Terhubung Dengan Kami

Tanah Air

Kemenkes Segera Periksa Rekam Medis Petugas KPPS

ilham kurnia

Dipublikasi

pada

Ilustrasi

AUDIT medis untuk mengetahui penyebab kematian ratusan petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) bakal digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Kementerian Kesehatan.

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengatakan beberapa daerah yang akan dijadikan prioritas dalam audit ini adalah provinsi dengan jumlah petugas yang meninggal dunia dan sakit paling banyak seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten.

“Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan sudah menyebarkan surat edaran kepada kepala dinas kesehatan di 34 provinsi agar membantu pengawasan. Kami juga meminta laporan dari data yang ada di provinsi,” kata Nila dalam jumpa pers di Kantor Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu (8/5) kemarin.

Nila menjelaskan, audit medis akan dilakukan dengan menggunakan rekam medis pasien selama dirawat di rumah sakit.

Selain audit medis, pihak Kementerian Kesehatan juga akan turut melakukan otopsi verbal melalui wawancara dengan keluarga terkait penyakit yang sebelumnya diderita korban.

Dalam catatannya, kebanyakan petugas KPPS yang meninggal dunia berusia di antara 50-70 tahun. Selain itu, di antara para korban kebanyakannya sudah memiliki rekam jejak penyakit tertentu.

Seperti misalkan dari 18 petugas KPPS yang meninggal di Jakarta, delapan di antaranya diketahui mengidap infark miokard atau sakit jantung mendadak, disusul penyakit lain seperti gagal jantung, liver, strok, gagal pernapasan, dan infeksi otak meningitis.

Belum lagi, kebanyakan para relawan ikut berpartisipasi dalam sejumlah rangkaian pemilu kali ini tidak memeriksakan kesehatannya terlebih dahulu. Ditambah lagi gaya hidup yang tidak sehat selama proses berlangsung.

Faktor-faktor tersebut membuat potensi seseorang kolaps dan meninggal dunia menjadi lebih tinggi dari lainnya.

“Misalnya saya enggak tahu saya hipertensi dan saya bekerja lebih dari 24 jam, usia saya di atas 60 tahun, ini resiko saya makin tinggi. Tadi kelihatan juga di data DKI di atas 50 tahun lebih tinggi yang mendapat kematian ini. Mungkin sudah punya faktor resiko ditambah pekerjaan yang lebih berat,” kata dia.

Nila menjanjikan audit medis ini dirampungkan secepatnya. Setelah laporan selesai, Nila berjanji akan mengumumkan hasilnya kepada publik.

Ditemui di tempat berbeda, Ketua KPU Arief Budiman menyatakan pihaknya bakal menyerahkan seluruh proses audit medis ini kepada Kementerian Kesehatan.

“Intinya otopsi itu harus izin keluarga dulu. Kalau ada pihak yang ingin, silakan ajukan izinnya,” kata Arief kepada Beritagar.id, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Sampai Selasa (7/5/2019), KPU mendapatkan laporan jumlah petugas KPPS yang meninggal dunia mencapai 456 orang dengan 3.568 lainnya sakit. Angka ini di luar jumlah petugas panwas dan aparat kepolisian yang juga banyak meninggal dunia saat penyelenggaraan pemilu secara serentak kemarin.

Setidaknya sudah ada 92 petugas panwas meninggal dunia, 398 rawat inap, dan 1.592 rawat jalan. Sementara dari pihak kepolisian tercatat 22 anggota tewas karena kelelahan.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendesak pemerintah untuk mempercepat pencairan santunan kepada keluarga petugas KPPS yang meninggal dunia.

“Pimpinan dewan juga meminta Kementerian Kesehatan untuk melakukan pengkajian mengenai sebab musabab banyaknya petugas penyelenggara yang meninggal dunia dan mengalami sakit,” kata Bamsoet, dikutip dari detikcom.

Di luar itu, pihaknya menyadari bahwa penyelenggaraan Pemilu 2019 perlu banyak perbaikan dalam sejumlah aspek, oleh karenanya DPR bakal menggelar evaluasi menyeluruh terkait hal ini.

“Berbagai pandangan masyarakat yang menginginkan pemilu mendatang dilaksanakan secara terpisah dan mengkaji kembali sistem pemilu yang lebih sesuai, kiranya perlu mendapat perhatian dari kita semua,” ucapnya.

Terkait pencairan santunan, Kepala Biro Sumber Daya Manusia KPU Lucky Firnan mengatakan pihaknya bakal menunggu hasil verifikasi dan validasi dari Kementerian Kesehatan terlebih dahulu.

Berdasarkan surat Kementerian Keuangan pada KPU tentang uang santunan untuk anggota KPPS yang sakit dibagi tiga menjadi sakit ringan, sedang, hingga berat.

“Nanti kami bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk melihat tentang kadar kesakitan tersebut,” ucap Lucky.

Merujuk Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan (Menkeu) No. S-316/MK.02/2019 yang ditandatangani Sri Mulyani Indrawati pada 25 April 2019, usulan Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Santunan Kerja Penyelenggara ad hoc KPU pada Pemilu 2019 disetujui dengan rincian sebagai berikut:

1. Korban meninggal mendapat santunan Rp36 juta per orang,
2. Cacat permanen mendapat santunan Rp30,8 juta per orang,
3. Luka berat mendapat santunan Rp18,5 juta per orang,
4. Luka sedang mendapat santunan Rp8,25 juta per orang.

Besaran santunan berlaku mulai Januari 2019 hingga berakhirnya masa kerja sesuai dengan surat keputusan pelantikan/pengangkatan yang bersangkutan.

Sumber : Kompas / Detik / Beritagar

Advertisement



Klik untuk memberi komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Rupa Rupa

Gaptek? Gak Lah!5 hari lalu

Google Bakal Cegah Orang Nonton Youtube Berlebihan Dengan Cara Ini

MENONTON YouTube merupakan pilihan banyak orang saat karantina di tengah pandemi virus Corona (Covid-19). Namun, menonton terlalu lama tentu tak...

Histori2 minggu lalu

Kisah Sahang dan Gambir di Kepulauan Riau

MASA depan Kabupaten Lingga itu di sektor pertanian. Sejarah masa lampau negeri termasyur yang menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Riau Lingga...

Hidup Sehat2 minggu lalu

Sehat Jiwa di Masa Pandemi Covid-19. Tips Sehat dari Dokter Spesialis Kejiwaan RSBP Batam

PANDEMI Covid-19 (virus Corona) menjadi tantangan bagi tenaga kesehatan di dunia, termasuk di Indonesia, Provinsi Kepri dan Batam. Covid-19 tidak...

Gaptek? Gak Lah!2 minggu lalu

Menyalin Tulisan Tangan Dengan Google Lens

GOOGLE telah menambahkan fitur baru yang sangat berguna ke Google Lens. Kini, kalian bisa menyalin dan menempelkan (copy and paste)...

Histori2 minggu lalu

Menolak Lupa ; Tentang RA. Srimulat

RADEN Ayu Srimulat (7 Mei 1908-1968) adalah pemain sandiwara panggung, pemain film dan penyanyi di era akhir 50-an sampai akhir...

Gaptek? Gak Lah!3 minggu lalu

ADU HEMAT KUOTA | Zoom, WebEx Atau Google Meet?

KEBIJAKAN agar bekerja dari rumah membuat sebagian besar pekerja harus menggunakan aplikasi video telekonferensi tetap produktif. Sejumlah aplikasi seperti Zoom,...

Otto Keren!3 minggu lalu

Mini Wuling Seharga Rp. 90 Juta

WULING telah memperkenalkan mini-EV baru yang diberi nama Wuling Hongguang. Mobil listrik tiga pintu dan empat kursi ini hadir dalam...

Ide4 minggu lalu

10 Ide Fotografi di Rumah

SAAT kita diminta untuk berdiam diri #DiRumahSaja , pasti ada kejenuhan yang mendera. Sejak wabah COVID-19 melanda negeri kita awal...

Histori4 minggu lalu

Honda FC50, Nenek Moyang Beat

NETIZEN banyak yang kaget dengan tampilan nenek moyang motor matik Honda BeAT yang mulai bamyak diposting di facebook. Leluhur Honda...

Pop & Roll4 minggu lalu

Tawaran Gratis Dari Google Meet

MULAI bulan Mei ini, Google mulai menggratiskan layanan video conference mereka untuk semua pemilik akun Google, yaitu Google Meet. Siap caplok pengguna Zoom? Sebelumnya,...

Advertisement