“Presiden menyampaikan bahwa telah memerintahkan Jaksa Agung untuk yang pertama menelusuri keberadaan hasil TPF itu. Yang kedua, setelah ditelusuri, sejauh mana penyelesaian dari kasus Alm Munir itu sudah dilakukan di era kepemimpinan yang terdahulu, sampai dimana, gitu,” kata Johan Budi kepada wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (12/10) siang.
DENGAN perintah yang disampaikan oleh Presiden kepada Jaksa Agung itu menurut Johan Nudi, nanti bisa ditelusuri lebih lanjut apakah ada bukti baru yang bisa ditindak lanjuti dari kasus kematian aktifis HAM Munir.
Namun begitu, Johan mengingatkan, kasus pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir itu juga pernah ada tersangkanya, bahkan ada terpidananya. Karena itu menurutnya, Presiden konsen kemudian memerintahkan pada Jaksa Agung. Yang pertama dilakukan adalah menelusuri keberadaan hasil TPF itu.
“Karena itu, menyikapi hal ini Presiden tadi saya konfirmasi akan memerintahkan Jaksa Agung dan sekarang sudah diperintahkan,” jelasnya di laman setkab.go.id.
Mengenai sikap Istana sendiri, Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi mengemukakan, sebagaimana disampaikan oleh Presiden dalam pertemuan dengan pakar dan praktisi hukum beberapa waktu lalu dalam konteks kerangka yang lebih besar, yaitu reformasi di bidang hukum secara total.
Ia menyebutkan, salah satu hal yang ingin diselesaikan oleh pemerintahan yang sekarang adalah persoalan-persoalan di masa lalu. Salah satunya adalah kasusnya Alm. Munir.
“Apa langkah yang akan dilakukan, itu tadi, karena ini yang mengemuka adalah ternyata ada dokumen hasil TPF yang diminta oleh beberapa pihak. Ini bukan soal diumumkan atau tidak diumumkan, menyelesaikan persoalan ini harus komprehensif,” kata Johan Budi.
Saat ditanya apakah Sekretariat Negara (Setneg) akan banding terhadap putusan KIP, Johan Budi mengatakan, hal itu sedang dipelajari. Masih ada waktu 14 hari sejak putusan diterima oleh Majelis KIP.
Tidak Diperintahkan Umumkan Hasil TPF
SEBELUMNYA Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Menseneg) Alex Lay yang mendampingi Johan Budi mengatakan, Majelis KIP tidak memerintahkan Setneg mempublikasikan hasil TPF Munir yang dilakukan pada tahun 2005. Yang diperintahkan oleh KIP adalah Setneg mengumumkan pernyataan yang disampaikan Setneg pada persidangan KIP tersebut, bahwa Setneg tidak memiliki dokumen yang namanya laporan TPF.
“Jadi kalau anda dengar baik-baik diktum amar putusan 2 dari amar putusan KIP itu secara jelas memerintahkan Setneg mengumumkan pernyataan bahwa Setneg tidak memiliki laporan TPF. Jadi amar kedua dari putusan KIP tersebut konsisten dengan fakta persidangan dengan pembuktian yang dilakukan oleh Setneg bahwa memang di tahun 2005 Setneg tidak pernah menerima laporan dari TPF, dan itu dibuktikan dengan menghadirkan daftar surat masuk di tahun 2005 dan memang tidak ada dokumen yang namanya laporan TPF,” jelas Alex.
Hal ini, lanjut Alex Lay, diperkuat juga dengan pernyataan Mensesneg sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra di sejumlah media yang mengatakan bahwa memang beliau tidak menerima salinan TPF tersebut dan dengan sendirinya tidak diarsipkan oleh Setneg.
“Jadi Pak Sudi juga mengatakan demikian, bahwa yang menerima memang Pak SBY, sejumlah eksemplar, dan Setneg dan Setkab tidak memegang arsipnya. Itu yang terungkap baik di persidangan maupun di publik,” sambung Alexander. (dha/int)
