Connect with us

Artikel Khas

US Custom and Border Protection Untuk Jenderal Gatot?

nien bagaskara

Published

pada

PANGLIMA TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ditolak masuk wilayah AS. Sedianya, Panglima TNI akan menghadiri Chiefs of Defense Conference on Country Violent Extremist Organization (VEOs) yang dilaksanakan pada 23-24 Oktober 2017 di Washington DC.

Undangan sebenarnya, justru disampaikan Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, Jenderal Joseph F Durford, Jr kepada Panglima TNI.

Pemerintah Indonesia akhirnya mengirimkan nota diplomatik untuk meminta klarifikasi kepada pemerintah Amerika Serikat terkait insiden larangan masuk ke wilayah AS untuk panglima TNI dan rombongan tersebut.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir seperti yang dilansir dari Antara, Minggu, menyampaikan, Kedutaan Besar Indonesia di Washington DC telah mengirim nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat untuk meminta klarifikasi terkait kejadian tersebut.

Selain itu, Nasir menyampaikan, Kementerian Luar Negeri pun telah mengirim nota diplomatik ke Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta untuk meminta keterangan atau penjelasan terkait kejadian larangan itu.

“Menteri luar negeri sudah bicara dengan duta besar Amerika Serikat untuk Indonesia di Jakarta hari ini meminta agar segera dapat memberi klarifikasi. Namun, mengingat duta besar Amerika Serikat sedang tidak di Jakarta, Wakil duta besar Amerika Serikat juga telah dipanggil untuk ke Kementerian Luar Negeri besok guna memberikan keterangan,” ujar Nasir.

Sebelumnya, Nurmantyo akan menghadiri Chiefs of Defense Conference on Country Violent Extremist Organization (VEOs) yang dilaksanakan pada 23-24 Oktober 2017 di Washington DC atas undangan Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, Jenderal Joseph F Durford, Jr.

Secara terpisah, Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal TNI Wuryanto, menjelaskan, atasannya itu mendapat undangan resmi yang dikirim Dunford Jr. Nurmantyo pun telah membalas surat itu dan mengkonfirmasi kehadirannya.

Namun, Nurmantyo tidak jadi hadir pada acara tersebut karena adanya larangan masuk ke wilayah Amerika Serikat.

Menurut Wuryanto, Nurmantyo beserta isteri dan delegasi telah mengurus visa dan administrasi lain untuk persiapan keberangkatan ke Amerika Serikat.

Kemudian, pada Sabtu 21 Oktober 2017, Nurmantyo siap berangkat menggunakan maskapai penerbangan Emirates.

“Namun, beberapa saat sebelum keberangkatan ada pemberitahuan dari maskapai penerbangan bahwa Panglima TNI beserta delegasi tidak boleh memasuki wilayah AS oleh US Custom and Border Protection,” tutur Kapuspen Wuryanto.

Wuryanto mengatakan, terkait peristiwa itu, Nurmantyo telah melapor kepada presiden, menteri luar negeri dan menteri koordinator bidan politik, hukum, dan keaman, serta mengirim surat kepada Dunford Jr, dan saat ini masih menunggu penjelasan atas insiden larangan masuk itu.

Kedutaan Besar AS Minta Maaf

KEDUTAAN Besar Amerika Serikat di Jakarta mengeluarkan pernyataan resmi soal penolakan US Custom and Border atas rencana kehadiran Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, istri, dan rombongan ke Amerika Serikat, hari ini.

Dalam pernyataan resmi sebagaimana dikutip hari ini, di Jakarta, Minggu, Duta Besar Amerika Serikat, Joseph Donovan, menyatakan, telah meminta maaf kepada Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, atas ketidaknyamanan yang dialami Nurmantyo itu.

Pernyataan itu menegaskan pula bahwa Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta telah dan selalu siap memfasilitasi kehadiran Nurmantyo ke Amerika Serikat. Kami tetap berkomitmen pada kemitraan strategis dengan Indonesia sebagai cara mewujudkan keamanan dan kesejahteraan kepada kedua bangsa dan warga.

Foto Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo : © Indonesia Oversight

Dalam pernyataan itu, dikatakan bahwa kehadiran Nurmantyo semula atas undangan Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, Jenderal Joseph Dunford Jr, guna menghadiri simposium internasional bertajuk Chiefs of Defense Conference on Countering Violent Extremism, pada 23-24 Oktober, di Washington DC.

Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta telah berhubungan dengan staf Nurmantyo guna kepentingan itu. Bahkan pada hari libur akhir pekan, semata untuk memfasilitasi keberangkatan tersebut.

Markas TNI Tunggu Klarifikasi AS

SEPANJANG hubungan diplomatik Indonesia dan Amerika Serikat terjalin, baru sekali ini terjadi seorang panglima TNI dan rombongan ditolak mendarat di Amerika Serikat oleh instansi resmi Amerika Serikat.

“Kami masih belum tahu mengenai alasan penolakan terhadap Panglima TNI masuk ke Amerika Serikat,” ujar Wuryanto, dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu.

Dia menjelaskan sedianya Nurmantyo berangkat ke Amerika Serikat pada Sabtu (21/10) menggunakan maskapai penerbangan Emirates dengan jadwal keberangkatan pukul 17.50 WIB.

Namun beberapa saat setelah memasuki bandara, Nurmantyo dan rombongannya –termasuk istrinya– diberi tahu Emirates bahwa mereka ditolak masuk Amerika Serikat melalui US Custom and Border Protection.

“Posisinya sudah mau check in, dan panglima serta rombongannya sudah berada di bandara”.

Nurmantyo sedianya akan menghadiri acara para pimpinan angkatan bersenjata membahas organisasi ekstrim atau Chiefs of Defense Conference on Country Violent Extremist Organization (VEOs) di Washington DC, Amerika Serikat, 23 hingga 24 Oktober.

Ia diundang Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, Jenderal Joseph F Durford Jr, dan kemudian Nutmantyo membalas surat tersebut dan mengonfimasi kehadirannya sebagai bentuk penghargaan dan perhatian.

“Panglima TNI mengirim surat balasan tersebut karena menghormati Jenderal Joseph F Durford, Jr yang merupakan sahabat sekaligus senior Jenderal TNI Gatot Nurmantyo,” Wuryanto bilang.

Disinggung mengenai apakah ada berkas penunjang keberangkatan yang belum lengkap, Wuryanto membantah. Wuryanto menjelaskan bahwa semua berkas termasuk visa sudah selesai diurus.

Panglima TNI –sebagaimana semua kepala staf matra TNI– memiliki organ khusus yang menangani aktivitas protokoler, perjalanan dinas di dalam dan luar negeri, kesekretariatan, serta perijinan dan pengamanan. Semua tugas itu dikoordinasikan seorang koordinator staf pribadi dibantu sejumlah staf bersama para ajudan.

Jadi hampir mustahil ada prosedur keimigrasian, protokoler, dan kelengkapan dokumen terlewatkan, karena semua aktivitas pimpinan TNI sudah terjadwal sedemikian rupa secara rapi.

Nurmantyo juga sudah beberapa kali berangkat ke Amerika Serikat. Terakhir pada Februari 2016 dan selama ini tidak pernah ada kendala apa pun.

(*)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Artikel Khas

Agar Arus Barang Tak Terhambat Waktu

iqbal fadillah

Published

on

Ilustrasi Tol Laut : Istimewa

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, salah satu dibukanya tol laut, adalah untuk memperlancar arus perdagangan lewat laut. Sehingga, barang yang dikirim tak harus mesti transit di Jakarta sebelum dikirim ke daerah lain. Sehingga terjadi penumpukan barang yang membuat waktu pengiriman menjadi lama.

“Nah sekarang nanti barang mau ke Sumatera tidak harus lewat Jakarta, lewat pelabuhan Cirebon ini. Mau masuk ke Palembang, ke Sumut, Sumbar itu lewat cirebon. Jadi tidak merusak barang, tidak memperlambat jalur selat Merak,” kata Tjahjo usai membuka acara Hari Nusantara, di Cirebon, Rabu (13/12).

Menurut Tjahjo, fungsi pelabuhan dalam memperlancar arus perdagangan sangat penting.  Apalagi Indonesia punya banyak potensi bahan mentah yang bisa di oleh menjadi barang punya nilai ekonomis tinggi dan yang siap ekspor. Karena itu perlu didorong agar setiap daerah punya program yang bisa menampilkan potensi unggulan. Tentu, ini perlu didukung kemudahan-kemudahan dari instansi lain, misal bea cukai.

“Kita punya potensi barang mentah yang siap diolah. Kalau bisa di semua daerah,  semua provinsi, ada beberapa program yang tidak hanya di pasarkan lokal tapi juga luar. Bagaimana sekarang ini Bea Cukai banyak memberikan kemudahan-kemudahan yang ada,” tutur Tjahjo.

Ia contohkan Cirebon. Kata Tjahjo, Cirebon punya potensi rotan yang bisa dikembangkan tak hanya untuk dipasarkan di dalam negeri, tapi juga bisa di ekspor ke luar negeri. Pemerintahan Jokowi sendiri, menaruh perhatian besar terhadap kelancaran arus perdagangan. Terutama lewat laut. Karena itu, peran pelabuhan jadi fokus pemerintah untuk ditingkatkan. Lebih khusus lagi, pelabuhan-pelabuhan kecil. Keberadaan pelabuhan kecil ini tak boleh diabaikan. Sebab faktanya, selama ini peran pelabuhan kurang diperhatikan, terutama dari sisi fasilitasnya. Ini yang sedang diperbaiki oleh pemerintah.

“Di awali dari pemerintahan Pak Jokowi ini kalau kita mau jujur 90% pelabuhan-pelabuhan kecil dan besar itu ditingkatkan. Yang tadi saya sebut dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, pelabuhannya ada,” ujarnya.

Intinya, pemerintah kata Tjahjo ingin mempercepat pembangunan di semua wilayah. Laut, menjadi pemersatu. Karena itu laut harus dijaga kedaulatan. Di rawat. Infrastruktur pendukungnya harus dibangun. Misalnya, dukungan kepada TNI AL untuk menjaga laut Nusantara.

“Tahun depan sudah punya 4 kapal selam. Dari 151 kapal perang mau ditingkatkan, ini untuk mempercepat pembangunan wilayah kepulauan kita ini,” kata dia.

Pembangunan tol laut juga, kata Tjahjo, adalah untuk mempercepat arus perdagangan barang agar tak terhambat waktu. Kota Cirebon misalnya bisa dikembangkan jadi kota transit. Dan memang, kalau melihat sejarah, Cirebon telah lama jadi wilayah transit perdagangan dari berbagai wilayah.

“Potensi kedepan harus barang dari Timur berhentinya ke Cirebon, masuk ke Medan,  masuk ke Kalimantan. Itu kan tol laut yang diinginkan Pak Jokowi. Cirebon itu kota transit, kereta api saja mau kemana pemberhentiannya Cirebon. Kapal juga sama termasuk kontainer-kontainer juga kalau mau ke Surabaya ke Cirebon dulu,” tutur Tjahjo.

 

Sumber : kemendagri

 

Continue Reading

Artikel Khas

Janji Adil Pemerintah Dalam Terapkan Pajak E-Commerce

Mike Wibisono

Published

on

Ilustrasi E Commerce : Media India Group

PEMERINTAH berjanji akan adil menerapkan pajak terhadap transaksi elektronik (e-commerce) sehingga tidak ada gap antara pelaku usaha konvensional maupun digital.

“Kalau yang cross border misalnya bea masuknya juga dikenakan, juga PPN, PPh-nya. Yang penting asas netralitasnya terpenuhi, jadi intinya pada asas netralitas dan treatment-nya. Kalau offline dikenakan pajak, yang online juga dikenakan,” kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di Jakarta, Selasa.

Mardiasmo menuturkan, kementerian keuangan masih merumuskan tata cara pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik tersebut untuk menciptakan level kesetaraan (same level of playing field) antara konvesional dan digital.

“E-commerce ini kan cukup luas, ada yang tangible dan intangible. Ini sedang kita godok ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa keluar,” ujarnya.

Pemerintah sendiri menegaskan, pengenaan pajak terhadap transaksi elektronik akan lebih berkaitan dengan tata cara, bukan kepada pengenaan pajak jenis baru. Pemungutan pajak diberlakukan kepada pelaku e-commerce yang memiliki aplikasi, dan bukan merupakan objek pajak baru karena hanya cara transaksinya saja yang berubah dari konvensional ke elektronik.

Untuk metode pengenaan pajaknya sendiri, hingga kini masih dalam proses kajian dan penyusunan, karena WP yang terlibat dalam transaksi elektronik tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Pengaturan pajak yang dikenakan juga disebut tidak akan jauh berbeda dengan transaksi yang berlaku pada jual beli secara konvensional.

Melalui pengenaan pajak terhadap transaksi tersebut, diharapkan seluruh kegiatan ekonomi melalui daring dapat terekam dan bisa meningkatkan ketaatan WP kepada pembayaran pajak.

Sementara itu, terkait dengan bea masuk untuk barang-barang yang tak berwujud (intangible goods), juga diharapkan bisa diimplementasikan pada 2018 mendatang. Ada pun contoh barang tak berwujud tersebut yaitu buku elektronik (e-book), software, dan barang lainnya yang tak memiliki wujud.

Kemenkeu sendiri masih terus mengkaji rencana pengenaan bea masuk terhadap barang tak berwujud tersebut, salah satunya terkait tata kelola pengenaan pungutan terhadap intangible goods yang hingga kini belum ditetapkan oleh World Customs Organisation (WCO) dan juga mendeteksi transaksinya.

“Barang-barang misalnya dulu buku, kaset, atau majalah, kena bea masuk. Sekarang kan modelnya download seperti e-book, CD, ini kan harusnya kena bea masuk juga. Fair treatment lah,” ujar Mardiasmo.

 

Continue Reading
Advertisement

Kami di Facebook

Trending