Bahas Percepatan Realisasi APBD, Kemendagri Gelar Rakor Dengan Pemerintah Daerah

KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong Pemerintah Saerah (Pemda) untuk melakukan percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022, dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

Salah satu upaya yang dilakukan melalui rapat koordinasi (rakor) percepatan realisasi APBD Tahun 2022 secara daring dan luring, Senin (20/6).

Peserta yang hadir secara luring antara lain adalah Sekretaris Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Inspektorat, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Unit Pengadaan Barang Dan Jasa Provinsi, Kabupaten/Kota.

Sekretaris Jenderal Kemendagri, Suhajar Diantoro menegaskan belanja pemerintah baik pusat maupun daerah merupakan tulang punggung utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Hal itu sesuai dengan salah satu arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Sesungguhnya dalam skema pembangunan ekonomi, maka trigernya ada di APBD dan APBN, jadi hari ini, tahun ini diperkirakan uang yang akan beredar di republik ini, untuk menggerakan roda perekonomian itu 1.100 lebih Triliun berasal dari APBD, Rp 2 ribu triliun lebih sedikit berasal dari APBD, Rp 1.200 triliun berasal dari investasi baru,” jelasnya.

Selain itu, Suhajar menjelaskan belanja APBD juga dapat menstimulus sektor swasta yang keuangannya tengah mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19. Percepatan realisasi belanja itu juga berkaitan dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen pada akhir 2022.

“Belum lagi seluruh kegiatan ekonomi yang sudah mapan dan bergerak terus rodanya, itulah yang diharapkan bisa memacu pertumbuhan ekonomi diatas  lima persen hingga tujuh persen,” ujarnya.

Ia kemudian mengingatkan kepada daerah yang pendapatannya berada dibawah 60 persen untuk mencari terobosan agar pendapatan daerahnya dapat ditingkatkan. Dengan pendapatan dibawah 60 persen, maka pemerintah daerah akan dinilai gagal dan tidak mampu memenuhi target pendapatan APBD awal tahun.

“Bagi daerah yang akhir Mei serapannya diatas 30 persen boleh dikatakan bisa naik kelas, sementara dibawah 30 persen tidak naik kelas, itu baru kelas negeri, kalau kelas unggulan harus mencapai 70 persen bisa naik kelas,” tegasnya.

Sejalan dengan Suhajar, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Agus Fatoni mengatakan guna mendorong percepatan realisasi belanja APBD TA 2022, pada minggu lalu telah dilaksanakan Rapat Analisis dan Evaluasi (Anev) dan melakukan monitoring evaluasi (Monev) terhadap 15 pemda yang rendah realisasinya dan dana simpanan di bank diatas rata-rata.

“Anev dan monev akan dilakukan secara periodik. Bagi daerah yang realisasi pendapatan dan belanjanya masih rendah, akan dilakukan fasilitasi dan pendampingan,” ujar Fatoni.

“Daerah perlu juga melaksanakan Rakor secara periodik satu tahun setidaknya sebanyak tiga kali, pada awal tahun, pertengahan tahun dan akhir tahun. Rakor awal tahun untuk persiapan pelaksanaan APBD,  pertengahan tahun untuk evaluasi bulan yang sudah berjalan dan pelaksanaan bulan berikutnya, sedangkan pada akhir tahun untuk evaluasi bulan yang sdh berjalan dan persiapan pada tahun berikutnya,” pungkasnya (leo).