Connect with us

Artikel Khas

“Peluang Sama Tiga Kepala Staf Angkatan”

Mike Wibisono

Published

pada

Presiden Joko Widodo menghadiri Perayaan HUT ke-72 TNI di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten (5/10).

BELAKANGAN, permintaan penggantian Panglima TNI semakin menguat. Hal ini antara lain disebabkan karena semakin dekatnya usia pensiun Jenderal Gatot Nurmantio, karena berdasarkan Undang-undang no. 34/ 2004 tentang TNI usia pensiun seorang perwira TNI adalah 58 tahun.

“Pada tahun 2018 yang akan datang, Gatot akan tepat berusia 58 tahun,” kata mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI 2011 – 2013, Laksda TNI (Purn) Soleman B. Ponto dalam keterangan tertulis, Minggu (3/12/2017).

Soleman mengakui kiprah GN akhir-akhir ini memang dikhawatirkan dapat membawa TNI kembali ke kancah politik praktis. Kekhawatiran ini pernah diungkapkan oleh Wakil Koordinator Kontras Puri Kencana Putri, bahwa setidaknya Kontras mencatat ada beberapa pernyataan dan sikap Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang dinilai kontroversial dan sarat politik, meski dibantah sebagai pernyataan yang politis oleh Gatot.

“Kemudian yang menjadi perhatian publik adalah, siapa yang akan menjadi pengganti Gatot. Undang-undang no. 34/ 2004 tentang TNI pasal 13 ayat 4 mengatur bahwa jabatan panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan, yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala Staf Angkatan,” jelasnya.

Dengan demikian ketiga Kepala Staf yang sedang menjabat saat ini memiliki peluang yang sama. Ia menegaskan bahwa tidak benar bahwa pengganti Panglima TNI harus berasal dari Kasad, seperti pernyataan Panglima TNI yang oleh dilansir oleh jabar.tribunnews.com.

“Sudah bisa saya pastikan. Berdasarkan sejarah sebelumnya, bahwa yang menjadi Panglima TNI itu berasal dari Kasad. Karena mantan Kasad yang paham tentang visi misi TNI, tidak perlu lagi diajari,” kata Gatot.

Pola giliran Jabatan panglima TNI yang telah terbentuk adalah sebagai berikut :

1 Laksamana TNI Widodo 26 Oktober 1999-7 Juni 2002 TNI AL
2 Jenderal TNI Endriartono Sutarto 7 Juni 2002-13 Februari 2006 TNI AD
3 Marsekal TNI Djoko Suyanto 13 Februari 2006-28 Desember 2007 TNI AU
4 Jenderal TNI Djoko Santoso 28 Desember 2007-28 September 2010 TNI AD
5 Laksamana TNI Agus Suhartono 28 September 2010-30 Agustus 2013 TNI AL
6 Jenderal TNI Moeldoko 30 Agustus 2013-8 Juli 2015 TNI AD
7 Jenderal TNI Gatot Nurmantyo 8 Juli 2015-Sekarang TNI AD

Dari pola giliran yang sudah terbentuk, terlihat bahwa Kasad mendapat giliran kesempatan yang lebih besar daripada Kasal dan Kasau.

Bila mengikuti pola yang telah terbentuk itu, maka penempatan jenderal Gatot sebagai Panglima TNI sebenarnya sudah merusak pola yang telah terbentuk.

“Bila mengikuti pola yang sudah terbentuk, maka setelah jenderal Muldoko, maka jabatan Panglima TNI seharusnya diisi dari TNI AU. Tapi kenyatannya diisi dari TNI AD. Apabila kemudian jenderal GAtot diganti lagi oleh Kasad, maka pola yang terbentuk menjadi semakin rusak, dan hal ini akan sangat berpengaruh terhadap soliditas TNI,” tuturnya.

Soleman menegaskan bahwa sejak diberlakukan UU TNI, maka tugas ketiga Angkatan menjadi sangat jelas. Tidak ada salah satu Angkatan yang dominan. Itulah sebabnya ketiga Kepala Staf dapat menjabat Panglima TNI secara bergiliran, tidak lagi didominasi TNI AD seperti yang terjadi pada zaman sebelum berlakunya UU TNI.

Jadi, sebagai pangganti Jenderal Gatot, yang berpeluang terpilih menjabat Panglima TNI adalah Kasau dan Kasal. Bila presiden ingin memperbaiki pola giliran yang sudah terbentuk, maka pilihan akan jatuh kepada Kasau. Akan tetapi bila Presiden ingin mengsukseskan Indonesia sebagai Poros Maritim dunia, maka pilihan akan jatuh kepada Kasal.

“Siapapun nantinya yang akan terpilih, harus kita hormati, karena mengangkat Panglima TNI adalah prerogatif Presiden,” tutupnya.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Artikel Khas

Agar Arus Barang Tak Terhambat Waktu

iqbal fadillah

Published

on

Ilustrasi Tol Laut : Istimewa

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, salah satu dibukanya tol laut, adalah untuk memperlancar arus perdagangan lewat laut. Sehingga, barang yang dikirim tak harus mesti transit di Jakarta sebelum dikirim ke daerah lain. Sehingga terjadi penumpukan barang yang membuat waktu pengiriman menjadi lama.

“Nah sekarang nanti barang mau ke Sumatera tidak harus lewat Jakarta, lewat pelabuhan Cirebon ini. Mau masuk ke Palembang, ke Sumut, Sumbar itu lewat cirebon. Jadi tidak merusak barang, tidak memperlambat jalur selat Merak,” kata Tjahjo usai membuka acara Hari Nusantara, di Cirebon, Rabu (13/12).

Menurut Tjahjo, fungsi pelabuhan dalam memperlancar arus perdagangan sangat penting.  Apalagi Indonesia punya banyak potensi bahan mentah yang bisa di oleh menjadi barang punya nilai ekonomis tinggi dan yang siap ekspor. Karena itu perlu didorong agar setiap daerah punya program yang bisa menampilkan potensi unggulan. Tentu, ini perlu didukung kemudahan-kemudahan dari instansi lain, misal bea cukai.

“Kita punya potensi barang mentah yang siap diolah. Kalau bisa di semua daerah,  semua provinsi, ada beberapa program yang tidak hanya di pasarkan lokal tapi juga luar. Bagaimana sekarang ini Bea Cukai banyak memberikan kemudahan-kemudahan yang ada,” tutur Tjahjo.

Ia contohkan Cirebon. Kata Tjahjo, Cirebon punya potensi rotan yang bisa dikembangkan tak hanya untuk dipasarkan di dalam negeri, tapi juga bisa di ekspor ke luar negeri. Pemerintahan Jokowi sendiri, menaruh perhatian besar terhadap kelancaran arus perdagangan. Terutama lewat laut. Karena itu, peran pelabuhan jadi fokus pemerintah untuk ditingkatkan. Lebih khusus lagi, pelabuhan-pelabuhan kecil. Keberadaan pelabuhan kecil ini tak boleh diabaikan. Sebab faktanya, selama ini peran pelabuhan kurang diperhatikan, terutama dari sisi fasilitasnya. Ini yang sedang diperbaiki oleh pemerintah.

“Di awali dari pemerintahan Pak Jokowi ini kalau kita mau jujur 90% pelabuhan-pelabuhan kecil dan besar itu ditingkatkan. Yang tadi saya sebut dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, pelabuhannya ada,” ujarnya.

Intinya, pemerintah kata Tjahjo ingin mempercepat pembangunan di semua wilayah. Laut, menjadi pemersatu. Karena itu laut harus dijaga kedaulatan. Di rawat. Infrastruktur pendukungnya harus dibangun. Misalnya, dukungan kepada TNI AL untuk menjaga laut Nusantara.

“Tahun depan sudah punya 4 kapal selam. Dari 151 kapal perang mau ditingkatkan, ini untuk mempercepat pembangunan wilayah kepulauan kita ini,” kata dia.

Pembangunan tol laut juga, kata Tjahjo, adalah untuk mempercepat arus perdagangan barang agar tak terhambat waktu. Kota Cirebon misalnya bisa dikembangkan jadi kota transit. Dan memang, kalau melihat sejarah, Cirebon telah lama jadi wilayah transit perdagangan dari berbagai wilayah.

“Potensi kedepan harus barang dari Timur berhentinya ke Cirebon, masuk ke Medan,  masuk ke Kalimantan. Itu kan tol laut yang diinginkan Pak Jokowi. Cirebon itu kota transit, kereta api saja mau kemana pemberhentiannya Cirebon. Kapal juga sama termasuk kontainer-kontainer juga kalau mau ke Surabaya ke Cirebon dulu,” tutur Tjahjo.

 

Sumber : kemendagri

 

Continue Reading

Artikel Khas

Janji Adil Pemerintah Dalam Terapkan Pajak E-Commerce

Mike Wibisono

Published

on

Ilustrasi E Commerce : Media India Group

PEMERINTAH berjanji akan adil menerapkan pajak terhadap transaksi elektronik (e-commerce) sehingga tidak ada gap antara pelaku usaha konvensional maupun digital.

“Kalau yang cross border misalnya bea masuknya juga dikenakan, juga PPN, PPh-nya. Yang penting asas netralitasnya terpenuhi, jadi intinya pada asas netralitas dan treatment-nya. Kalau offline dikenakan pajak, yang online juga dikenakan,” kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di Jakarta, Selasa.

Mardiasmo menuturkan, kementerian keuangan masih merumuskan tata cara pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik tersebut untuk menciptakan level kesetaraan (same level of playing field) antara konvesional dan digital.

“E-commerce ini kan cukup luas, ada yang tangible dan intangible. Ini sedang kita godok ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa keluar,” ujarnya.

Pemerintah sendiri menegaskan, pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik akan lebih berkaitan dengan tata cara, bukan kepada pengenaan pajak jenis baru. Pemungutan pajak diberlakukan kepada pelaku e-commerce yang memiliki aplikasi, dan bukan merupakan objek pajak baru karena hanya cara transaksinya saja yang berubah dari konvensional ke elektronik.

Untuk metode pengenaan pajaknya sendiri, hingga kini masih dalam proses kajian dan penyusunan, karena WP yang terlibat dalam transaksi elektronik tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Pengaturan pajak yang dikenakan juga disebut tidak akan jauh berbeda dengan transaksi yang berlaku pada jual beli secara konvensional.

Melalui pengenaan pajak terhadap transaksi tersebut, diharapkan seluruh kegiatan ekonomi melalui daring dapat terekam dan bisa meningkatkan ketaatan WP kepada pembayaran pajak.

Sementara itu, terkait dengan bea masuk untuk barang-barang yang tak berwujud (intangible goods), juga diharapkan bisa diimplementasikan pada 2018 mendatang. Ada pun contoh barang tak berwujud tersebut yaitu buku elektronik (e-book), software, dan barang lainnya yang tak memiliki wujud.

Kemenkeu sendiri masih terus mengkaji rencana pengenaan bea masuk terhadap barang tak berwujud tersebut, salah satunya terkait tata kelola pengenaan pungutan terhadap intangible goods yang hingga kini belum ditetapkan oleh World Customs Organisation (WCO) dan juga mendeteksi transaksinya.

“Barang-barang misalnya dulu buku, kaset, atau majalah, kena bea masuk. Sekarang kan modelnya download seperti e-book, CD, ini kan harusnya kena bea masuk juga. Fair treatment lah,” ujar Mardiasmo.

 

Continue Reading
Advertisement

Kami di Facebook

Trending