Connect with us

Batam Only!

Ribuan KTP-el Menumpuk di Kecamatan

iqbal fadillah

Published

pada

Ilustrasi

RIBUAN KTP-elektronik menumpuk di kecamatan. Seperti yang terjadi di Kecamatan Bengkong dan Sekupang.

Camat Bengkong, M Tahir mengatakan ada 925 KTP-el yang belum diambil pemiliknya.

“Itu yang dari 2016 masih ada. Sampai yang terakhir kami terima. Terakhir itu kami dapat 400-an. Sebagian sudah diambil, tapi banyak juga yang belum,” kata Tahir, Selasa (5/12).

Nama-nama KTP-el yang masih dipegang pihak kecamatan, diumumkan pada papan pengumuman di Kantor Camat Bengkong. Data ini selalu diperbarui oleh pihak kecamatan setiap bulannya.

Selain melalui papan pengumuman, Tahir juga selalu mengingatkan warganya untuk segera mengambil KTP-el yang sudah dicetak di kecamatan.

“Pada tiap acara selalu saya sampaikan. Silakan cek di kantor camat. Kalau ada, langsung diambil,” ujarnya.

Ia mengaku heran dengan masyarakat yang belum mengambil KTP-el. Karena di saat-saat butuh, warga suka mendesak agar KTP cepat dicetak.

“Kadang heran juga, kalau lagi perlu, kalau bisa hari itu juga jadi. Tapi ini yang sudah cetak malah tidak diambil-ambil,” kata dia.

Hal serupa juga terjadi di Kecamatan Sekupang. Camat Sekupang, M Arman mengatakan masih ada sekitar 1.000 KTP-el yang tersimpan di kantornya. Namun berbeda dengan Bengkong, di Sekupang nama-namanya tidak dipampang di papan. Melainkan dengan cara menghubungi pemilik KTP-el ke nomor telepon yang ditinggalkan sebelumnya.

“Jadi waktu rekam data, mereka beri nomor telepon yang bisa dihubungi. Kita kirim pesan ke nomor itu. Tapi mungkin sebagian ganti nomor, makanya pesan tidak sampai,” ujarnya.

 

Sumber : Media Center Batam

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Batam Only!

Sosialisasi Percepatan Realisasi Investasi di Batam

iqbal fadillah

Published

on

BP Batam menggelar percepatan realisasi investasi di pulau Batam. Melalui sosialisasi yang digelar, mereka ingin melakukan percepatan perizinan berusaha serta meningkatkan koordinasi dan  sinkronisasi perizinan satu pintu.

 

 

 

Continue Reading

Batam Only!

Dana Pusat Rp 934 Miliar Untuk Batam

Mike Wibisono

Published

on

Ilustrasi

BATAM bakal menerima dana dari pusat pada 2018 sebesar Rp 934,697 miliar. Terdiri dari dana bagi hasil (DBH) pajak Rp 147,0 miliar, DBH sumber daya alam Rp 14,3 miliar, dana alokasi umum Rp 599,0 miliar, dana alokasi khusus (DAK) fisik Rp 80,4 miliar, dan DAK non fisik Rp 93,7 miliar. DIPA total ini turun dibandingkan yang diterima Kota Batam tahun 2017 sebesar Rp 963,792 miliar.

Penyerahan DIPA dilaksanakan di Gedung Daerah Kepri di Kota Tanjungpinang, Senin (11/12) kemarin.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kepri Heru Pudyo Nugroho mengatakan penyerahan DIPA ini sebagai tindaklanhut penyerahan DIPA induk kementerian lembaga.

“Penyerahan DIPA di Provinsi Kepri dilaksanakan lebih cepat dibanding tahun sebelumnya. Dan paling awal dari seluruh daerah provinsi di Indonesia. Kami apresiasi langkah Gubernur yang mempercepat proses penyerahan ini,” kata Heru.

Ia berharap dengan penyerahan DIPA lebih awal, proses pelaksanaan anggaran dapat dikerjakan lebih cepat juga.

Tahun ini Kepri menerima 333 DIPA satuan kerja kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Nilainya Rp 6,91 triliun, naik 1,2 persen dibanding 2017 Rp 6,13 triliun.

Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengatakan ada catatan khusus Presiden RI, Joko Widodo saat penyerahan DIPA ke provinsi beberapa waktu lalu. Presiden berpesan jangan sampai kegiatan inti lebih kecil dari pendukungnya.

Saat itu, kata Nurdin, Presiden mencontohkan kegiatan pemulangan TKI misal dianggarkan Rp 3 miliar. Biaya pemulangan TKI yang terpakai hanya Rp 500 juta, selebihnya untuk rapat, studi banding, dan sebagainya.

“Tapi itu hanya contoh. Bukan berarti pemulangan TKI seperti itu. Saya rasa ini juga hal yang bagus, menjadi catatan kita semua,” kata Nurdin.

Dan kepada seluruh instansi penerima DIPA, ia berharap agar segera melaksanakan kegiatan terkait. Sehingga diharapkan dapat selesai lebih awal.

Menjawab catatan Gubernur tersebut, Walikota Batam Muhammad Rudi mengatakan Pemerintah Kota Batam sudah lebih dulu menjalankannya. Pertama tentang proses kegiatan yang dimulai lebih awal, sudah dilaksanakan Pemko Batam.

“Saya sudah jalan duluan. Berkas sudah saya siapkan. Batam sudah jalan itu,” kata Rudi.

Begitu juga pesan tentang anggaran kegiatan inti yang harus lebih besar dari kegiatan pendukung. Menurut Rudi Pemko Batam juga sudah menerapkannya.

“Honor kegiatan sudah dihilangkan. Seremonial pada kegiatan juga sudah saya kurangi,” ujarnya.

Ia akui DIPA tahun ini berkurang sedikit dari tahun berjalan. Selain itu target mendapatkan dana insentif pun belum bisa terwujud meski APBD 2018 tepat waktu ditetapkan. Karena penetapan APBD tahun berjalan tidak tepat waktu.

“Tahun lalu kita tidak tepat waktu. Kalau tidak salah itu harus tiga kali baru dapat,” kata Rudi.

 

Sumber : Media Center Batam

 

Continue Reading
Advertisement

Kami di Facebook

Trending