Connect with us

Artikel Khas

Inklusi Zakat Melalui Program Laku Pandai

Mike Wibisono

Published

pada

PEMBAYARAN zakat melalui Agen Layanan Keuangan Tanpa Kantor (Laku Pandai) diluncurkan presiden Joko Widodo Rabu (14/6) pagi di Istana Negara.

Agen Laku Pandai sebagai salah satu inovasi dalam pengembangan zakat Indonesia diselenggarakan oleh BAZNAS bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ini merupakan inklusi zakat dalam program penghimpunan zakat.

Dalam sambutannya Ketua Dewan Koisioner OJK Muliaman Hadad seperti dilansir dari Setkab.go.id mengatakan Zakat juga memiliki keterkaitan dengan inklusi keuangan karena zakat dan inklusi keuangan memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan.

“Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, OJK dan BAZNAS telah menandatangani Nota Kesepahaman dan perjanjian kerja sama mengenai sinergi pengembangan inklusi zakat dengan program literasi dan inklusi keuangan,” kata Muliaman Hadad di laman itu.

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan potensi zakat secara lebih luas dengan menyediakan akses yang lebih tersebar dan menyediakan cara yang lebih mudah, khususnya dengan  memanfaatkan berbagai layanan keuangan.

Dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi, saat ini terdapat 328.466 agen Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka keuangan inklusif ini. Dalam penyelenggaraannya, program ini dilaksanakan oleh 19 bank umum dan 2 bank umum syariah yang tersebar di 508 kabupaten/kota di 34 provinsi.

“Laku Pandai ini juga telah digunakan untuk proses penyaluran bantuan sosial, saat ini terdapat 1.660 agen Laku Pandai yang juga merangkap sebagai agen e-warung dengan setiap agennya melayani kurang lebih 100 keluarga penerima manfaat, “ jelas Muliaman.

Dengan pemanfaatan agen Laku Pandai dalam pelaksanaan zakat ini diharapkan memilki beberapa manfaat, pertama mempermudah proses pembayaran zakat dari para pembayar zakat (Muzakki) dan membantu proses penyaluran zakat kepada penerima zakat di wilayah setempat. Kedua, menyediakan sejumlah akses pembayaran dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah yang lebih luas dengan jumlah titik agen Laku Pandai yang cukup banyak.

Ketiga, meningkatkan inklusi keuangan masyarakat dengan membuka akses dan produk layanan keuangan bagi para muzakih dan mustahik. Keempat, memperluas fungsi Laku Pandai untuk melakukan edukasi keuangan, terutama bagi agen yang memenuhi syarat untuk bersama-sama melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Penekanan tombol peluncuran pembayaran zakat melalui agen Laku Pandai dilakukan olep Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad, dan Ketua BAZNAS Bambang Sudibyo.

Dalam peluncuran ini, hadir perwakilan agen Laku Pandai dari sejumlah daerah, diantaranya dari Kecamatan Jayapura Utara Provinsi Papua (Agen Laku Pandai BRI), dari Keluarahan Pantai Lango Kecamatan Penajam Provinsi Kalimantan Timur (Agen Laku Pandai BNI), dari Dusun Bleke Kecamatan Praya Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat (Agen Laku Pandai Bank Mandiri), kemudian Desa Kentong Kabupaten Bloza Provinsi Jawa Tengah (Agen Laku Pandai BTN).

Laporan BAZNAS

Dalam laporannya, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bambang Sudibyo mengatakan bahwa dengan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat berarti negara ikut serta dalam hal pengumpulan zakat.

“Maka, zakat baik pengumpulannya maupun pendistribusiannya sudah menjadi urusan negara,” kata Ketua BAZNAS Bambang Sudibyo dalam laporannya.

Terkait dengan itu, pada kesempatan ini pihaknya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Presiden kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para Menteri, para pejabat Eselon 1, dan para pimpinan BUMN yang menunaikan zakatnya melalui BAZNAS sebagai keteladanan konkret dalam pengamalan undang-undang tersebut.

Lebih lanjut, Ketua BAZNAS  menyampaikan dalam bidang pengumpulan zakat, BAZNAS mengupayakan berbagai inovasi layanan zakat agar lebih mudah melalui kanal perbankan, counter, dan jemput zakat. Ia juga mengatakan, BAZNAS menggandeng PT Pos Indonesia untuk membangun inklusi zakat yang semakin masif di masyarakat.

“Saat ini Baznas proaktif menyediakan layanan kemudahan berzakat digital dengan berbagai platform dan portal e-commerce untuk kemudahan berzakat, tidak hanya masyarakat Indonesia di tanah air tetapi juga di luar negeri,” jelas Bambang Sudibyo.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi juga menyerahan zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional melalui counter yang telah tersedia di Istana Negara. Bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Mentan Amran Sulaiman, Menag Lukman Hakim Saifuddin, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Jaksa Agung Prasetyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, serta sejumlah Pimpinan BUMN, Pejabat Eselon 1 Kementerian dan BUMN dan tamu undangan lainnya yang hadir untuk membayarkan zakatnya.

Terdapat 30 counter BAZNAS yang tersedia di Istana Negara dan dapat menerima pembayaran zakat, infak, dan sedekah baik dalam bentuk tunai maupun transfer. (*)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Artikel Khas

Agar Arus Barang Tak Terhambat Waktu

iqbal fadillah

Published

on

Ilustrasi Tol Laut : Istimewa

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, salah satu dibukanya tol laut, adalah untuk memperlancar arus perdagangan lewat laut. Sehingga, barang yang dikirim tak harus mesti transit di Jakarta sebelum dikirim ke daerah lain. Sehingga terjadi penumpukan barang yang membuat waktu pengiriman menjadi lama.

“Nah sekarang nanti barang mau ke Sumatera tidak harus lewat Jakarta, lewat pelabuhan Cirebon ini. Mau masuk ke Palembang, ke Sumut, Sumbar itu lewat cirebon. Jadi tidak merusak barang, tidak memperlambat jalur selat Merak,” kata Tjahjo usai membuka acara Hari Nusantara, di Cirebon, Rabu (13/12).

Menurut Tjahjo, fungsi pelabuhan dalam memperlancar arus perdagangan sangat penting.  Apalagi Indonesia punya banyak potensi bahan mentah yang bisa di oleh menjadi barang punya nilai ekonomis tinggi dan yang siap ekspor. Karena itu perlu didorong agar setiap daerah punya program yang bisa menampilkan potensi unggulan. Tentu, ini perlu didukung kemudahan-kemudahan dari instansi lain, misal bea cukai.

“Kita punya potensi barang mentah yang siap diolah. Kalau bisa di semua daerah,  semua provinsi, ada beberapa program yang tidak hanya di pasarkan lokal tapi juga luar. Bagaimana sekarang ini Bea Cukai banyak memberikan kemudahan-kemudahan yang ada,” tutur Tjahjo.

Ia contohkan Cirebon. Kata Tjahjo, Cirebon punya potensi rotan yang bisa dikembangkan tak hanya untuk dipasarkan di dalam negeri, tapi juga bisa di ekspor ke luar negeri. Pemerintahan Jokowi sendiri, menaruh perhatian besar terhadap kelancaran arus perdagangan. Terutama lewat laut. Karena itu, peran pelabuhan jadi fokus pemerintah untuk ditingkatkan. Lebih khusus lagi, pelabuhan-pelabuhan kecil. Keberadaan pelabuhan kecil ini tak boleh diabaikan. Sebab faktanya, selama ini peran pelabuhan kurang diperhatikan, terutama dari sisi fasilitasnya. Ini yang sedang diperbaiki oleh pemerintah.

“Di awali dari pemerintahan Pak Jokowi ini kalau kita mau jujur 90% pelabuhan-pelabuhan kecil dan besar itu ditingkatkan. Yang tadi saya sebut dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, pelabuhannya ada,” ujarnya.

Intinya, pemerintah kata Tjahjo ingin mempercepat pembangunan di semua wilayah. Laut, menjadi pemersatu. Karena itu laut harus dijaga kedaulatan. Di rawat. Infrastruktur pendukungnya harus dibangun. Misalnya, dukungan kepada TNI AL untuk menjaga laut Nusantara.

“Tahun depan sudah punya 4 kapal selam. Dari 151 kapal perang mau ditingkatkan, ini untuk mempercepat pembangunan wilayah kepulauan kita ini,” kata dia.

Pembangunan tol laut juga, kata Tjahjo, adalah untuk mempercepat arus perdagangan barang agar tak terhambat waktu. Kota Cirebon misalnya bisa dikembangkan jadi kota transit. Dan memang, kalau melihat sejarah, Cirebon telah lama jadi wilayah transit perdagangan dari berbagai wilayah.

“Potensi kedepan harus barang dari Timur berhentinya ke Cirebon, masuk ke Medan,  masuk ke Kalimantan. Itu kan tol laut yang diinginkan Pak Jokowi. Cirebon itu kota transit, kereta api saja mau kemana pemberhentiannya Cirebon. Kapal juga sama termasuk kontainer-kontainer juga kalau mau ke Surabaya ke Cirebon dulu,” tutur Tjahjo.

 

Sumber : kemendagri

 

Continue Reading

Artikel Khas

Janji Adil Pemerintah Dalam Terapkan Pajak E-Commerce

Mike Wibisono

Published

on

Ilustrasi E Commerce : Media India Group

PEMERINTAH berjanji akan adil menerapkan pajak terhadap transaksi elektronik (e-commerce) sehingga tidak ada gap antara pelaku usaha konvensional maupun digital.

“Kalau yang cross border misalnya bea masuknya juga dikenakan, juga PPN, PPh-nya. Yang penting asas netralitasnya terpenuhi, jadi intinya pada asas netralitas dan treatment-nya. Kalau offline dikenakan pajak, yang online juga dikenakan,” kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di Jakarta, Selasa.

Mardiasmo menuturkan, kementerian keuangan masih merumuskan tata cara pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik tersebut untuk menciptakan level kesetaraan (same level of playing field) antara konvesional dan digital.

“E-commerce ini kan cukup luas, ada yang tangible dan intangible. Ini sedang kita godok ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa keluar,” ujarnya.

Pemerintah sendiri menegaskan, pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik akan lebih berkaitan dengan tata cara, bukan kepada pengenaan pajak jenis baru. Pemungutan pajak diberlakukan kepada pelaku e-commerce yang memiliki aplikasi, dan bukan merupakan objek pajak baru karena hanya cara transaksinya saja yang berubah dari konvensional ke elektronik.

Untuk metode pengenaan pajaknya sendiri, hingga kini masih dalam proses kajian dan penyusunan, karena WP yang terlibat dalam transaksi elektronik tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Pengaturan pajak yang dikenakan juga disebut tidak akan jauh berbeda dengan transaksi yang berlaku pada jual beli secara konvensional.

Melalui pengenaan pajak terhadap transaksi tersebut, diharapkan seluruh kegiatan ekonomi melalui daring dapat terekam dan bisa meningkatkan ketaatan WP kepada pembayaran pajak.

Sementara itu, terkait dengan bea masuk untuk barang-barang yang tak berwujud (intangible goods), juga diharapkan bisa diimplementasikan pada 2018 mendatang. Ada pun contoh barang tak berwujud tersebut yaitu buku elektronik (e-book), software, dan barang lainnya yang tak memiliki wujud.

Kemenkeu sendiri masih terus mengkaji rencana pengenaan bea masuk terhadap barang tak berwujud tersebut, salah satunya terkait tata kelola pengenaan pungutan terhadap intangible goods yang hingga kini belum ditetapkan oleh World Customs Organisation (WCO) dan juga mendeteksi transaksinya.

“Barang-barang misalnya dulu buku, kaset, atau majalah, kena bea masuk. Sekarang kan modelnya download seperti e-book, CD, ini kan harusnya kena bea masuk juga. Fair treatment lah,” ujar Mardiasmo.

 

Continue Reading
Advertisement

Kami di Facebook

Trending