MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menginformasikan bahwa saat ini terdapat tiga Sekolah Rakyat yang beroperasi di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Kota Tanjungpinang. Sementara itu, untuk Kota Batam, Sekolah Rakyat masih dalam tahap proses dan belum direalisasikan.
Sekolah ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat yang sangat kurang mampu. Program ini merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk mengatasi kemiskinan ekstrem melalui sektor pendidikan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam Forum Rapat Kerja Nasional XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia di Kota Batam, pada hari Selasa, 20 Januari 2026. Menurutnya, setiap tahun sudah ada tiga Sekolah Rakyat yang beroperasi di Anambas, Natuna, dan Tanjungpinang, sementara Batam masih dalam proses tetapi pasti akan ada.
Menteri Sosial juga menjelaskan bahwa kapasitas Sekolah Rakyat tidak sama di setiap daerah. Jumlah siswa tergantung pada kondisi dan kelayakan gedung. Beberapa sekolah menampung 50 siswa, sedangkan yang lain bisa menampung hingga 200 siswa.
Siswa di Sekolah Rakyat berasal dari keluarga miskin ekstrem yang sulit mendapatkan pendidikan yang layak. Pemerintah memprioritaskan anak-anak yang belum bersekolah atau berisiko putus sekolah, dengan seleksi dilakukan melalui pendataan sosial yang melibatkan pemerintah daerah. Pelaksanaan sekolah berasrama di daerah terpencil seperti Natuna dan Anambas menghadapi tantangan adaptasi, di mana beberapa siswa mengalami kesulitan awal dalam beradaptasi. Namun, setelah satu hingga dua bulan, kebanyakan siswa berhasil menyesuaikan diri.
Untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat, pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah dan kementerian lain. Kementerian Perhubungan dilibatkan untuk akses transportasi, sementara Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab atas infrastruktur. Koordinasi antar-sektor dianggap penting untuk memastikan program berjalan efektif, menempatkan pemerintah daerah sebagai mitra aktif.
“Kita adalah tim besar. Semua bupati, wali kota, dan gubernur terlibat. Ini bukan hanya tentang Kementerian Sosial, tetapi untuk mewujudkan gagasan Presiden secara bersama,” ujarnya.
Secara nasional, hingga tahun ajaran 2025-2026, tercatat 166 Sekolah Rakyat sudah beroperasi. Beberapa di antaranya masih menggunakan gedung sementara yang disediakan oleh pemerintah provinsi atau kementerian. Pemerintah menargetkan pembangunan setidaknya 100 gedung permanen setiap tahun melalui anggaran APBN.
(nes)
