Connect with us

Artikel Khas

Kata “HALO” di Sambungan Telepon

Zilfia Sarah

Published

pada

KAMU tahu, ada kata yang sangat familiar diucapkan saat memulai pembicaraan di telepon. Ya, kata “HALO”.

Kata “HALO” menjadi awal pembicaraan ketika berbicara pada sambungan telepon yang biasa kita lakukan setiap hari. Kata ‘halo’ pun sudah identik dengan ponsel atau telepon umum.

‘Halo’ memang terdengar sederhana. Namun muncul dan jamaknya penggunaan kata ‘halo’ cukup unik.

Dilansir dari laman Wired, kata ‘halo’ dalam perbincangan telepon pertama kali dikenalkan oleh Thomas Edison pada 15 Agustus 1877.

Saat itu Thomas itu mengucapkan kata ‘halo’ untuk merespon pembicaraan lawan bicaranya di telepon, Presiden Telegraph Company. Edison menjawab kata ‘halo’ untuk merespons suara lawan bicaranya tersebut.

Edison menggunakan kata ‘halo’ bukan kata ‘ahoy’. ‘Ahoy’ seperti yang diperkenalkan oleh sang penemu telepon, Alexander Graham Bell saat pertama kali melakukan panggilan telepon tercipta.

Pada panggilan telepon pertama kali pada 10 Maret 1876, Bell memanggil asistennya, Thomas Watson yang berada di ruangan di Boston, Amerika Serikat. Watson mendengar panggilan telepon Bell yang memintanya untuk menemuinya.

Ilustrasi

“Watson, ke sini. Saya butuh kamu,” ujar Bell dalam percobaan panggilan telepon saat itu dikutip dari laman Library of Congress.

Setelah panggilan pertama itu, Bell mengusulkan kata untuk merespons panggilan dengan kata ‘ahoy, ahoy’. Tapi alih-alih meneladani Bell, Edison menggunakan kata ‘halo’.

Kata ‘halo’ kala itu memang bukan kata yang baru. Kata tersebut sudah dipakai untuk memerintahkan anjing berburu. Kata itu juga dipakai orang kala itu untuk berteriak kepada orang lain dari kejauhan.

Sebelum 1877, kata halo sudah diperkenalkan sang pengelana Mark Twain dalam catatannya Roughing It, yang diterbitkan empat tahun sebelum Bell ,menciptakan panggilan pertama telepon. Enam tahun setelah kata ‘halo’ dipakai Edison dalam merespons panggilan telepon, kata tersebut masuk ke dalam kamus.

Kata HALO dan Peringatannya

Ilustrasi

SEJAK tahun 1973, tanggal 21 November memang diperingati sebagai Hari Halo Sedunia. Maknanya bukan sekadar mengucapkan ‘halo’ pada minimal 10 orang dalam hidup Anda.

Lebih dari itu, Hari Halo Sedunia berhubungan dengan perdamaian antarnegara.

Penetapan Hari Halo Sedunia merupakan respons terhadap konflik antara Mesir dan Israel yang pecah tahun itu. Peristiwanya disebut Perang Yom Kippur. Pesan yang ingin disampaikan, bahwa komunikasi lebih baik daripada penyerangan.

Adalah Brian McCormack, seorang profesor lulusan Universitas Arizona dan Michael McCormack, alumnus Universitas Harvard, yang menemukan hari itu.

Semua orang bisa berpartisipasi dalam Hari Halo Sedunia. Caranya, cukup ucapkan ‘halo’ pada minimal 10 orang, dan sampaikan pesan perdamaian untuk dunia. Orang-orang biasanya menggunakan kesempatan itu untuk mengirim pesan pada pemimpin.

Dari sapaan sederhana itu, Hari Halo Sedunia kelamaan menjadi ekspresi perdamaian global.

(*)

 

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Artikel Khas

Agar Arus Barang Tak Terhambat Waktu

iqbal fadillah

Published

on

Ilustrasi Tol Laut : Istimewa

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, salah satu dibukanya tol laut, adalah untuk memperlancar arus perdagangan lewat laut. Sehingga, barang yang dikirim tak harus mesti transit di Jakarta sebelum dikirim ke daerah lain. Sehingga terjadi penumpukan barang yang membuat waktu pengiriman menjadi lama.

“Nah sekarang nanti barang mau ke Sumatera tidak harus lewat Jakarta, lewat pelabuhan Cirebon ini. Mau masuk ke Palembang, ke Sumut, Sumbar itu lewat cirebon. Jadi tidak merusak barang, tidak memperlambat jalur selat Merak,” kata Tjahjo usai membuka acara Hari Nusantara, di Cirebon, Rabu (13/12).

Menurut Tjahjo, fungsi pelabuhan dalam memperlancar arus perdagangan sangat penting.  Apalagi Indonesia punya banyak potensi bahan mentah yang bisa di oleh menjadi barang punya nilai ekonomis tinggi dan yang siap ekspor. Karena itu perlu didorong agar setiap daerah punya program yang bisa menampilkan potensi unggulan. Tentu, ini perlu didukung kemudahan-kemudahan dari instansi lain, misal bea cukai.

“Kita punya potensi barang mentah yang siap diolah. Kalau bisa di semua daerah,  semua provinsi, ada beberapa program yang tidak hanya di pasarkan lokal tapi juga luar. Bagaimana sekarang ini Bea Cukai banyak memberikan kemudahan-kemudahan yang ada,” tutur Tjahjo.

Ia contohkan Cirebon. Kata Tjahjo, Cirebon punya potensi rotan yang bisa dikembangkan tak hanya untuk dipasarkan di dalam negeri, tapi juga bisa di ekspor ke luar negeri. Pemerintahan Jokowi sendiri, menaruh perhatian besar terhadap kelancaran arus perdagangan. Terutama lewat laut. Karena itu, peran pelabuhan jadi fokus pemerintah untuk ditingkatkan. Lebih khusus lagi, pelabuhan-pelabuhan kecil. Keberadaan pelabuhan kecil ini tak boleh diabaikan. Sebab faktanya, selama ini peran pelabuhan kurang diperhatikan, terutama dari sisi fasilitasnya. Ini yang sedang diperbaiki oleh pemerintah.

“Di awali dari pemerintahan Pak Jokowi ini kalau kita mau jujur 90% pelabuhan-pelabuhan kecil dan besar itu ditingkatkan. Yang tadi saya sebut dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, pelabuhannya ada,” ujarnya.

Intinya, pemerintah kata Tjahjo ingin mempercepat pembangunan di semua wilayah. Laut, menjadi pemersatu. Karena itu laut harus dijaga kedaulatan. Di rawat. Infrastruktur pendukungnya harus dibangun. Misalnya, dukungan kepada TNI AL untuk menjaga laut Nusantara.

“Tahun depan sudah punya 4 kapal selam. Dari 151 kapal perang mau ditingkatkan, ini untuk mempercepat pembangunan wilayah kepulauan kita ini,” kata dia.

Pembangunan tol laut juga, kata Tjahjo, adalah untuk mempercepat arus perdagangan barang agar tak terhambat waktu. Kota Cirebon misalnya bisa dikembangkan jadi kota transit. Dan memang, kalau melihat sejarah, Cirebon telah lama jadi wilayah transit perdagangan dari berbagai wilayah.

“Potensi kedepan harus barang dari Timur berhentinya ke Cirebon, masuk ke Medan,  masuk ke Kalimantan. Itu kan tol laut yang diinginkan Pak Jokowi. Cirebon itu kota transit, kereta api saja mau kemana pemberhentiannya Cirebon. Kapal juga sama termasuk kontainer-kontainer juga kalau mau ke Surabaya ke Cirebon dulu,” tutur Tjahjo.

 

Sumber : kemendagri

 

Continue Reading

Artikel Khas

Janji Adil Pemerintah Dalam Terapkan Pajak E-Commerce

Mike Wibisono

Published

on

Ilustrasi E Commerce : Media India Group

PEMERINTAH berjanji akan adil menerapkan pajak terhadap transaksi elektronik (e-commerce) sehingga tidak ada gap antara pelaku usaha konvensional maupun digital.

“Kalau yang cross border misalnya bea masuknya juga dikenakan, juga PPN, PPh-nya. Yang penting asas netralitasnya terpenuhi, jadi intinya pada asas netralitas dan treatment-nya. Kalau offline dikenakan pajak, yang online juga dikenakan,” kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di Jakarta, Selasa.

Mardiasmo menuturkan, kementerian keuangan masih merumuskan tata cara pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik tersebut untuk menciptakan level kesetaraan (same level of playing field) antara konvesional dan digital.

“E-commerce ini kan cukup luas, ada yang tangible dan intangible. Ini sedang kita godok ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa keluar,” ujarnya.

Pemerintah sendiri menegaskan, pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik akan lebih berkaitan dengan tata cara, bukan kepada pengenaan pajak jenis baru. Pemungutan pajak diberlakukan kepada pelaku e-commerce yang memiliki aplikasi, dan bukan merupakan objek pajak baru karena hanya cara transaksinya saja yang berubah dari konvensional ke elektronik.

Untuk metode pengenaan pajaknya sendiri, hingga kini masih dalam proses kajian dan penyusunan, karena WP yang terlibat dalam transaksi elektronik tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Pengaturan pajak yang dikenakan juga disebut tidak akan jauh berbeda dengan transaksi yang berlaku pada jual beli secara konvensional.

Melalui pengenaan pajak terhadap transaksi tersebut, diharapkan seluruh kegiatan ekonomi melalui daring dapat terekam dan bisa meningkatkan ketaatan WP kepada pembayaran pajak.

Sementara itu, terkait dengan bea masuk untuk barang-barang yang tak berwujud (intangible goods), juga diharapkan bisa diimplementasikan pada 2018 mendatang. Ada pun contoh barang tak berwujud tersebut yaitu buku elektronik (e-book), software, dan barang lainnya yang tak memiliki wujud.

Kemenkeu sendiri masih terus mengkaji rencana pengenaan bea masuk terhadap barang tak berwujud tersebut, salah satunya terkait tata kelola pengenaan pungutan terhadap intangible goods yang hingga kini belum ditetapkan oleh World Customs Organisation (WCO) dan juga mendeteksi transaksinya.

“Barang-barang misalnya dulu buku, kaset, atau majalah, kena bea masuk. Sekarang kan modelnya download seperti e-book, CD, ini kan harusnya kena bea masuk juga. Fair treatment lah,” ujar Mardiasmo.

 

Continue Reading
Advertisement

Kami di Facebook

Trending