PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Karimun resmi mengusulkan pengalihan aset pelabuhan peti kemas Malarko dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ke pemerintah daerah (Pemda).
Dengan langkah tersebut, Pemda Karimun berupaya menghidupkan kembali proyek strategis yang telah lama mangkrak dan menyisakan beton-beton tak bertuan di pinggir laut yang berlokasi di Dusun Pelambung, Desa Pongkar ini.
Selain itu, pemerintah daerah menilai pengambilalihan aset menjadi solusi paling realistis untuk menyelamatkan investasi negara. Saat ini, kondisi Pelabuhan Malarko dinilai sangat memprihatinkan.
Padahal, proyek yang mulai dibangun sejak 2008 itu diperkirakan telah menyerap anggaran APBN hingga Rp200 miliar. Namun demikian, minimnya perawatan membuat nilai aset mengalami penyusutan signifikan.
Dilansir dari Ulasan.co, Sekretaris Daerah Karimun, Djunaidi, mengakui bahwa kondisi Pelabuhan Malarko sudah tidak layak secara estetika maupun ekonomi.
Bahkan, ia menilai nilai aset kini merosot tajam dibandingkan saat awal pembangunan.
“Malarko InsyaAllah, malarko itu kondisinya sudah tidak nyaman (dilihat), karena sudah dibangun mangkrak,” ujar Djunaidi, Rabu (14/01/2026).
Lebih lanjut, Djunaidi menegaskan bahwa dampak pembiaran tersebut sangat besar terhadap nilai investasi pemerintah.
“Dengan kondisi terbengkalai ini, tentu terjadi penyusutan nilai. Mungkin dari Rp200 miliar yang sudah terserap, sekarang mungkin tinggal Rp50 miliar,” terangnya.
Oleh karenanya, lanjut Junaidi, Pemda Karimun menilai proses administrasi harus dilakukan secara hati-hati sebelum aset dialihkan.
“Itu perlu di aprisal dulu, diaudit dahulu, menerima itu jadi kita tidak disalahkan,” jelas Djunaidi.
Sejalan dengan itu, Djunaidi menyampaikan bahwa Bupati Karimun telah mengambil langkah aktif dengan berkoordinasi langsung ke pemerintah pusat.
“Kemarin pak bupati sudah ke Pusat, nanti beraama dengan perwakilan Kemnhub di Karimun (KSOP) kan ada,” katanya.
Selanjutnya, setelah proses peralihan aset rampung, Pemda Karimun tidak berencana berjalan sendiri.
Sebaliknya, pemerintah daerah membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga guna melanjutkan pembangunan pelabuhan yang membutuhkan dana besar.
“Pemda mungkin akan bekerja sama dengan investor, tujuannya itu tadi. Kita membangun itu kan tentu ada maksudnya, bisa untuk mencari pendapatan. Bekerja sama dengan BP Kawasan,” jelasnya.
Dengan skema tersebut, Pemda Karimun berharap Pelabuhan Malarko dapat terintegrasi dengan kawasan ekonomi dan menjadi sumber baru Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pusat logistik di Kepulauan Riau.
Berdasarkan rencana awal, Pelabuhan Malarko dirancang memiliki kapasitas throughput hingga 400.000 TEUs per tahun dan mampu disandari kapal berukuran 10.000 GT ke atas.
Saat ini, infrastruktur yang telah terbangun meliputi causeway sepanjang 800 x 6 meter, dermaga 110 x 10 meter, serta sejumlah fasilitas pendukung lainnya.
Sebagai catatan, pembangunan Pelabuhan Malarko dimulai pada Juni 2008 di bawah Satuan Kerja Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Pulau Terluar Kepri.
Pada tahap awal, pagu anggaran yang dikucurkan mencapai Rp27,1 miliar dari APBN/DIPA Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Namun ironisnya, meski anggaran terus mengalir secara multiyears hingga mencapai ratusan miliar rupiah, proyek ini justru terhenti di tengah jalan.
Kini, dengan niat serius Pemda Karimun mengambil alih aset, masyarakat berharap Malarko tidak lagi menjadi simbol kegagalan, melainkan berubah menjadi gerbang ekonomi utama Kabupaten Karimun.
(*/Ulasan)
