Connect with us

Tanah Air

KASAU Jadi Calon Tunggal Panglima TNI

iqbal fadillah

Published

pada

Foto KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto : © Sekretariat Kabinet

residen Joko Widodo (Jokowi) telah mengajukan nama Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto sebagi calon tunggal Panglima TNI untuk menggantikan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, yang akan memasuki masa pensiun bulan Maret mendatang.

Surat Presiden tentang pencalonan KSAU Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno kepada Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/12) pagi.

“Surat saya terima dan diserahkan langsung kepada Plt. Sekjen DPR Ibu Damayanti untuk kita proses. Kebetulan hari ini kita akan menyelenggarakan Rapim, nanti siang rencananya, diharapkan juga ada Bamus untuk membahas beberapa agenda, termasuk untuk prolegnas dan beberapa agenda lain,” kata Fadli Zon kepada wartawan di ruang kerjanya.

Menurut Fadli, pihaknya akan segera mengkoordinasikan surat tersebut dengan pimpinan Komisi I DPR dan juga fraksi-fraksi. Selanjutnya, mekanisme pemrosesan terhadap pencalonan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Setiap surat dari Presiden akan dibacakan dalam paripurna. Kemudian, penugasan itu akan diserahkan biasanya kepada Komisi I,” ujar Fadli seraya menambahkan, setelah itu Komisi I tentunya akan mengadakan fit and proper test.

Setelah fit and proper test selesai dan disetujui, lanjut Wakil Ketua DPR RI, maka akan diambil persetujuan dalam rapat paripurna. Lalu diserahkan kepada Presiden. “Saya kira masih cukup waktu,” tegasnya.

Prerogatif Presiden

Mengenai pemilihan KSAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengemukakan, bahwa itu adalah hak prerogatif Presiden. Ketentuan dalam Undang-Undang hanya mengatur, bahwa calon Panglima TNI harus pernah menjadi Kepala Staf dan jenderal bintang 4 (empat).

“Jadi terserah pernah jadi KSAD, KSAU, KSAL, itu terserah prerogatifnya Presiden,” kata Fadli.

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, lahir di Malang, Jawa Timur, pada 8 November 1963. Ia merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1986 dan Sekolah Penerbang TNI AU 1987.

Sebelum menjabat sebagai KSAU, Hadi Tjahjanto pernah menjabat sebagai Sekretaris Militer Presiden 2015-2016, Irjen Kementerian Pertahanan (2016-2017). Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Presiden, pada 18 Januari 2017 ia mendapat amanat jabatan sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU). 

Source : Sekretariat Kabinet

 

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Tanah Air

Belum Ada Vaksin Halal Untuk Difteri

Mike Wibisono

Published

on

Ilustrasi vaksin difteri

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid Saadi mengatakan MUI belum menerima pendaftaran dan permintaan pemeriksaan kehalalan vaksin difteri dari pihak manapun.

“Sehingga MUI belum pernah menerbitkan sertifikasi halal terhadap vaksin tersebut,” kata Zainut kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Menurut telaah MUI, dia mengatakan MUI menyatakan bahwa pada dasarnya hukum imunisasi adalah boleh (mubah) sebagai bentuk upaya mewujudkan kekebalan tubuh dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu. Namun begitu, vaksin yang digunakan dalam imunisasi harus halal dan suci.

Kendati begitu, jika belum ada vaksin halal dan dalam kondisi darurat mengancam jiwa maka diperbolehkan untuk digunakan.

“Setelah ditemukan vaksin yang halal maka pemerintah wajib menggunakan vaksin yang halal,” katanya.

Kondisi darurat, kata dia, seperti suatu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan tindakan imunisasi dapat mengancam jiwa manusia (mudarat) atau kondisi hajat yaitu kondisi keterdesakan yang apabila tidak dilakukan tindakan imunisasi maka akan dapat menyebabkan penyakit berat atau kecacatan pada seseorang.

“Ketentuan tersebut di atas harus dipastikan bahwa memang benar-benar belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci dengan didukung keterangan tenaga ahli yang kompeten dan dapat dipercaya,” kata dia.

 

Continue Reading

Tanah Air

Konsorsium Untuk Wujudkan MOBIL DESA

iqbal fadillah

Published

on

Foto Mobil Desa : Kemenprin

KEMENTERIAN Perindustrian (Kemenperin) akan menginisiasi pembentukan konsorsium untuk memproduksi mobil bagi pedesaan. Untuk merealisasikan program mobil pedesaan di Indonesia ini perlu melibatkan beberapa pihak yang potensial segi teknis hingga non-teknis khususnya sektor Industri Kecil hingga Menengah.

Direktur Jenderal IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih mengatakan,?

Perlu langkah sinergi pemangku kepentingan terkait dalam akselerasi pengembangan kendaraan pedesaan.

Upaya ini untuk membangun ekosistem terhadap daya saing industri otomotif khususnya dalam negeri.

Selain itu, Kemenperin akan memberikan pembinaan kepada para IKM agar dapat menjaga kualitas produksi komponennya. Hal ini hasilnya akan digunakan untuk membuat kendaraan pedesaan di seluruh wilayah Indonesia.

 

Continue Reading
Advertisement

Kami di Facebook

Trending