WAKIL Menteri Haji, Umrah, dan Urusan Ziarah, Muhammad Bin Abdurrohman Al-Bijawi menyatakan proses pembayaran layanan haji tahun ini dilakukan secara elektronik melalui e-Hajj. Calon haji tidak dibolehkan membayar di luar mekanisme itu.
Al-Bijawi mengatakan hal itu dipastikan oleh Kementerian Haji Saudi Arabia dalam pertemuannya antara tim Kantor Urusan Haji KJRI dengan Wakil Menteri Haji.
Sistem pembayaran elektronik pada penyelenggaraan haji, tahun lalu, memang menemui sejumlah kendala. Hal itu disebabkan mekanisme dan sistem yang digunakan masih dalam tahap pengembangan.
Kendati demikian, Al-Bijawi memastikan persoalan yang muncul tahun lalu telah diatasi. Bahkan sistemnya juga sudah diperbaiki dan diperbaharui.
Selain itu, dia juga menginformasi kepada tim KUH KJRI bahwa kontrak akomodasi jemaah pada penyelenggaraan haji tahun ini harus dilakukan dengan pemilik hotel secara langsung. Kontrak dengan Majmuah (grup) masih diperbolehkan, selama hotel yang dikontrak memang atas nama Majmuah.
“Saya mengusulkan agar kontrak akomodasi di Madinah dilakukan dengan mekanisme kontrak musim penuh, tidak lagi menggunakan blocking time. Ini dimaksudkan agar pelayanan akomodasi kepada jemaah lebih maksimal,” ujar Al-Bijawi yang dikutip dari Kemenag.go.id, Kamis 21 Desember 2016.
Di samping itu, Staf Teknis Haji I KJRI Jeddah, Ahmad Dumyathi Bashori menyampaikan terima kasih kepada Al-Bijawi atas bantuan yang telah diberikan dalam penyelenggaraan haji tahun lalu. Terkait kebijakan itu, dia akan segera mengonsultasikan kepada Dirjen PHU.
Dalam kesempatan itu, Dumyathi juga menginformasikan adanya kenaikan indeks kepuasan jemaah haji Indonesia tahun lalu.
“Musim haji tahun lalu, Alhamdulillah berjalan sukses, banyak pihak mengapresiasinya. Bahkan indeks kepuasan jemaah haji Indonesia naik, mencapai 83,83 persen,” katanya. ***
