Connect with us

Artikel Khas

Harga Standar BBM di 12 Kabupaten per 1 Juni 2017

Mike Wibisono

Published

pada

TERHITUNG mulai 1 Juni 2017 ini, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di 12 kabupaten yang masuk wilayah pedalaman sudah sama dengan harga BBM di daerah lain, termasuk di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) dan sekitarnya.

Masyarakat di 12 kabupaten tersebut sebelumnya membeli BBM dengan harga Rp. 8 ribu hingga Rp. 18 ribu per liter, tapi sekarang bisa beli dengan harga seperti di SPBU (Stasiun Pengisian Bahar Bakar Umum) Pertamina yaitu Rp. 6.450 per liter untuk Premium (BBM Khusus Penugasan), dan Rp. 5.150 per liter untuk Solar,” kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama, Kementerian ESDM, Sujatmiko, dalam siaran persnya Minggu (4/6) kemarin.

Ke-12 kabupaten dimaksud adalah: 1. Kec. Pulau-pulau Batu, Kab. Nias Selatan, Sumatera Utara; 2. Kec. Siberut Tengah, Kab. Mentawai, Sumatera Barat; 3. Kec. Karimun Jawa, Kab. Jepara, Jawa Tengah; 4. Kec. Raas, Kab. Sumenep, Jawa Timur ; 5. Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa, NTB; 6. Kec. Waingapu, Kab. Sumba Timur, NTT; 7. Kec. Long Apari, Kab. Mahakam Hulu, Kalimatan Timur; 8. Kec. Wangi-wangi, Kab. Wakatobi, Sulawesi Tenggara; 9. Kec. Moswaren, Kab. Sorong Selatan, Papua Barat ; 10. Kec. Morotai Utara, Kab. Morotai, Maluku Utara; 11. Kec. Distrik Paniai Barat, Kab. Paniai, Papua; dan 12.  Kec. Jagoi Babang, Kab. Bengkayang, Kalimantan Barat

Menurut Sudjatmiko, Kementerian ESDM merencanakan program BBM satu harga, akan dibangun lembaga penyalur BBM di 150 titik pada 148 kabupaten. Sebanyak 54 titik akan dibangun pada tahun 2017, 50 titik tahun 2018, dan 46 titik di tahun 2019.

“Untuk tahun 2017, dari rencana sebanyak 54 titik, per tanggal 1 Juni 2017 telah beroperasi sebanyak 12 titik di 12 kabupaten. Bahkan pertengahan atau akhir Juni bisa bertambah lagi. BBM satu harga berjalan efektif dan terus mengalami kemajuan,” ungkap Sudjatmiko.

Program “BBM Satu Harga” di seluruh pelosok tanah air sebelumnya telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berkunjung ke Yahukimo, Papua, Selasa, 18 Oktober 2016 lalu.

Diakui Presiden, bila BBM satu harga akan merugikan pihak Pertamina. Namun ia menegaskan, untuk menghilangkan ketidak setaraan harga BBM, hal itu harus tetap dilakukan.

Presiden Jokowi meyakini, dengan menurunnya harga BBM dapat menurunkan banyak biaya keseharian di Papua, seperti, transportasi, harga makanan, dan logistik, sehingga masyarakat Indonesia di wilayah terpencil bisa mengejar ketertinggalannya.

“Saya menyadari Pertamina juga mengeluarkan biaya yang besar untuk mensubsidi angkutan ini. Tetapi saya kira Pertamina juga bisa mengkompensasi dari usaha lain di bidang migas, ada cross subsidi. Sehingga mewujudkan keadilan,” kata Presiden saat itu. (*)

 

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Artikel Khas

Agar Arus Barang Tak Terhambat Waktu

iqbal fadillah

Published

on

Ilustrasi Tol Laut : Istimewa

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, salah satu dibukanya tol laut, adalah untuk memperlancar arus perdagangan lewat laut. Sehingga, barang yang dikirim tak harus mesti transit di Jakarta sebelum dikirim ke daerah lain. Sehingga terjadi penumpukan barang yang membuat waktu pengiriman menjadi lama.

“Nah sekarang nanti barang mau ke Sumatera tidak harus lewat Jakarta, lewat pelabuhan Cirebon ini. Mau masuk ke Palembang, ke Sumut, Sumbar itu lewat cirebon. Jadi tidak merusak barang, tidak memperlambat jalur selat Merak,” kata Tjahjo usai membuka acara Hari Nusantara, di Cirebon, Rabu (13/12).

Menurut Tjahjo, fungsi pelabuhan dalam memperlancar arus perdagangan sangat penting.  Apalagi Indonesia punya banyak potensi bahan mentah yang bisa di oleh menjadi barang punya nilai ekonomis tinggi dan yang siap ekspor. Karena itu perlu didorong agar setiap daerah punya program yang bisa menampilkan potensi unggulan. Tentu, ini perlu didukung kemudahan-kemudahan dari instansi lain, misal bea cukai.

“Kita punya potensi barang mentah yang siap diolah. Kalau bisa di semua daerah,  semua provinsi, ada beberapa program yang tidak hanya di pasarkan lokal tapi juga luar. Bagaimana sekarang ini Bea Cukai banyak memberikan kemudahan-kemudahan yang ada,” tutur Tjahjo.

Ia contohkan Cirebon. Kata Tjahjo, Cirebon punya potensi rotan yang bisa dikembangkan tak hanya untuk dipasarkan di dalam negeri, tapi juga bisa di ekspor ke luar negeri. Pemerintahan Jokowi sendiri, menaruh perhatian besar terhadap kelancaran arus perdagangan. Terutama lewat laut. Karena itu, peran pelabuhan jadi fokus pemerintah untuk ditingkatkan. Lebih khusus lagi, pelabuhan-pelabuhan kecil. Keberadaan pelabuhan kecil ini tak boleh diabaikan. Sebab faktanya, selama ini peran pelabuhan kurang diperhatikan, terutama dari sisi fasilitasnya. Ini yang sedang diperbaiki oleh pemerintah.

“Di awali dari pemerintahan Pak Jokowi ini kalau kita mau jujur 90% pelabuhan-pelabuhan kecil dan besar itu ditingkatkan. Yang tadi saya sebut dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, pelabuhannya ada,” ujarnya.

Intinya, pemerintah kata Tjahjo ingin mempercepat pembangunan di semua wilayah. Laut, menjadi pemersatu. Karena itu laut harus dijaga kedaulatan. Di rawat. Infrastruktur pendukungnya harus dibangun. Misalnya, dukungan kepada TNI AL untuk menjaga laut Nusantara.

“Tahun depan sudah punya 4 kapal selam. Dari 151 kapal perang mau ditingkatkan, ini untuk mempercepat pembangunan wilayah kepulauan kita ini,” kata dia.

Pembangunan tol laut juga, kata Tjahjo, adalah untuk mempercepat arus perdagangan barang agar tak terhambat waktu. Kota Cirebon misalnya bisa dikembangkan jadi kota transit. Dan memang, kalau melihat sejarah, Cirebon telah lama jadi wilayah transit perdagangan dari berbagai wilayah.

“Potensi kedepan harus barang dari Timur berhentinya ke Cirebon, masuk ke Medan,  masuk ke Kalimantan. Itu kan tol laut yang diinginkan Pak Jokowi. Cirebon itu kota transit, kereta api saja mau kemana pemberhentiannya Cirebon. Kapal juga sama termasuk kontainer-kontainer juga kalau mau ke Surabaya ke Cirebon dulu,” tutur Tjahjo.

 

Sumber : kemendagri

 

Continue Reading

Artikel Khas

Janji Adil Pemerintah Dalam Terapkan Pajak E-Commerce

Mike Wibisono

Published

on

Ilustrasi E Commerce : Media India Group

PEMERINTAH berjanji akan adil menerapkan pajak terhadap transaksi elektronik (e-commerce) sehingga tidak ada gap antara pelaku usaha konvensional maupun digital.

“Kalau yang cross border misalnya bea masuknya juga dikenakan, juga PPN, PPh-nya. Yang penting asas netralitasnya terpenuhi, jadi intinya pada asas netralitas dan treatment-nya. Kalau offline dikenakan pajak, yang online juga dikenakan,” kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di Jakarta, Selasa.

Mardiasmo menuturkan, kementerian keuangan masih merumuskan tata cara pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik tersebut untuk menciptakan level kesetaraan (same level of playing field) antara konvesional dan digital.

“E-commerce ini kan cukup luas, ada yang tangible dan intangible. Ini sedang kita godok ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa keluar,” ujarnya.

Pemerintah sendiri menegaskan, pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik akan lebih berkaitan dengan tata cara, bukan kepada pengenaan pajak jenis baru. Pemungutan pajak diberlakukan kepada pelaku e-commerce yang memiliki aplikasi, dan bukan merupakan objek pajak baru karena hanya cara transaksinya saja yang berubah dari konvensional ke elektronik.

Untuk metode pengenaan pajaknya sendiri, hingga kini masih dalam proses kajian dan penyusunan, karena WP yang terlibat dalam transaksi elektronik tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Pengaturan pajak yang dikenakan juga disebut tidak akan jauh berbeda dengan transaksi yang berlaku pada jual beli secara konvensional.

Melalui pengenaan pajak terhadap transaksi tersebut, diharapkan seluruh kegiatan ekonomi melalui daring dapat terekam dan bisa meningkatkan ketaatan WP kepada pembayaran pajak.

Sementara itu, terkait dengan bea masuk untuk barang-barang yang tak berwujud (intangible goods), juga diharapkan bisa diimplementasikan pada 2018 mendatang. Ada pun contoh barang tak berwujud tersebut yaitu buku elektronik (e-book), software, dan barang lainnya yang tak memiliki wujud.

Kemenkeu sendiri masih terus mengkaji rencana pengenaan bea masuk terhadap barang tak berwujud tersebut, salah satunya terkait tata kelola pengenaan pungutan terhadap intangible goods yang hingga kini belum ditetapkan oleh World Customs Organisation (WCO) dan juga mendeteksi transaksinya.

“Barang-barang misalnya dulu buku, kaset, atau majalah, kena bea masuk. Sekarang kan modelnya download seperti e-book, CD, ini kan harusnya kena bea masuk juga. Fair treatment lah,” ujar Mardiasmo.

 

Continue Reading
Advertisement

Kami di Facebook

Trending