KETUA Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri, Achmad Makruf Maulana mengingatkan kepada kepala daerah di Kepri, agar tidak mengeksploitasi gejolak kenaikan UMK sebagai ajang kepentingan di panggung politik 2024 nanti.
Makruf mengatakan bahwa aksi buruh sangat rentan dijadikan momen mencari panggung bagi politikus, ditambah lagi dengan perundingan-perundingan atau negosiasi lainya yang tentu saja berbau politis.
“Karena kepala daerah itu hanya regulator, bukan mereka yang bayar buruh. Buruh itu dibayar oleh pengusaha, jadi mau itu Wali Kota, wakilnya ataupun Gubernur Kepri, mereka semua jangan cari panggung dalam gejolak UMK,” tegasnya saat acara ramah tamah dengan Consulate General of Republic Singapure Bynes Liau, di Grand I Hotel Nagoya baru-baru ini.
Ma’ruf menambahkan para pengusaha tidak mempermasalahkan apa yang dilakukan para teman-teman pekerja atau organisasi buruh, karena penyampaian pendapat dan usulan sudah diatur oleh undang-undang. Namun, semua pihak dan pemangku kepentingan juga harus melihat kemampuan pengusaha.
“Harus dilihat juga kemampuan membayar perusahaan, hal ini juga harus menjadi pertimbangan pemerintah, jangan sampai keputusan yang diambil itu membuat para pengusaha jatuh mentalnya,” ujarnya.
Ma’ruf mengatakan jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan ini khususnya memasuki tahun politik beberapa waktu lagi. Aturan pemerintah juga simpang siur, dimana ketika sudah ada PP 36 yang mengatur penetapan gaji, malah muncul Permenaker 18/2022 yang menjadi patokan pemerintah daerah dalam penetapan UMK. Secara hierarki, PP jauh lebih tinggi dari Permenaker
“Pengusaha tidak mempermasalahkan kenaikan UMK bila itu sesuai aturan dan kondisi perekonomian. Namun, kompetensi para pekerja atau buruh juga harus lebih ditingkatkan,” ungkapnya.
Makruf melanjutkan saat ini perekonomian baru mulai bangkit, para pengusaha seperti baru tertimpa tsunami, mulai dari pandemi Covid-19, kenaikan BBM, kenaikan pajak, belum lagi pengusaha bersiap menghadapi ancaman resesi global. Menurutnya, lambat laun banyak perusahaan yang akan gulung tikar bila ini tidak disikapi dengan baik.
“Solusinya, harus bicara dari hati ke hati dan duduk bersama mencari solusi, jangan sampai gejolak kenaikan UMK tahun ini menjadi alat kepentingan politik tertentu. Sekali lagi saya tegaskan, UMK jangan dijadikan panggung, baik itu Wali Kota Batam, wakilnya maupun Gubernur Kepri,” pungkasnya (leo).
