DINAS Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bintan berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada ajang SAKIP dan Zona Integritas (ZI) Awards 2025 yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI.
Penghargaan tersebut diberikan setelah melalui proses evaluasi kinerja instansi pemerintah daerah oleh KemenPANRB. DPMPTSP Bintan dinilai mampu menunjukkan komitmen dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta integritas pelayanan publik.
Dalam sambutanya Menteri PANRB, Rini Widyantini menyampaikan, bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pembangunan Zona Integritas menjadi instrumen penting dalam memastikan kebijakan serta anggaran negara benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Berdasarkan hasil evaluasi, nilai SAKIP Kementerian/Lembaga mencapai 73,61, Pemerintah Provinsi 69,05, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 64,89.
Sementara pada 2025, tercatat sebanyak 297 instansi pemerintah mengikuti penilaian Zona Integritas, dengan 133 instansi dinyatakan lolos predikat ZI WBK dan/atau WBBM.
Plt Kepala DPMPTSP Bintan, Rusli, mengatakan penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kinerja pelayanan yang telah dibangun selama ini.
“Penghargaan ini menjadi apresiasi sekaligus tantangan bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga integritas seluruh jajaran,” ujar Rusli, Rabu (11/2/2026).
Ia berharap ke depan DPMPTSP Bintan dapat meningkatkan capaian hingga meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Kita harapkan nantinya bisa meraih predikat WBBM,” tambahnya.
Sementara itu, atas raihan prestasi tersebut, Bupati Bintan Roby Kurniawan turut menyampaikan rasa syukur atas pencapaian itu.
Menurutnya, penghargaan itu merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran yang konsisten menjaga integritas.
“Alhamdulillah, ini penghargaan untuk semua yang telah menunjukkan integritasnya,” kata Roby.
Ia juga berpesan agar capaian tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan, serta mendorong lebih banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Bintan meraih predikat Zona Integritas. (*)
