Connect with us

Batam Only!

Sembako Murah Mulai Dibagikan Pekan Depan

Zilfia Sarah

Published

pada

SEBANYAK 30.730 paket bahan pokok (sembako) murah siap didistribusikan kepada masyarakat Batam. Sembako murah ini merupakan program Pemerintah Kota Batam yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.

“Minggu depan sudah mulai dibagikan,” kata Walikota Batam, Muhammad Rudi, Selasa (4/7) seperti dikutip dari laman batam.go.id.

Pembagian akan dilakukan per kecamatan sesuai jadwal yang telah disusun bersama. Kecamatan pertama yaitu Sekupang pada 10 Juli, dengan jumlah paket yang dibagikan sebanyak 2.200 paket.

Esok harinya di Kecamatan Batuampar 2.400 paket. Lanjut 12-15 Juli berturut-turut Kecamatan Bulang 2.224 paket, Bengkong 2.500 paket, Nongsa 1.600 paket, dan Sei Beduk 2.500 paket. Berikutnya 17-22 Juli giliran Kecamatan Belakangpadang 2.362 paket, Sagulung 4.200 paket, Galang 2.744 paket, Batam Kota 2.600 paket, Lubukbaja 2.400 paket, serta Batuaji 3.000 paket sembako murah.

Paket sembako murah ini berisi tiga item bahan pokok. Yaitu 5 kg beras premium, 1 kg gula kemasan, serta 3 liter minyak goreng. Nilai tiap paket sebesar Rp 102.250. Namun masyarakat penerima bantuan hanya perlu membayar Rp 50.000 per paket. Selebihnya sebesar Rp 52.250 akan disubsidi oleh Pemerintah Kota Batam.

“Ini paket sembako murah yang dari Pemko. Masyarakat kurang mampu yang mau kita bantu, supaya dapat bahan pokok yang murah. Bukan untuk intervensi harga pasar seperti pasar murah kemarin,” ujarnya.

Adapun penerima bantuan sembako murah ini akan ditentukan pihak kelurahan. Sesuai dengan data dan kondisi yang ada di tengah masyarakat. (*)

 

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Batam Only!

Anda Peserta BPJS Kesehatan Mandiri Baca Artikel Ini untuk Antisipasi

nien bagaskara

Published

on

gowest.id – Rupanya beda pelayanan antara BPJS Kesehatan mandiri dengan BPJS melalui perusahaan. Coba simak kisah ini. Ini tentang kasus pendanaan persalinan.

Kepala Kepesertaan BPJS Kesehatan Batam, Mouncensia mengatakan, BPJS Kesehatan tak akan pernah menolak membayar klaim peserta BPJS Kesehatan, asalkan prosedurnya sudah dijalankan dengan benar.

“Kalau dari kepesertaan mandiri BPJS Kesehatan, sebelum anak dilahirkan, jauh hari seharusnya orangtuanya melaporkan atau mendaftarkan anaknya ke BPJS Kesehatan,” ujar Mouncensia.

“Kalau pas anak dilahirkan, terus orangtua baru melapor, ya kami dari BPJS Kesehatan tak bisa menanggung klaim itu. Karena aturannya memang begitu adanya. Kecuali kalau orangtuanya jadi peserta yang ditanggung perusahaan. Ini orangtuanya adalah peserta BPJS mandiri, jadi kami tak bisa berbuat apa-apa,” imbuh Mouncensia.

Mouncensia memberi penjelasan seperti itu terkait laporan Efendi, warga Tiban kepada DPRD Batam, Rabu (3/1/2018) si

Continue Reading

Batam Only!

Wali Kota Batam: Seremonial Nanti Dulu

nien bagaskara

Published

on

Wali Kota Batam, HM Rudi (Bobi Bani/JawaPos.com)

gowest.id – Wali Kota Batam, HM Rudi mengeluarkan larangan untuk menggelar kegiatan yang bersifat seremonial di jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

Hal itu dilakukannya karena, Pemko Batam memprioritaskan penggunaan anggaran di awal tahun untuk membayar hutang. Rudi menegaskan, proses pembayaran hutang tersebutpun harus diselesaikan secepatnya. Dirinya berharap Maret mendatang seluruh tunda bayar tersebut sudah selesai.

“Kami ingin selesaikan utang dulu, jadi kegiatan yang sifatnya seremonial tidak boleh dulu. Sehingga tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Januari, Februari, Maret, utang kita selesaikan,” kata Rudi, Selasa (2/1).

Rudi menjelaskan, langkah itu diambilnya karena adanya tunda salur dana bagi hasil dari pusat dan provinsi. Hal itu menyebabkan pendapatan Pemerintah Kota (Pemko) Batam tidak mencapai target. Alhasil, untuk pertama kalinya dalam sejarah Pemko Batam, pembayaran kegiatan atau proyek pun harus ditunda.

Selain adanya tunda salur dana, faktor lainnya yang membuat dirinya memberlakukan larangan karena adanya pengelolaan keuangan yang kurang baik oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menjadi faktor tidak terbayarnya hutang pada 2017 lalu. Sehingga, ada tunggakan yang harus diselesaikan Pemkot Batam pada 2018 ini. Hal itu diketahui berdasarkan catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Meskipun memprioritaskan pembayaran hutang, Rudi menyatakan untuk proses lelang tetap dilakukan. Lelang fisik tetap dijalankan.

“Tapi nanti untuk kontraknya akan dipilih mana yang didulukan dan mana yang ditunda,” ungkapnya.

“Kepala OPD, Sekretaris, Kabag, Kabid yang menangani harus betul-betul. Tidak boleh terjadi seperti di RSUD, ada utang tapi tidak masuk ke neraca,” timpalnya.

Hal itu ia katakan karena, pada 2017 lalu ada beberapa catatan (BPK) terkait masalah keuangan yang terjadi di beberapa daerah di Kepri. Salah satunya adalah di Batam. Dimana Rumah Sakit Umum Daerarh (RSUD) Embung Fatimah mendapat cacatat serius BPK karena pengelolaan keuangan yang mengalami banyak penyimpangan.

BPK menemukan adanya pembayaran sebesar 3,54 miliar atas utang RSUD. Tapi tidak tercatat di neraca Pemko Batam per 31 Desember 2016. Terdapat tagihan hutang pihak ketiga sebesar Rp261,52 juta juga belum tercatat dan belum bisa dibayarkan di tahun 2017. Ada juga hutang kepada pegawai RSUD yang ada di neraca per 31 Desember 2016 atas jasa pelayanan BPJS sebesar Rp8,64 miliar yang belum dibayar sampai tahun 2017.

Lebih lanjut, Rudi mengingkatkan OPD untuk menyelesaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan tahun 2017. Hal ini dikarenakan, BPK mulai turun di awal tahun 2018. Menurutnya, proses audit BPK tahun 2017 berbeda dengan tahun lalu.

Ia pun mengimbau jajarannya agar seluruh pertanggungjawaban langsung dibuat setelah kegiatan selesai. Tidak ada lagi yang menunda buat laporan sehingga tak ada yang lupa atau tertinggal.

“Tidak ada lagi nanti uang habis. Prosedur dari A sampai Z tidak disiapkan. Begitu selesai kegiatan langsung buat,” ujarnya. (bbi/jawapos.com)

Continue Reading
Advertisement

Kami di Facebook

Trending