DPRD KOTA Batam menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) gabungan untuk membahas permasalahan lahan yang dialami oleh warga Bengkong Pertiwi, Kelurahan Tanjung Buntung, Kec. Bengkong, Selasa (1/09) lalu.
Dalam RDPU ini masalah pokok dibahas adalah terkait status lahan tempat tinggal warga Bengkong Pertiwi yang telah ditempati oleh warga sejak tahun 2003 silam.
Berdasarkan surat tanah yang dimiliki oleh warga, lahan yang ditempati warga tersebut adalah berstatus Kavling Siap Bangun (KSB).
Namun ketika warga mau melakukan pembayaran Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) status tempat tinggal mereka berubah menjadi Kavling tapak, sehingga mengakibatkan UWTO mengalami kenaikan dan warga merasa keberatan.
Ketua RT 004/013 Bengkong Pertiwi, Kel. Tanungbuntung, Safrizal mengatakan, warga merasa keberatan atas tarif Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) yang tidak sesuai.
Selain itu adanya tekanan dari tim yang dibentuk oleh BP Batam kepada warga agar membayar uang administrasi pengurusan lahan sebesar Rp. 4,5 jt cukup dikhawatirkan warganya.
“Awal mula permasalahan adalah sejak pengajuan pengurusan UWTO yang dilakukan oleh tim sembilan (tim yang dibentuk oleh BP Batam) dan ternyata nilainya tidak sesuai seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Yang awalnya Kavling Siap Bangun (KSB), jika membayar UWTO senilai Rp 49.000/m², ternyata setelah keluar faktur dan yang ditagih ke masyarakat menjadi Kavling tapak, yang harganya Rp 87.400/m²” jelas Safrizal.
TERKAIT masalah di atas, petugas bagian Staff Penyelesaian Permasalahan Lahan kantor Lahan BP Batam, Mulyohadi, yang hadir dalam RDPU tersebut mengatakan, bahwa di lokasi Bengkong Pertiwi, Tanjung Buntung tidak ada pengalokasian KSB.
Menurutnya, lahan KSB hanya untuk tempat pemindahan rumah-rumah di lahan yang bermasalah. Sementara untuk lokasi lahan Bengkong Pertiwi bukan peruntukan lahan KSB, tapi lahan penataan.
“Berdasarkan Perka BP Batam no. 174 tahun 2019, di lokasi Bengkong Pertiwi tidak ada pengalokasian lahan KSB, saya tidak paham. Istilah KSB dapat dari mana. Yang ada lahan Bengkong Pertiwi itu lahan pemukiman” ujar Mulyohadi.
Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, yang juga turut hadir meminta kepada BP Batam untuk mengembalikan status KSB warga Bengkong Pertiwi.
“Kami minta agar supaya BP Batam untuk mengembalikan status KSB yang ditempat tinggali oleh masyarakat kita, karena ini ada konsekuensi masalah tarif UWTO-nya” ujar Nuryanto.
Nuryanto juga meminta agar BP Batam harus melayani dan menyelesaikan masalah tersebut dengan transparan.
“Dalam hal ini DPRD Kota Batam berharap agar kiranya BP Batam yang juga bagian dari pemerintah yang ditunjuk oleh pemerintah pusat untuk memberikan pelayanan atas lahan yang ada di Batam, berilah pelayanan yang baik dengan transparan dan terbuka kepada masyarakat kita, tanpa harus melalui calo atau percaloan, itu tidak boleh” tutup Nuryanto.
(wir/zhr)
