DINAS Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karimun prioritaskan pekerjaan penguatan infrastruktur dasar yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat mulai dari layanan air bersih, sanitasi, hingga drainase lingkungan.
Dalam keteranganya, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Karimun, Surya Purnama menjelaskan, pada tahun ini pihaknya memfokuskan sejumlah program strategis guna memperkuat pelayanan infrastruktur dasar secara merata.
“Untuk sektor air bersih, kami memprioritaskan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), termasuk perluasan jaringan perpipaan ke permukiman padat penduduk dan wilayah yang belum terlayani, serta rehabilitasi jaringan pipa lama guna mengurangi tingkat kebocoran atau non-revenue water (NRW),” jelas Surya Purnama, Sabtu (31/01/2026) lalu.
Surya memaparkan, dibidang sanitasi, Bidang Cipta Karya Karimun tengah mendorong pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem sanitasi yang layak, aman, dan ramah lingkungan.
Sementara itu, penanganan drainase lingkungan dilakukan melalui pembangunan dan rehabilitasi saluran, sekaligus pengendalian genangan dan banjir lokal yang kerap terjadi di sejumlah titik.
Dijelaskan Surya, penanganan drainase di Kabupaten Karimun masih berlangsung secara berkelanjutan.
Fokus utamanya meliputi normalisasi saluran eksisting, rehabilitasi saluran yang rusak atau tersumbat, pembangunan drainase baru di kawasan berkembang, serta penanganan titik-titik genangan berulang.
“Ke depan, peningkatan kapasitas saluran primer dan sekunder telah disiapkan, termasuk integrasi sistem drainase dengan pengendalian banjir kawasan, penataan bangunan di atas saluran, serta edukasi masyarakat agar ikut menjaga dan memelihara drainase,” ujarnya.
Namun, dalam pelaksanaan proyek masih terdapat sejumlah kendala. Dari sisi anggaran, keterbatasan APBD serta kenaikan harga material menjadi tantangan utama.
Sementara dari aspek lahan, persoalan status tanah dan keberadaan utilitas eksisting kerap memperlambat pekerjaan. Selain itu, koordinasi lintas instansi juga dihadapkan pada ego sektoral, proses perizinan yang lambat, serta data yang belum sepenuhnya sinkron.
Untuk memastikan kualitas pekerjaan tetap sesuai standar, Surya menegaskan, pengawasan dilakukan secara berlapis, mulai dari tahap pra-konstruksi melalui penyusunan dan tinjauan dokumen teknis, pengawasan harian saat konstruksi oleh konsultan pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga uji mutu material.
“Selain itu, ada pemantauan melalui audit berkala oleh Inspektorat dan APIP, pemasangan papan proyek, serta mekanisme pengaduan masyarakat. Setelah pekerjaan selesai, masih ada masa pemeliharaan sebelum serah terima akhir,” tambahnya.
Terkait pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar, Bidang Cipta Karya menerapkan pendekatan perencanaan berbasis pulau dan pesisir.
Langkah tersebut meliputi penyediaan sumber air bersih alternatif, pembangunan sanitasi layak dan ramah lingkungan, sistem drainase yang tahan terhadap rob dan banjir pasang, serta kolaborasi lintas sektor. (*)
