Terhubung Dengan Kami

Tanah Air

KPK Minta Pemerintah Tak Bentuk Institusi Baru

ilham kurnia

Dipublikasi

pada

Ilustrasi, Pemerintah : ist.

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah tidak gegabah dalam mengeluarkan wacana terkait pembentukan institusi, baik kementerian maupun lembaga, baru.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan wacana tersebut tidak sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang gencar dikampanyekan oleh pemerintah sendiri.

Saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/3/2019), Agus mengimbau pemerintah seharusnya mengevaluasi institusi yang ada.

“Kalau menurut saya yang ada sekarang ini kebanyakan. Tumpang tindih pun terjadi. Apa tidak bisa kemudian di right-sizing? Ukuran yang tepat itu sebenarnya berapa,” kata Agus.

Agus mencontohkan sistem pemerintahan di Amerika Serikat (AS) yang hanya memiliki 17 kementerian. Jumlah itu merupakan separuh dari yang dimiliki Indonesia, belum ditambah dengan lembaga dan badan lainnya yang bisa membuat jumlahnya naik menjadi 85 institusi.

“Seperti yang ngurusi laut, kalau di banyak negara, pertahanan lautnya itu ada di dalam coast guard. Kita banyak, coba lihat polisi air, kapalnya kementerian perhubungan, kapalnya Bu Susi juga nyidik, Bakamla. Apa tidak bisa itu (dirampingkan)?” tutur Agus.

Agus pun menekankan, perampingan institusi seharusnya menjadi tantangan terbesar pemerintahan saat ini, meski konsekuensi terbesar yang harus dilakukan adalah merevisi undang-undang yang saat ini ada.

Menurutnya, dengan institusi yang lebih ramping maka upaya pemberantasan korupsi semakin mudah dilakukan.

“Kalau organisasi ramping, personelnya sedikit, performance lembaga maupun orang bisa diukur dengan baik. Kan tujuannya perbaikan performance, perbaikan layanan. Mudah-mudahan bisa memberikan remunerasi yang cukup. Jadi dibanding hari ini, saya lihat walau sudah berkali-kali dinaikkan, tetap belum cukup itu,” tandas Agus.

Wacana pembentukan institusi baru kerap diutarakan Presiden Joko “Jokowi” Widodo. Akhir Januari 2019, Jokowi kembali menuturkan rencana pembentukan Badan Riset Nasional untuk mengintegrasikan inovasi dari anak-anak muda serta riset yang disusun lembaga-lembaga periset nasional.

Selain Badan Riset Nasional, pemerintah pusat turut membuat rencana membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau BPDLH. Badan ini rencananya bakal menggantikan skema badan layanan umum (BLU) kehutanan yang selama ini ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Terbaru, Jokowi mencetuskan ide pembentukan menteri yang khusus mengurusi ekspor dan investasi. Menurutnya, dua hal itu adalah dua kunci utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Maka, harus ada lembaga khusus yang berkonsentrasi pada peningkatan kinerja dua hal tersebut.

“Dari sisi kelembagaan saya pikir kita harus punya menteri investasi dan ekspor. Kalau sudah ada tapi gak nendang juga, yang salah ya semuanya,” ucap Jokowi saat memberi sambutan pada agenda rapat kerja nasional (rakernas) investasi di ICE BSD Serpong, Tangerang Selatan, Selasa (12/3/2019).

Strategi nasional dalam satu aplikasi

Dalam kesempatan di Istana Negara, Rabu ini, para pemimpin KPK menghadap Presiden Joko “Jokowi” Widodo guna menyerahkan hasil penyusunan kegiatan Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (PK) yang dibuat sejak Oktober 2018.

Adapun tim tersebut terdiri dari unsur KPK, Kantor Staf Presiden, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian PAN-RB.

Usai penyerahan, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menjelaskan, dokumen tersebut berisi tiga fokus area strategi nasional dalam pencegahan korupsi berikut dengan 11 rencana aksi dan 24 sub-rencana aksi.

Selanjutnya, strategi itu akan diserahkan kepada presiden untuk diteruskan kepada pimpinan kementerian, lembaga, serta kepala daerah agar diimplementasikan langsung.

Perbedaan sistem ini dengan sebelumnya, menurut Laode berada pada satu aplikasi yang dipadukan. Pada sistem itu terdapat metode penilaian untuk masing-masing kementerian atau lembaga.

“Anda punya kewajiban ini sudah dijalankan belum, itu menjadi rapotnya lembaga yang nanti kita laporkan kepada presiden,” ucapnya.

Penilaian bakal dilakukan setiap 3 bulan sekali. Sementara, penyerahan laporan kepada presiden akan dilakukan setiap 6 bulan.

“Kalau dulu kita minta kepada setiap kementerian dan lembaga untuk membuat targetnya sendiri, sekarang tidak bisa. Fokusnya ada tiga, rencana aksinya jelas, dan ada waktunya,” tukas Laode.

KPK tidak memerinci apa hukuman yang bakal dijatuhkan kepada K/L yang tidak berhasil memenuhi target penilaian. Menurut mereka, hukuman tersebut menjadi kewenangan penuh dari presiden.

Timnas PK merupakan kelanjutan dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang diteken Juni 2018.

Sumber : Beritagar

Advertisement
Klik untuk memberi komentar

Advertisement

Kami di Facebook

Rupa Rupa

Hidup Sehat1 minggu lalu

Khasiat Ikan Tongkol

IKAN Tongkol menjadi salah satu ikan yang cukup populer di Indonesia. Ikan ini dapat diolah menjadi berbagai masakan rumahan yang...

Film Film Film1 minggu lalu

Kisah Bung Hatta Mau Diangkat ke Layar Lebar

FILM sejarah tergolong langka di negeri ini. Bahkan bisa dihitung dengan jari. Masih banyak tokoh yang belum difilmkan. Salah satunya...

Histori1 minggu lalu

Yang Dilakukan Sebelum Kenal Internet

INTERNET Ditemukan pada tahun 1989. Artinya genap 30 tahun sekarang, sebagian dari kita mungkin tidak menduga jika internet akan menjadi begitu besar....

Jalan-Jalan Plesir1 minggu lalu

Pemburu Harta Karun di Balik Museum Sri Serindit

DULU, perairan sekitar Natuna adalah jalur yang padat dilalui oleh kapal-kapal dagang dari berbagai negara. Tak sedikit jumlah kapal dagang...

Gaptek? Gak Lah!2 minggu lalu

Titan, Masa Depan Militer Dunia?

BERTEMU Titan, si robot militer. Robot ini memiliki tinggi 8 feet dan berat 60 Kg. Titan diperkenalkan dalam ajang INTERNATIONAL...

Pilihan gowest.id2 minggu lalu

Telat Menikah Lebih Bahagia?

PERNIKAHAN bisa membuat hati kita lebih bahagia dalam jangka panjang. Namun, sebuah penelitian terbaru mengatakan bahwa kebahagiaan tersebut tergantung kapan...

Gaptek? Gak Lah!2 minggu lalu

Ponsel Layar Meregang Dari LG

LG menyatakan tidak akan gegabah dalam merilis ponsel layar lipat. Yang menarik, LG justru dikabarkan punya inisiatif untuk menghadirkan perangkat dengan layar yang...

Ide2 minggu lalu

Mimpi Kecil Tentang Rumah Pohon

CITA CITA ingin memiliki rumah di atas pohon yang diimpikan saat masih kecil, akhirnya diwujudkannya begitu dewasa. Rumah pohon ini...

Jalan-Jalan Plesir2 minggu lalu

Wisata Alam Terbuka di Batam Forest Top

BATAM Forest Top adalah salah satu lokasi wisata anti mainstream di Kota Batam. Sesuai dengan namanya, kita akan disuguhkan wisata...

Otto Keren!3 minggu lalu

7 Mobil KW China Yang Bikin Geleng Kepala

TIONGKOK atau China memang negara yang unik. Selain Chinese Food yang terkenal, mereka juga terkenal sering mengabaikan apa yg dikenal...