SEBAGAI lembaga pemerintah yang diberi tugas dan kewenangan untuk mengembangkan investasi di Pulau Batam, BP Batam wajib memberikan kenyamanan dan keamanan berinvestasi melalui kepastian hukum. Jika tidak, Batam akan ditinggalkan investor dan kalah saing dengan kawasan investasi sejenis di Asia Tenggara.
Di era persaingan global seperti saat ini, kawasan investasi di berbagai negara, khususnya Asia Tenggara tengah gencar membenahi diri.
Tidak hanya menawarkan insentif menarik kepada investor, namun juga menawarkan kepastian hukum bagi para investornya. Tujuannya agar aliran dana asing masuk deras ke kawasan tersebut.
Indonesia termasuk negara yang sudah mulai membenahi diri dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai insentif diberikan, dan regulasi yang tumpang tindih diperbaiki. Bahkan, pemerintah pusat mengamanatkan agar investor diberi kepastian hukum.
Namun kenyataannya, implementasi amanah tersebut tak sepenuhnya dijalankan. Di Batam misalnya, punggawa yang mengawal investasi di kota industri ini malah dinilai tak memberi kepastian hukum bagi investornya.
Salah satunya dirasakan oleh PT Adhya Tirta Batam (ATB) yang telah menjadi operator Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) kota Batam selama hampir 25 tahun belakangan.
Di akhir masa kontrak konsesi, Badan Pengusahaan (BP) Batam malah tidak memberikan kepastian hukum bagi ATB.
Seperti diketahui, ATB adalah Penanam Modal Asing (PMA) yang dipercaya pemerintah mengurus SPAM di Batam sejak tahun 1995. Perusahaan ini adalah bagian dari PT Bangun Cipta Kontraktor (BCK) yang adalah perusahaan lokal, dan Sembawang Corporation (Sembcorp), salah satu perusahaan raksasa yang berbasis di Singapura.
Sebagai investor, ATB telah menanamkan lebih dari Rp 1 triliun modalnya di Batam. Dalam hal kerjasama dengan BP Batam (Otorita Batam saat pertama kali berinvestasi), ada kontrak kerjasama konsesi yang mengikat kedua belah pihak.
ATB telah memberikan performa terbaik untuk melayani kebutuhan air bersih di Batam. Mengantarkan Batam sebagai kota dengan pelayanan air bersih terbaik di Indonesia.
Melayani hampir 1,4 juta penduduk Batam dalam 295 ribu sambungan, dengan cakupan area pelayanan sekitar 99,7 persen, kebocoran air hanya 14 persen dan kontinyuitas suplai 23,7 jam. Pencapaian tersebut lebih dari apa yang diamanatkan dalam kontrak konsesi.
Namun di sisi lain, BP Batam sebagai mitra kerjasama yang terikat dalam kontrak, tidak sepenuhnya menjalankan perjanjian konsesi. BP Batam yang merupakan bagian dari pemerintah tidak sepenuhnya memberikan hak mitranya, dalam hal ini ATB, dan juga tidak menjalankan seluruh kewajibannya.
“ATB sebagai investor merasa dirugikan. Karena apa yang dijanjikan oleh pemerintah melalui BP Batam tidak sepenuhnya diberikan kepada kami. Ini sebuah bentuk ketidakpastian bagi kami,” ujar Head of Corporate Secretary ATB, Maria Jacobus.
Selain itu, di akhir masa konsesi ATB kembali tidak mendapat kepastian dan perlindungan hukum. BP Batam melelang aset yang masih menjadi milik ATB. Padahal, aset tersebut belum sepenuhnya diserahkan dan menjadi barang milik negara.
“Dengan kata lain, BP Batam telah melangkahi kewenangannya melelang aset yang belum menjadi miliknya. Ini melanggar aturan yang berlaku. Tidak ada jaminan keamanan bagi kami dalam berinvestasi,” tegasnya.
Investor asing tentu mengharapkan adanya kepastian hukum yang baik di guna mendukung kepastian usaha. Ketidakpastian hukum akan membuat pengusaha mengurungkan niat untuk menanamkan modal.
“Investor baik lokal maupun asing bekerja sesuai dengan regulasi dan ketentuan serta perjanjian yang berlaku. Kepastian hukum adalah instrumen utama dalam menciptakan pertumbuhan investasi. Tanpa kepastian hukum yang jelas, malah justru akan membuat iklim usaha yang tak sehat,” ujarnya. (*)
