INDONESIA, Vietnam, dan dua negara ASEAN lainnya menyatakan keinginan untuk bergabung dengan BRICS, kelompok blok geopolitik yang dipimpin negara-negara yang menyaingi tatanan ekonomi dunia yang dipimpin Amerika Serikat.
NAMUN, para pejabat empat negara itu tersebut mengatakan mereka tidak menginginkan keanggotaan BRICS memengaruhi hubungan dengan dunia Barat.
BRICS, dalam pertemuan tiga hari di Rusia —salah satu inisiator BRICS, bersama Brasil, India, China, dan Afrika Selatan—menerima 13 negara sebagai mitra resmi baru, termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.
Dalam pidatonya di pertemuan tersebut, Menteri Ekonomi Malaysia Rafizi Ramli menyoroti kendala untuk mendapatkan pembiayaan pembangunan dan meningkatnya utang global sebagai alasan untuk bergabung dengan kelompok antar pemerintah ini.
“Bagi Malaysia, BRICS bukan hanya penolakan terhadap kendala-kendala tersebut, tetapi juga sebuah solusi,” kata Rafizi. “Jika negara-negara anggotanya dapat menjalin hubungan ekonomi yang tanpa batas, potensinya akan sangat besar.”
Rafizi mengatakan bahwa Malaysia akan menjadi ketua ASEAN pada 1 Januari.
“Kami melihat sinergi yang luar biasa antara ASEAN dan BRICS.”
“Baik itu ASEAN maupun BRICS, ada kesamaan dalam pandangan dunia kita. Di saat beberapa negara lain menutup diri, kami tetap teguh dan akan terus berinteraksi secara terbuka.”.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim telah menyatakan niatnya bahwa Kuala Lumpur ingin bergabung dengan BRICS.
Pada September, Anwar mengumumkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah secara pribadi mengundang para pejabat untuk menghadiri pertemuan puncak di Kazan, menyebutnya sebagai “bukti jelas pentingnya Rusia bagi Malaysia.”
Saat menjamu Perdana Menteri China Li Qiang tiga bulan sebelumnya, Anwar mengatakan bahwa BRICS dapat menjadi penyeimbang secara global.
Didirikan pada 2006, BRICS mengadakan pertemuan puncak tahunan, dengan kepemimpinan yang bergilir di antara negara-negara anggotanya.
“BRICS telah muncul sebagai blok ekonomi dan tidak berarti bahwa negara-negara yang berpartisipasi harus menyelaraskan diri secara politik atau ideologis dengan kekuatan besar seperti India, China, atau Rusia,” kata Julia Roknifard, seorang analis kebijakan luar negeri dan keamanan di Universitas Nottingham Malaysia, kepada BenarNews pada bulan Juni.
Sebelum pertemuan minggu ini, Rafizi mengatakan bahwa dia mengatakan kebijakan ini tidak akan memengaruhi hubungan Malaysia dengan negara-negara non-anggota.
“Malaysia dikenal sebagai negara yang menerapkan prinsip netralitas dalam menangani isu-isu global,” katanya.
“Keputusan Malaysia untuk bergabung dengan BRICS bukan berarti menolak penggunaan mata uang Amerika, tetapi lebih ditujukan untuk mengurangi risiko ketidakstabilan ringgit Malaysia.”
Bersahabat dengan semua negara
Menteri Luar Negeri Maris Sangiampongsa, yang mewakili Thailand dalam pertemuan tersebut, mengemukakan harapan serupa, mengatakan bahwa anggota BRICS memiliki potensi ekonomi yang tinggi.
“Thailand melihat bahwa jika kami bisa menjadi anggota dan bekerja sama dengan negara-negara BRICS, peran Thailand akan menjadi lebih jelas dan kami akan dapat melindungi kepentingan kami sebagai negara berkembang dan ekonomi yang muncul,” kata Maris kepada wartawan seusai pertemuan.
Dia mencatat bahwa keputusan untuk Thailand, yang merupakan sekutu A.S., untuk bergabung dipandang sebagai berpihak pada Rusia, India, dan China untuk melawan negara-negara lain.
“Thailand memiliki karakteristik khusus – kami bersahabat dengan semua negara dan tidak memiliki musuh. Kami bisa menjadi jembatan yang menghubungkan negara-negara berkembang, dengan anggota BRICS, dan juga dapat membantu menghubungkan BRICS dengan kelompok-kelompok lain.”
Sosok baru di panggung internasional mewakili Indonesia di pertemuan tersebut. Menteri Luar Negeri Sugiono hadir sebagai utusan khusus Presiden Prabowo Subianto, yang dilantik pada 20 Oktober.
Prioritas Indonesia seperti ketahanan pangan dan energi, pengentasan kemiskinan, serta pengembangan sumber daya manusia sejalan dengan BRICS, kata kementerian luar negeri dalam sebuah pernyataan.
“Keputusan Indonesia untuk mengajukan permohonan bergabung dengan BRICS adalah manifestasi dari kebijakan luar negeri kami yang bebas dan aktif,” kata Sugiono.
“Ini tidak berarti kami berpihak pada blok tertentu, tetapi lebih kepada partisipasi aktif kami di semua forum.”
Untuk Vietnam, pertemuan tersebut dihadiri oleh Perdana Menteri Phạm Minh Chính, yang diundang oleh Putin, seperti dilaporkan oleh kantor berita pemerintah Vietnam, mencatat bahwa ini adalah pertama kalinya pemimpin Hanoi berpartisipasi dalam acara tersebut.
“PM menekankan pendekatan global yang berpusat pada manusia dan komprehensif, sambil mengadvokasi multilateralisme, solidaritas internasional, dan pembentukan tatanan dunia berdasarkan aturan serta berbagi tanggung jawab bersama untuk menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya,” kata kantor berita tersebut.
Pada September 2023, Hanoi dan Washington – eks-musuh dalam perang Vietnam – meningkatkan hubungan mereka menjadi kemitraan strategis komprehensif.
AS tetap mitra penting
Seorang analis mengatakan bahwa Indonesia, di antara mitra baru BRICS, dapat memperoleh manfaat dari kolaborasi ekonomi dan peluang investasi.
“Ekonomi Indonesia memerlukan penguatan lebih lanjut untuk bersaing dengan negara-negara BRICS. Apakah fundamental ekonomi Indonesia cukup kuat untuk memungkinkan partisipasi optimal di BRICS?” kata Bagus Ismujati, pengamat ekonomi politik dan mahasiswa doktoral di Universitas Griffith di Australia, kepada BenarNews.
Meski dengan penyelarasan baru bersama Rusia dan China, Bagus memprediksi bahwa hubungan yang sudah ada antara Indonesia dan Amerika Serikat akan tetap kuat.
“Sampai saat ini saya belum melihat dengan Indonesia menjadi partner BRICS akan kehilangan dukungan dari AS,” kata Bagus.
“AS adalah salah satu partner Indonesia juga di berbagai forum internasional dan juga mitra penting bagi ekonomi, perdagangan, politik dan pembangunan Indonesia. Dan hubungan ini saya rasa akan tetap terjalin dengan baik,” ujarnya.
Muhammad Habib Abiyan Dzakwan, ekonom di Center for Strategic and Internasional Studies (CSIS) Indonesia mengatakan bahwa kemitraan ini mungkin memberikan Indonesia opsi pembiayaan.
“Prabowo itu melihat, mencari suplemen financing instrument untuk mendukung berbagai janji-janji kampanye yang dia usulkan, baik itu pengadaan rumah, ketahanan pangan, kemudian makan bergizi gratis,” kata Habib kepada BenarNews.
Habib menambahkan selain instrumen pendanaan yang sudah diberikan bank-bank pembangunan yang sudah ada, seperti World Bank, Asian Development Bank, atau Islamic Development Bank, Prabowo melihat BRICS bisa menjadi sumber pendanaan lainnya.
“Prabowo merasa teryakinkan bahwa motif ekonomi satu lagi bisa ditawarkan melalui BRICS, karena BRICS punya New Development Bank,” tambah Habib, mengacu kepada lembaga pendanaan yang dulunya bernama BRICS Development Bank.
Ili Shazwani Ihsan di Kuala Lumpur, Ruj Chuenban di Bangkok, Tria Dianti dan Arie Firdaus di Jakarta turut berkontribusi dalam laporan ini.
