PEMERINTAH berencana menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Pertalite. Sebagai gantinya Pertamax bakal menjadi BBM yang banyak digunakan masyarakat.
Pemberian subsidi oleh pemerintah dinilai perlu, sehingga masyarakat tidak merasa berat untuk membeli bahan bakar.
“Pertama saya kira mau tidak mau, agar harga ini tidak memberatkan masyarakat kalau Pertamax yang akan menjadi yang utama, maka pemerintah harus memberikan subsidi,” kata Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, kepada detikcom, Minggu (26/12/2021).
Ia pun mencontohkan, subsidi ini sebagaimana pada solar. Tentu saja, subsidi ini disesuaikan dengan kondisi keuangan negara. Sejalan dengan itu, PT Pertamina (Persero) juga mesti menyampaikan perkembangan serta melakukan penyesuaian harga bahan bakar.
“Jangan nanti pada saat harganya turun Pertamina nggak mau menurunkan, atau pada saat naik Pertamina tidak menaikkan,” katanya.
Mamit berharap, menjadikan Pertamax sebagai yang utama tidak dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, pemerintah mesti melihat kondisi masyarakat apalagi di saat pandemi seperti sekarang.
“Harapan saya tidak dalam waktu dekat ini di-dry-kannya. Kita sambil lihat perekonomian masyarakat seperti apa pasca pandemi ini sehingga ada momen yang pas, kapan memang Pertalite ini kita dry-kan,” jelasnya.
Selain itu, dia berpandangan, jika Premium yang saat ini penugasan dihapus, maka harus ada perubahan regulasi. Kemudian, memasukkan Pertalite sebagai pengganti Premium. Dengan menjadi BBM penugasan, Pertalite akan mendapat dana kompensasi dari pemerintah.
“Karena kalau kita tahu saat ini harga Pertalite jauh sekali di bawah harga keekonomian, bahkan selisihnya hampir Rp 4.000 kalau nggak salah. Kalau saya hitung angkanya Rp 3.000 sampai Rp 4.000,” terangnya
Solusi lain ialah membentuk petroleum fund yakni dana pungutan yang ditujukan untuk kepentingan pengembangan di sektor hulu dan hilir, serta untuk kepentingan masyarakat. Dia mengatakan, konsepnya mirip-mirip dengan dana sawit.
“Solusi yang lain yang menurut saya mungkin aja, yang namanya petroleum fund. Mumpung sekarang revisi UU Migas dalam pembahasan, saya kira petroleum fund ini bisa menjadi salah satu opsi, pengembangan ataupun terkait perekonomian masyarakat di sektor hulu dan hilir migas kita,” jelasnya.
“Misalnya ada dana yang disisakan ketika harga minyak lagi tinggi, sehingga masyarakat tidak terlalu berat nanti, maka petroleum fund bisa dicairkan untuk menambah subsidi kepada masyarakat,” lanjutnya.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, mengatakan, penghapusan Premium tidak akan berdampak pada masyarakat. Sebab, saat ini konsumsinya relatif kecil.
“Penghapusan Premium tidak akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Alasannya, konsumen Premium sudah semakin kecil,” katanya.
Lain halnya jika Pertalite dihapus. Penghapusan BBM ini akan berdampak pada inflasi dan menggerus daya beli masyarakat.
“Kalau Pertalite juga dihapuskan akan mempunyai dampak terhadap inflasi, yang akan menggerus daya beli masyarakat. Pasalnya, sebagian besar konsumen sudah migrasi dari Premium ke Pertalite, sehingga konsumen Pertalite saat yang terbesar,” katanya.
Untuk itu, ia berharap tahun depan pemerintah menghapus Premium tapi tidak menghapus Pertalite.
(*)
sumber: detik.com
