SEJAK ditetapkan menjadi sebuah provinsi pada 2002 silam, masih banyak warga di luar Kepri yang salah kaprah dan menyebut ibu kota Kepri yakni Pangkal Pinang, padahal sejatinya adalah Tanjung Pinang. Gubernur Kepri, Ansar Ahmad merasa perlu meluruskan hal tersebut.
“Itu betul, sampai sekarang masih banyak yang salah paham antara Tanjung Pinang dan Pangkal Pinang, dan harus kita tanggapi hal ini,” katanya, Sabtu (4/6).
Pangkal Pinang sendiri merupakan ibukota dari Provinsi Bangka Belitung. Kedepannya agar tidak salah paham lagi, Ansar akan membuat Tanjung Pinang tampil lebih ikonis sehingga lebih mudah dikenal.
“Kita sudah mulai menjawab itu semua. Kita sedang benahi Kota Tanjung Pinang agar lebih nyaman dan memiliki daya tarik bagi banyak orang. Kita ingin ada ciri khas yang mengesankan di Tanjungpinang, sehingga lebih mudah dibedakan,” ujarnya.
Untuk memoles Tanjung Pinang saja, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri telah mengalokasikan anggaran sebeaar Rp 300 miliar di tahun 2022 ini. Dana tersebut diantaranya untuk membangun flyover di depan Ramayana, merehabilitasi Kota Lama Jalan Merdeka, memperluas jalan menuju Bandara RHF, revitalisasi Pulau Penyengat, pembangunan gedung Balai Adat Melayu, melanjutkan jalan Gurindam Duabelas dan beberapa kegiatan lainnya.
“Tanjung Pinang merupakan ruang tamunya Provinsi Kepri. Tentu harus tampil cantik, karena kota ini sebagai cerminnya Kepri. Dan yang paling penting, semua ini tak lain agar efek ekonomi bisa berjalan baik pula,” tegasnya.
Pemprov Kepri juga tetap memperhatikan seluruh kabupaten dan kota lainnya yang ada di Kepri sesuai dengan porsinya masing-masing.
“Didaerah lain juga kita sedang membangun, seperti di Karimun kita sedang gesa proyek perpanjangan bandara dan pembangunan pelabuhan Malarko. Begitu juga pelabuhan di Tanjung Buton di Natuna dan lainnya. Kita mau semua daerah tumbuh dan berkembang secara merata,” ujarnya (leo).
