Terhubung Dengan Kami

Khas

Membicarakan Masa Depan Batam Paska Kebijakan Peleburan Kepemimpinan

iqbal fadillah

Dipublikasi

pada

OMBUDSMAN Republik Indonesia meminta agar pemerintahan Presiden Joko Widodo membatalkan peleburan kepemimpinan Badan Pengusahaan Batam atau BP Batam dengan Wali Kota Batam.

Alasannya,  dualisme di wilayah tersebut tidak ditemukan dalam kajian Ombudsman RI di 2016 hingga 2017.

Komisioner Ombudsman RI, Laode Ide dalam dialog publik yang digelar rabu(19/12) ini di Jakarta mengungkapkan, pemerintah terlalu terburu-buru dalam memutuskan nasib pengembangan kota Batam yang dikesankan ada dualisme.

Padahal menurutnya, dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sudah sangat jelas pembagian wewenang dua otoritas tersebut.

“Kita berharap Pak Jokowi enggak tergesa-gesa melakukan perubahan ini, karena menyebabkan guncangan investasi. Yang harus dilakukan batalkan rencana peleburan. Kaji dulu, tidak boleh tergesa-gesa,” katanya dalam diskusi INDEF di Hotel Sari Pan Pasifik, Jakarta, Rabu 19 Desember 2018.

Dia beranggapan, pada dasarnya pemerintah dapat melakukan hal yang lebih krusial, yakni menyelesaikan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan UU 53/1999. Dikarenakan PP turunan tersebut sudah 19 tahun tak kunjung selesai dibuat.

Salah Tafsir?

Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengaku bingung atas keputusan pemerintah yang berusaha menghilangkan dualisme pengembangan Batam dengan cara meleburkan antara Kepemimpinan BP Batam dengan Wali Kota Batam.

Ketua Dewan Pakar bidang Hukum Kadin Batam, Ampuan Situmeang, bahkan tak segan mengatakan keputusan Presiden Jokowi itu, yang keluar setelah rapat terbatas pada Rabu, 12 Desember 2018 lalu, sebagai kebijakan salah tafsir dalam menyelesaikan permasalahan pengembangan Batam sebagai wilayah Free Trade Zone atau FTZ.

“Bukan solusi kewenangan kepemimpinannya yang dualisme itu, ini salah tafsir. Karena Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 membagi jelas urusan yang menetapkan otonomi Batam ini urusan BP selebihnya urusan Pemda,” katanya.

Diutarakannya, harapan pengusaha di Batam, pemerintah menyelesaikan PP turunan UU No. 53/1999 itu untuk merinci kewenangan antar dua otoritas itu. Namun PP tersebut tak kunjung selesai.

“Batam ini sudah 89 kali dibuat rapat. Dari tahun 2000 sudah 59 penelitian, ada 5 konsep RPP, rancangan peraturan pemerintah, jadi jelas enggak beres RPP 19 tahun tak satu pun PP itu keluar. Pertanyaannya mengapa sebegitu lalai pemerintah pusat, apa maunya,” ujar dia.

Dia menilai keputusan pemerintah menyelesaikan persoalan dualisme di Batam dengan menyerahkan pengelolaan Batam sepenuhnya ke Wali Kota Batam hanya menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha.

 

Sumber : Viva/ Indef

 

Advertisement
Klik untuk memberi komentar

Advertisement

Kami di Facebook

Rupa Rupa

Bincang1 minggu lalu

Desy Agustina ; Lagu Anak Hingga Musik Jazz

ADA keprihatinan yang dalam melihat banyak karya anak bangsa yang justru tidak dikelola sendiri. Contohnya lagu anak-anak dan kekayaan seni...

Ide1 minggu lalu

Cara Ampuh Mengubah Kebiasaan Begadang

KEBIASAAN begadang hingga larut malam tak baik untuk kesehatan. Bagi yang sudah terbiasa begadang, tidur cepat akan sangat sulit atau...

Pop & Roll2 minggu lalu

Robby Sugara Tutup Usia

AKTOR senior Robby Sugara tutup usia pada Kamis (13/6/2019). Kabar duka ini diungkap oleh putrannya, Juan Bernard, melalui fitur Insta...

Gaptek? Gak Lah!2 minggu lalu

PUBG Mobile Jadi Games Terlaris di Dunia

Game PUBG Mobile menorehkan prestasi terbaru. Game tersebut berhasil menjadi game terlaris di dunia dengan pendapatan mencapai lebih dari USD 146...

Gaptek? Gak Lah!2 minggu lalu

Ini Dia, Ban Anti Kempes dan Pecah!

PABRIKAN ban Michelin dan raksasa mobil General Motors (GM) tengah bekerja sama mengembangkan purwarupa ban tanpa udara (airless) yang ramah...

Pilihan gowest.id3 minggu lalu

Yang Khas Saat Lebaran di Indonesia

ISLAM di Indonesia tumbuh dengan khas. Tak seperti umat lain di belahan lain dunia, Idulfitri disambut dengan tradisi yang beragam....

Histori3 minggu lalu

ALS ; Bus Dengan Trayek Terjauh, Lintas Sumatera – Jawa

PO Antar Lintas Sumatra (ALS) adalah sebuah perusahaan jasa transportasi angkutan penumpang darat yang didirikan di Kotanopan, Mandailing Natal, Sumatra...

Film Film Film3 minggu lalu

5 Fakta Film Hero Lokal “Gundala”

DARI deretan film superhero yang ditayangkan di tahun ini, film ‘Gundala’ gak kalah dinantikan oleh para pencinta film di Indonesia....

Bincang4 minggu lalu

Menyiapkan Pusat Data Server di Batam

PEMERINTAH berencana membangun pusat data server untuk kepentingan pemerintah dan Pemda-Pemda se-Indonesia di pulau Batam. Plt. Direktur Layanan Aplikasi &...

Pilihan gowest.id4 minggu lalu

Kecanduan Games Masuk Dalam Gangguan Mental

GAMING disorder alias kecanduan gim video resmi ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai gangguan kesehatan mental, Sabtu (25/5). Sementara itu,...