Connect with us

Wiki gowest.id

Penggunaan Mata Uang KRRp di Kepulauan Riau

iqbal fadillah

Published

pada

SUATU perbedaan yang tidak dapat dilupakan antara Batam dan Kepulauan Riau dengan daerah lainnya di Indonesia pada masa konfrontasi adalah pernah digunakannya mata uang Rupiah Kepulauan Riau (KRRp) sampai dengan berakhirnya konfrontasi dengan Malaysia.

Selama periode itu, wilayah Kepri merupakan daerah yang mencatat sejarah sendiri. Sebelumnya mata uang Dollar Singapura dan Malaysia mendominasi dan beredar di Batam serta pulau-pulau sekitarnya (sebelum 1963).

Wilayah Kepri yang berdekatan dengan Singapura, sulit menghindari dampak tingginya penggunaan uang dollar Malaysia saat itu untuk alat transaksi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Indonesia akhirnya menetapkan satuan mata uang khusus untuk daerah tingkat II (Dati II) Kepulauan Riau yang disingkat dengan KRRp. Hal ini berlaku hingga pemerintah mampu menerbitkan uang Rupiah yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.

Pemberlakuan KRRp tertuang dalam Penpres Nomor 9 tahun 1963 tanggal 15 Oktober 1963.

Untuk Dati II Kepri, yang meliputi Kawedanan Tanjungpinang, Lingga, Karimun dan pulau Tujuh, mulai tanggal 15 Oktober 1963, secara khusus berlaku satuan uang Rupiah Kepulauan Riau dengan perbandingan USD1 = KRRp3,06.

KRRp terdiri dari uang kertas Bank Indonesia, uang kertas pemerintah dan uang logam pemerintah khusus untuk Kepulauan Riau dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di daerah tersebut, disamping Dollar Malaya yang beredar di sana. KRRp dinyatakan tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di luar daerah Kepri dan perbandingan nilainya dengan rupiah umum, kecuali Irian Barat adalah KRRp1 = Rp14,70.

Uang kertas dan uang logam pemerintah serta uang kertas bank Indonesia yang dikeluarkan khusus untuk Dati II Kepulauan Riau berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 9 tahun 1963 tersebut, adalah sebagai berikut :

  1. Uang kertas pemerintah untuk Kepri dikeluarkan dalam pecahan KRRp1 dan KRRp2,5 yang merupakan alat pembayaran yang sah sampai sejumlah 100 lembar untuk tiap pecahan atau KRRp100 untuk pecahan KRRp1, dan KRRp250 untuk pecahan KRRp2,5. Uang kertas pemerintah tersebut merupakan seri Presiden Soekarno dengan tanda tahun 1961 dan ditandatangani oleh Notohamiprodjo. Ciri uang kertas ini sama dengan uang kertas yang dikeluarkan untuk Irian Barat. Kecuali tulisan yang dicantumkan adalah RIAU dan nomor seri dimulai dengan huruf KR.
  2. Uang logam pemerintah khusus Kepri juga sama dengan yang dikeluarkan untuk Irian Barat. Yaitu seri Presiden Soekarno pecahan 1 sen, 5 sen, 25 sen dan 50 sen. Perbedaan terletak pada sisi samping ; uang logam untuk Irian Barat dibuat bergerigi, sedangkan untuk Kepri rata dan bertuliskan RIAU. Uang logam tersebut merupakan alat pembayaran yang sah sampai 100 keping untuk masing-masing pecahan atau KRRp1 untuk 1 sen, KRRp5 untuk 5 sen, KRRp10 untuk 10 sen, KRRp25 untuk 25 sen serta KRRp50 untuk 50 sen.
  3. Uang kertas Bank Indonesia khusus Kepri adalah seri Presiden Soekarno dengan tanda tahun 1960 pecahan KRRp5, KRRp10 dan KRRp100 yang semuanya ditandatangani oleh Soetikno Slamet bersama Indra Kasoema. Seperti halnya uang kertas pemerintah untuk Irian Barat, ciri uang tersebut sana dengan uang yang dikeluarkan khusus untuk Irian Barat, kecuali tulisan yang dibubuhkan adalah RIAU dan nomor seri dimulai dengan huruf KR.

KRRp tidak boleh dibawa ke luar dari Dati II Kepri dan sebaliknya, rupiah umum tidak boleh dibawa masuk ke wilayah Kepri. Sementara itu, uang kertas dan logam Malaysia dinyatakan tetap berlaku sampai ditarik dari peredaran melalui penukaran dengan nilai perbandingan KRRp1 = Mal$1. Penarikan dari peredaran dimulai tanggal 1 November 1963 dengan masa penukaran satu bulan sehingga setelah tanggal 30 November 1963, penukaran itu tidak dapat dilakukan lagi dan sebagai uang asing, harus diserahkan kepada Pemerintah u.p. Bank Indonesia.

KRRp ini hanya berlaku selama 8,5 bulan. Dengan Keppres nomor 3 tahun 1964, tanggal 27 Juni 1964, KRRp secara resmi ditarik dari peredaran dan sejak tanggal 1 Juli 1964 diberlakukan uang rupiah yang sama dengan uang rupiah yang berlaku di wilayah Indonesia. Kecuali Irian Barat yang masih tetap menggunakan IBRp. Namun, khusus pulau Batam hingga tahun 1980-an, mata uang Dollar Singapura dan  Malaysia masih berlaku untuk transaksi jual beli di kalangan masyarakat.

(dha)

Seperti yang dilansir dari buku : “Mengungkap Fakta Pembangunan Batam era Ibnu Sutowo-JB Sumarlin”

 

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Wiki gowest.id

Mengupas Kembali Borobudur, Situs Candi yang Sempat Terkubur

iqbal fadillah

Published

on

BOROBUDUR merupakan salah satu peninggalan masa lalu bangsa kita yang masih bisa disaksikan saat ini.

Keberadaannya sempat terkubur selama beberapa abad. Waktu pembangunannya diperkirakan berdasarkan perbandingan antara jenis aksara yang tertulis di kaki tertutup Karmawibhangga dengan jenis aksara yang lazim digunakan pada prasasti kerajaan abad ke-8 dan ke-9.

Diperkirakan, Borobudur dibangun sekitar tahun 800 masehi.

Menurut bukti-bukti sejarah, Borobudur ditinggalkan pada abad ke-14. Dunia mulai menyadari keberadaan bangunan ini sejak ditemukan 1814 oleh Sir Thomas Stamford Raffles, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Inggris atas Jawa.

Dimana kala itu bangunan ini berserakan tertimbun abu vulkanik akibat letusan gunung, dirambati rumput liar & pepohonan sehingga menyerupai bukit.

Sejak saat itu Borobudur telah mengalami serangkaian upaya penyelamatan dan pemugaran. Proyek pemugaran terbesar digelar pada kurun 1975 hingga 1982 atas upaya Pemerintah Republik Indonesia dan UNESCO. Kemudian situs bersejarah ini masuk dalam daftar Situs Warisan Dunia. |

 

 

Continue Reading

Wiki gowest.id

Cikal Bakal Bright PLN Batam ; UPT Kelistrikan OB & Mesin – Mesin ex Pertamina

nien bagaskara

Published

on

PADA masa kepemimpinan BJ Habibie sebagai Ketua Otorita Batam, seluruh fasilitas ketenagalistrikan eks Pertamina, sudah dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kelistrikan Otorita Batam.

Selain mengoperasikan mesin-mesin pembangkit ex Pertamina untuk menerangi Batam, UPT Kelistrikan OB juga meneruskan pembangunan pembangkit di Sekupang dan Batu Ampar.

Di Sekupang, dibangun dua unit pembangkit tenaga listrik berkapasitas masing-masing 4 x 3 MVA dan 4 x 4,5 MW. Sementara di Batu Ampar, kapaditas pembangkit ditingkatkan menjadi 4 x 7,5 MW.

Pada masa tersebut, orientasi pelayanan kelistrikkan di Batam mulai mengalami perubahan. Sebagai daerah yang mulai tumbuh sebagai wilayah industri, listrik menjadi sarana vital. Berbagai sarana kelistrikan mulai ditambah. Selain untuk kepentingan pasokan sarana dan prasarana milik Otorita sendiri, penyambungan listrik juga diprioritaskan untuk industri dan masyarakat yang mendiami pulau Batam. Terutama warga yang tinggal di sekitar lokasi pembangkit listrik milik UPT Kelistrikan OB.

Warga yang tinggal di wilayah Sekupang, Sei Harapan, Tanjung Pinggir, Batu Ampar serta Bengkong mulai terlayani aliran listrik. Sementara wilayah Nongsa dan sekitarnya serta Batam Centre, belum mendapat pasokan listrik karena penduduknya masih sedikit. Infrastruktur jaringan listrik milik UPT Kelistrikan OB juga belum mencapai wilayah tersebut.

Tahun 1982, UPT Kelistrikan OB membangun PLTD di Sekupang dengan kapasitas 4 x 3,5 MW. Pembangkit ini melengkapi pembangkit yang sudah ada sebelumnya yang merupakan ex Pertamina.

Tahun 1984, UPT Kelistrikan OB meningkatkan mesin pembangkit tenaga listriknya dengan membangun pembangkit 6 x 1,80 kVA. Kemudian tahun 1988, kembali dibangun pembangkit listrik di Sekupang dengan kapasitas 5 x 1,20 MW yang merupakan relokasi mesin bekas milik Krakatau Steel. Pada saat bersamaan, pembangkit ditambah sebanyak tiga unit dengan kapasitas 7,68 MW.

Proses pemasangan mesin di salah satu PLTD di Batam pada era 1980-an : © Dokumentasi Otorita Batam

Pada tahun 1989, Menteri Pertambangan dan Energi RI melimpahkan wewenang kepada Ketua Otorita Batam untuk memberikan izin usaha ketenagalistrikan di Batam berdasarkan keputusan Menteri Pertambangan Nomor 342 K/40/M.PE/1989. Wewenang diberikan dalam rangka memperlancar pemberian izin usaha ketenagalistrikan kepada badan-badan usaha dan koperasi yang menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik. Baik untuk kepentingan umum maupun untuk sendiri di lingkungan kerja daerah industri pulau Batam.

Sampai tahun 1992, prasarana listrik yang sudah tersedia dan beroperasi di Batam, khususnya wilayah Sekupang dan Batu Ampar mencapai 45,5 MW.

Seiring perkembangan Batam sebagai daerah industri, permintaan terhadap energi listrik terus meningkat. Ketua OB saat itu, BJ Habibie kemudian mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan RI JB Sumarlin, agar sistem kelistrikan di pulau Batam dilaksanakan oleh BUMN. Sesuai persetujuan Menteri Keuangan atas usulan BJ Habibie tersebut, pada tanggal 5 Desember 1992, PT. PLN (Persero) wilayah khusus Batam dibentuk sebagai unit PT PLN (Persero) yang diberi kewenangan dan tanggungjawab mengelola sistem kelistrikan di Batam.

Momen ini kemudian jadi catatan peralihan pengelolaan sistem kelistrikan di pulau Batam dari UPT Kelistrikan OB ke Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Mulai 1 Januari 1993, masalah ketenagalistrikan di Batam, resmi diserahkan kepada PT PLN (Persero) dengan harapan perusahaan tersebut dapat melayani semua permintaan listrik untuk mendukung pengembangan industri di pulau Batam.

Penyerahan aset oleh Ororita Batam kepada PT. PLN (Persero) dilakukan dua tahap.

Tahap pertama pada 29 Desember 1992 dengan jumlah aset sebesar Rp. 20.597.000.858,-. Termasuk di dalamnya 16 pegawai unit kelistrikan OB non PNS dan 62 orang tenaga perbantuan PNS Departemen Pertambangan dan Energi.

Pada tahap dua, penyerahan dilakukan pada 13 Februari 1995 dengan jumlah aset sebesar Rp. 86.032.970.308,-

Dalam perkembangannya kemudian, PT. PLN (Persero) wilayah khusus Batam berubah menjadi perusahaan sendiri di bawah PT. PLN (Persero). Awalnya bernama PT. Pelayanan Listrik Nasional (PLN) Batam untuk membedakan dengan induknya PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Logo yang digunakan oleh PT. PLN Batam, juga berbeda dengan induknya PT. PLN (Persero). Belakangan, untuk semakin mempertegas perbedaan dengan perusahaan induk, PT. PLN Batam mengubah lagi namanya menjadi BRIGHT PLN Batam.

Pengelolaan kelistrikan oleh Bright PLN Batam juga berbeda dengan perusahaan induk. Termasuk soal pentarifan dari harga listrik yang dijual kepada konsumennya.

(dha)

 

Continue Reading
Advertisement

Kami di Facebook

Trending