Pemko) Batam tidak mencapai target. Alhasil, untuk pertama kalinya dalam sejarah Pemko Batam, pembayaran kegiatan atau proyek pun harus ditunda.

Selain adanya tunda salur dana, faktor lainnya yang membuat dirinya memberlakukan larangan karena adanya pengelolaan keuangan yang kurang baik oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menjadi faktor tidak terbayarnya hutang pada 2017 lalu. Sehingga, ada tunggakan yang harus diselesaikan Pemkot Batam pada 2018 ini. Hal itu diketahui berdasarkan catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Meskipun memprioritaskan pembayaran hutang, Rudi menyatakan untuk proses lelang tetap dilakukan. Lelang fisik tetap dijalankan.

“Tapi nanti untuk kontraknya akan dipilih mana yang didulukan dan mana yang ditunda,” ungkapnya.

“Kepala OPD, Sekretaris, Kabag, Kabid yang menangani harus betul-betul. Tidak boleh terjadi seperti di RSUD, ada utang tapi tidak masuk ke neraca,” timpalnya.

Hal itu ia katakan karena, pada 2017 lalu ada beberapa catatan (BPK) terkait masalah keuangan yang terjadi di beberapa daerah di Kepri. Salah satunya adalah di Batam. Dimana Rumah Sakit Umum Daerarh (RSUD) Embung Fatimah mendapat cacatat serius BPK karena pengelolaan keuangan yang mengalami banyak penyimpangan.

BPK menemukan adanya pembayaran sebesar 3,54 miliar atas utang RSUD. Tapi tidak tercatat di neraca Pemko Batam per 31 Desember 2016. Terdapat tagihan hutang pihak ketiga sebesar Rp261,52 juta juga belum tercatat dan belum bisa dibayarkan di tahun 2017. Ada juga hutang kepada pegawai RSUD yang ada di neraca per 31 Desember 2016 atas jasa pelayanan BPJS sebesar Rp8,64 miliar yang belum dibayar sampai tahun 2017.

Lebih lanjut, Rudi mengingkatkan OPD untuk menyelesaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan tahun 2017. Hal ini dikarenakan, BPK mulai turun di awal tahun 2018. Menurutnya, proses audit BPK tahun 2017 berbeda dengan tahun lalu.

Ia pun mengimbau jajarannya agar seluruh pertanggungjawaban langsung dibuat setelah kegiatan selesai. Tidak ada lagi yang menunda buat laporan sehingga tak ada yang lupa atau tertinggal.

“Tidak ada lagi nanti uang habis. Prosedur dari A sampai Z tidak disiapkan. Begitu selesai kegiatan langsung buat,” ujarnya. (bbi/jawapos.com)

Continue Reading
Advertisement

Kami di Facebook

Trending