Hubungi kami di

Khas

Statuta UI Direvisi, Pelajaran Apa Yang Bisa Dipetik?

Terbit

|

Ilustrasi, gedung rektorat UI. © tentangkampus.id

PERUBAHAN Statuta Universitas Indonesia (UI), membuat Rektornya yang sekarang jadi bulan-bulanan warganet di media sosial, khususnya Twitter, pada Selasa (20/7/2021) kemarin.

Ini setelah terungkap bahwa Statuta Universitas Indonesia (Statuta UI) terbaru mengizinkan pimpinan kampus yang berlokasi di Depok, Jawa Barat itu merangkap jabatan di perusahaan milik pemerintah maupun swasta.

Topik Rektor UI menjadi salah satu topik paling ramai dicuitkan pengguna Twitter Indonesia hingga Selasa (20/7/2021) sore kemarin.

Isi cuitan tentang Rektor UI rata-rata berisi sindiran dan kritik terhadap Presiden Joko Widodo yang telah meneken Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI;

Rektor UI yang kini boleh merangkap jabatan sebagai konsekuensi dari regulasi baru itu; dan UI yang dinilai kini kehilangan nilai-nilai moral sebagai institusi pendidikan.

“Pelajaran apa ya yang ingin disampaikan oleh Rektor UI kepada seluruh mahasiswa, alumni, dan bangsa Indonesia? Moral apa yang ingin dibangun @univ_indonesia bagi bangsa ini? Bahwa jabatan harus diperjuangkan dengan cara apa pun saat berkuasa?” cuit Ismail Fahmi, pakar teknologi informasi yang juga peneliti media sosial dari Drone Emprit.

Sementara itu Febri Diansyah, mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi dan eks peneliti antikorupsi pada Indonesian Corruption Watch, mengucapkan selamat kepada Rektor UI karena “aturannya udah berubah”.

“By the way, dulu saat diangkat jadi komisaris, pakai aturan lama atau baru? Pengangkatannya sah enggak? Terus bagaimana gaji dan fasilitas lain yang sudah pernah diterima?” tanya Febri.

Hingga berita ini ditayangkan, cuitan tentang Rektor UI sudah hampir 10.000 kali di Twitter Indonesia.

Gedung rektorat UI. © ui.ac.id

Adapun perubahan Statuta UI telah disahkan oleh Presiden Jokowi pada 2 Juli 2021 lalu lewat PP Nomor 75 Tahun 2021. Aturan baru ini menggantikan PP Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI.

Menurut Febri, perubahan yang berimbas pada bolehnya Rektor UI merangkap jabatan terletak pada Pasal 39 Statuta UI yang baru. Pasal 39 disebutnya mengubah ketentuan pada Pasal 35 statuta yang lama.

BACA JUGA :  Tidak Ada Lagi Bebas Cukai di Area FTZ

Pasal 35 dalam PP Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI memuat aturan yang melarang Rektor “merangkap sebagai pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta.”

Selain itu di butir huruf (e), Rektor UI juga dilarang merangkap sebagai “pejabat pada jabatan lain yang memiliki pertentangan kepentingan dengan UI.

Sementara di Statuta UI terbaru, pada butir (c) Pasal 39 tertulis bahwa Rektor UI dilarang merangkap “sebagai direksi pada badan usaha milik negara/swasta maupun swasta.

Aturan yang melarang Rektor UI untuk menjabat pada jabatan yang memiliki pertentangan kepentingan dengan UI sudah tak ada lagi.

Rektor UI saat ini, Ari Kuncoro diketahui juga menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama/Independen Bank Rakyat Indonesia (BRI). Profil Ari Kuncoro sebagai wakil komisaris utama/independen masih terpampang di website resmi BRI hingga saat ini.

Awal Mula Rangkap Jabatan Terbongkar ke Publik

KABAR rangkap jabatan Rektor UI, awalnya bermula dari sikap kritis BEM UI terhadap presiden Jokowi. Mahasiswa mengunggah meme yang bertuliskan ‘King of Lip Service’.

Ketua Badan Ekskutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Leon Alvinda Putra menegaskan, unggahan “Jokowi: The King of Lip Service” bukan serangan secara personal kepada Presiden Joko Widodo.

Leon keberatan apabila kritik tersebut disamakan dengan serangan personal yang menyebut Jokowi klemar-klemer atau plonga-plongo.

Konten yang diunggah ke media sosial. © Twitter – BEMUI_Official

“Ketika Pak Jokowi misalnya memberikan respons bahwa beliau ini sebelumnya pernah di pernah dikatakan klemar-klemer, plonga-plongo, maka saya akan menyampaikan kurang sepakat dengan pendapat itu,” kata Leon dalam acara virtual Iluni UI, Jumat (9/7/2021) seperti dikutip dari Kompas.

“Ketika the king of lip service ini disamakan dengan serangan personal ke beliau seperti itu,” tutur dia.

Mahasiswa jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UI ini menjelaskan, unggahan “Jokowi: The King of Lip Service” merupakan kritik atas kebijakan Jokowi sebagai presiden.

Akibat unggahan poster tersebut, Rektorat UI memanggil sejumlah pengurus BEM UI yang diduga terlibat dalam penerbitan poster dan meme Presiden Joko Widodo itu.

BACA JUGA :  Hibah Lagi, Aset Rp. 1,419 Triliun Dari BP Ke Pemko Batam

Bahkan, pemanggilan terhadap pengurus BEM UI itu dilakukan pada Minggu (27/6/2021) yang merupakan hari libur.

Rektorat UI menilai poster kritikan yang diunggah BEM UI bukan lagi poster penyampaian pendapat, melainkan poster yang melanggar aturan hukum.

Tak berhenti sampai di situ, sejumlah anggota BEM UI mendadak mengalami peretasan media sosial pada Senin (28/6/2021).

Ketua BEM UI Leon Alvinda menyebutkan, setidaknya ada lima anggota BEM yang mengalami peretasan media sosial, termasuk dirinya. Akun media sosial yang diretas yakni WhatsApp, Telegram, dan Instagram.

Polemik poster Jokowi itu terus bergulir hingga membawa nama Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro.

Di media sosial, nama Ari disebut-sebut menjabat sebagai komisaris di Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Jabatan tersebut diduga melanggar statuta UI karena merangkap jabatan sebagai pejabat di BUMN.

Statuta UI yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 telah melarang Rektor UI merangkap jabatan, termasuk di antaranya menjadi pejabat perusahaan pelat merah.

“Rektor dan wakil rektor dilarang merangkap sebagai … c) pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta,” tulis Pasal 35.

Selain dilarang merangkap jabatan di perusahaan, menurut beleid yang sama, Rektor UI juga dilarang merangkap jabatan pada:

1) satuan pendidikan lain, negeri maupun swasta;
2) instansi pemerintah, pusat ataupun daerah;
3) anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik; serta
4) jabatan lain yang memiliki pertentangan kepentingan dengan UI.

Untuk diketahui, Ari terpilih sebagai Rektor UI pada Desember 2019 menggantikan Muhammad Anis. Pemilihan Ari sebagai rektor UI periode 2019-2024 dilakukan berdasarkan voting Majelis Wali Amanat (MWA) UI pada 25 September 2019.

Kala itu, MWA UI diketuai oleh Saleh Husin. Saleh masih menjabat posisi itu hingga 2024. Saleh yang menjabat sebagai MWA UI rupanya juga merangkap jabatan sebagai Managing Director Sinar Mas.

(*/nes)

Sumber : TWITTER | SUARA | KOMPAS 

Teruskan Membaca
Advertisement
Berikan Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Sebaran

Facebook