Connect with us

The Cities

Ramai Dibicarakan, Benarkah Jalan Sudirman Hujan Salju?

BERANDA media sosial mendadak ramai membicarakan fenomena salju di Jalan Sudirman, Jakarta, Sabtu (6/5). Kejadian yang terjadi itu bisa dikatakan tak lazim. Sehingga buat heboh warga Jakarta.

Di media sosial twitter, netizen ramai-ramai mengunggah foto-foto kawasan Sudirman yang disebut hujan salju itu.

“#SaljuJalanSudirman hati2 di jalan Sudirman hujan Salju belum pernah terjadi baru saat ini,” ketik akun @Taufiqurokhman_.

Cuitan para pengguna media sosial twitter pun dibarengi dengan tagar #SaljuJakarta.

“Hujan salju di Jakarta. Ada yg melintas di area Sudirman Jakartans? #SaljuJakarta,” cuit pemilik akun @IpulYaman.

Melihat kondisi iklim Indonesia dengan karakteristik tropis, apakah benar salju turun di kawasan Sudirman?

Salah satu saksi yang sempat melintas di kawasan Sudirman menjelaskan, fenomena ‘salju’ itu hanyalah sebuah limbah dari konstruksi pembangunan stasiun bawah tanah MRT.

“Itu cuma busa konstruksi. Kalau salju, motor-motor pasti sudah bergelimpangan,” kata Riko usai melewati kawasan tersebut.

Sekadar informasi, iklim di Indonesia termasuk dalam daerah dengan iklim tropis, di mana karakteristiknya adalah menerima radiasi (panas) matahari yang nyaris konstan sepanjang tahun.

Dirangkum dari berbagai sumber, salju baru bisa terjadi apabila temperatur udara sangat rendah hingga mendekati titik beku. Dengan temperatur udara berkisar antara 18 hingga 30 derajat celcius, salju sangat ‘mustahil’ terjadi di daerah tropis seperti Indonesia. ***

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Batam Only!

Rudi dan Lukita Satu Podium di Sumpah Pemuda

PERINGATAN hari Sumpah Pemuda dengan tema “Pemuda Indonesia Berani Bersatu, digelar di dataran Engku Putri Batam senin (30/10) awal pekan ini.

Ada yang menarik dari peringatan ini. Kepala BP Batam yang baru, Lukita Dinarsyah Tuwo, ikut hadir dalam kegiatan.

Bahkan Walikota Batam, Muhammad Rudi mengundang Lukita naik ke atas podium Inspektur Upacara sebelum barisan dibubarkan. Lukita diberi kesempatan menyampaikan sepatah dua patah kata kepada peserta upacara.

Kehadiran pimpinan instansi yang dulu bernama Otorita Batam di acara Pemerintah Kota Batam ini sejalan dengan misi pertama yang direncanakan Lukita di awal kepemimpinan. Yakni menyelesaikan dualisme dan membangun sinergi dengan Pemerintah Kota Batam.

“Apresiasi kami diundang ke atas podium dan diumumkan ke publik. Acara seperti ini penting. Tapi tidak hanya jadi simbol sekedar simbol, harus direalisasikan,” kata Lukita usai upacara.

Mantan Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian ini mengatakan kebersamaan dan persatuan sangat diperlukan dalam upaya membangun Batam. Dan itu senada dengan semangat yang ingin diangkat pemerintah di peringatan Hari Sumpah Pemuda kali ini.

“Seperti sambutan Menteri yang dibacakan Pak Wali, zaman dulu yang tinggalnya berjauhan saja bisa bersatu. Apalagi ini di satu kota, sama-sama punya amanah untuk memajukan Kota Batam, harus bisa bersama-sama untuk masyarakat,” ujarnya.

Semangat kebersamaan ini demi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan masyarakat diminta kerjasamanya untuk menjaga keamanan sehingga setiap orang bisa tinggal di Batam dengan aman dan nyaman.

Upacara Hari Sumpah Pemuda di Batam tahun ini juga spesial dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Batam mengenakan pakaian daerah asal masing-masing. Ada yang memakai baju melayu lengkap dengan tanjaknya, baju bodo dari Sulawesi, baju adat Aceh, Batak, Minang, Jawa, Lombok, hingga Bugis.

(vie/*)

 

Continue Reading

Batam Only!

“Dendi yang Kokoh Tergelincir Suap”

PRIA yang tak banyak bicara di depan publik itu, tiba-tiba tersandung masalah. Tim Saber pungli Polda Kepri mendatangi kediamannya di Komplek Pengairan, Sei Harapan, Batam, senin (23/10) sore kemarin. Ada laporan tentang transaksi uang yang  diduga suap di kediamannya.

Belakangan diketahui, uang tersebut diduga uang suap terkait proses pengurusan perizinan dan penanganan limbah B3.

Dendi Purnomo, pria yang ditangkap itu, sehari-harinya menjabat sebagai kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemko Batam. Ia ditahan dalam Operasi Tangkap Tangan tim Saber Pungli Polda Kepri, senin (23/10) kemarin.

Dendi ditangkap di rumahnya, Kompleks Pengairan, Sei Harapan, Sekupang, bersama seorang pengusaha, senin (23/10) sekitar pukul 15.00 WIB. Dalam penangkapan itu, polisi menyita barang bukti uang puluhan juta rupiah.

Satu informasi di Polda Kepri menyebutkan, barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 25 juta. Uang tersebut merupakan setoran awal dari pengusaha yang hendak mengurus izin di DLH Kota Batam.

“Benar, itu DP (down payment/uang muka, red) di OTT,” kata sumber tersebut.

Sumber lain menyebutkan, uang Rp 25 juta tersebut merupakan uang suap terkait penanganan limbah berbahaya dan beracun (B3) di sebuah perusahaan yang bergerak di sektor shipping cargo di kawasan Batuampar.

Setelah menangkap Dendi di rumahnya, polisi juga menggeledah kantor Dendi di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam di Sekupang. Ada beberapa dokumen yang diambil polisi.

Uang Suap?

Uang yang diterima Dendi dari pengusaha yang belakangan diketahui bernama Amirudin, Direktur PT Telaga Biru Semesta, diduga untuk memperlancar kegiatan tank cleaning perusahaan tersebut.

Foto barang bukti hasil OTT Dendi Purnomo : © batamnews

“Uang itu untuk membicarakan pengurusan dokumen terkait kegiatan tank cleaning, agar rencana berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh Dendi Purnomo, dan pengawasan tank cleaning tidak dilakukan. Kemudian diadakan pertemuan di rumah Dendi Purnomo,” ujar Irjen Pol Sam Budigusdian kepada sejumlah wartawan di ruang Rupatama Mapolda Kepri, Nongsa, Selasa (24/10/2017).

Kapolda Kepri menambahkan, Amirudin merupakan pemenang tender proyek pengerjaan tank cleaning. Nilai proyek mencapai Rp 4 miliar.

Menurut Kapolda, saat ini masih dilidik kemana aliran uang tersebut akan dikirim.

“Apakah ke atasannya?” ujar Sam.

Sam mengatakan, dalam OTT tersebut, selain mengamankan uang tersebut, polisi juga mengamankan satu baju batik, satu handphone merek Samsung S8 warna hitam milik Dendi Purnomo, serta satu handphone merek Samsung Note 5 warna hitam, dua amplop berisi uang Rp 5 juta.

Total uang yang disita senilai Rp 35 juta. Rp 25 juta dari tangan Dendi, sedangkan Rp 10 juta dari tangan Amirudin.

Kapolda menambahkan, Dendi Purnomo dijerat pasal penyuapan atau gratifikasi pasal 5 dan pasal 12 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terjerat dan Karier Tamat?

Selasa (24/10), Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Dendi Purnomo akhirnya dimunculkan dalam konferensi pers polisi di Mapolda Kepri.

Salah satu pejabat Pemko Batam itu muncul dengan baju tahanan berwarna orange dan mengenakan sebo. Di sebelahnya ada seorang lainnya dengan penampilan sama. Dia adalah pengusaha yang diduga menyuap sang kepala dinas tersebut.

Foto Kepala Dinas Lingkungan Hidup Batam, Dendi Purnomo mengenakan baju tahanan, bersebo dan terborgol saat dimunculkan pada konferensi pers di Mapolda Kepri, selasa (24/10) : © batamnews

Tangan Dendi terborgol. Tidak ada kata-kata yang terlontar dari mulutnya.

Sampai sebelum tertangkap dalam OTT, Dendi Purnomo diketahui merupakan pejabat terlama yang menduduki posisinya di urusan Lingkungan Hidup pemerintah kota Batam. Sebelum lembaga yang dipimpinnya beralih menjadi dinas, Pria ini juga memimpin instansi Lingkungan Hidup di pemko Batam saat berstatus sebagai sebuah Badan selama bertahun-tahun.

Dendi Purnomo awalnya merupakan karyawan di Otorita Batam sebelum memutuskan hijrah ke Pemerintah Kota Batam. Ia juga menangani soal lingkungan hidup, Amdal dan limbah di institusi sebelumnya. Begitu hijrah, ia langsung menduduki posisi sebagai kepala Badan Pengendali Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Batam. Setahun terakhir, badan yang dipimpinnya berubah menjadi sebuah dinas. Dendi juga tetap kokoh memimpin Dinas tersebut dengan perluasan wewenang melingkupi masalah persampahan.

“Menurut aturan, bila terbukti bersalah, dia bisa dipecat”, ujar seorang rekannya yang juga mantan pejabat di lingkungan pemerintah kota Batam.

Lantas, jika begitu, tamatkah karier Dendi?

(dha/abi/zhr)

Continue Reading

Bintan Only!

Mengembangkan KEK dengan PP di Galang Batang

DENGAN pertimbangan untuk mengembangkan kegiatan perekonomian pada wilayah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional, pemerintah memandang perlu dikembangkan kawasan ekonomi khusus.

Atas dasar pertimbangan ini, pada 11 Oktober 2017, telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 42 Tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang.

“Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang sebagaimana dimaksud memiliki luas 2.333,6 ha (dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma enam hektar) yang terletak dalam wilayah Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau,” bunyi Pasal 2 PP ini (tautan: PP_Nomor_42_Tahun_2017).

Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang sebagaimana dimaksud memiliki batas sebagai berikut: a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan; b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan dan Laut Cina Selatan; c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan dan Laut Cina Selatan; dan d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan dan Desa Toapaya Selatan, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan.

Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, terdiri atas: a. Zona Pengolahan Ekspor; b. Zona logistik; c. Zona Industri; dan d. Zona Energi.

PP ini juga menyebutkan, badan usaha pengusul Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang merupakan badan usaha pembangunan dan pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang.

“Penetapan badan usaha pembangun sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Bupati Bintan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan,” bunyi Pasal 5 ayat (2) PP ini.

Badan usaha sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, melakukan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang sampai dengan siap beroperasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Selanjutnya Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus melakukan evaluasi setiap tahun terhadap pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang oleh badan usaha sebagaimana dimaksud.

Apabila berdasarkan hasil evaluasi pada tahun ketiga pelaksanaan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang belum siap beroperasi , menurut PP ini, Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus: a. melakukan perubahan luas wilayah atau zona; b. memberikan perpanjangan waktu paling lama 2 (dua) tahun; c. melakukan penggantian badan usaha; dan/atau d. mengusulkan pembatalan dan pencabutan Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang.

Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud telah diberikan dan Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang belum siap beroperasi karena bukan dari kelalaian atau force majeure badan usaha, menurut PP ini, Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dapat memberikan perpanjangan waktu pembangunan.

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2017, yang telah ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada 12 Oktober 2017.

(*)

 

Continue Reading

Trending