Ketua DPD RI La Nyalla: 110 Juta Big Data yang Diklaim Luhut Bohong

KETUA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan, big data yang digaungkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, terkait keinginan masyarakat agar Pemilu 2024 ditunda adalah berita bohong alias hoaks.

Untuk itu, La Nyalla meminta masyarakat tidak percaya dengan pernyataan Luhut itu.

Big data yang diungkap La Nyalla merujuk pada temuan perusahaan analisis big data, Evello. Big data berjumlah 693.289 akun media sosial, seperti Twitter, Instagram, YouTube, dan TikTok, yang terlibat dalam percakapan tentang isu penundaan pemilu.

La Nyalla kemudian membandingkan dengan big data yang sebelumnya pernah diungkap Luhut. La Nyalla menilai big data Luhut yang berjumlah 110 juta warga bohong.

“Yang disampaikan saudara Luhut Binsar itu adalah bohong, ya. Saya hanya sampaikan itu saja,” kata La Nyalla dalam agenda ‘Public Ekpose DPD RI’ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/4/2022).

La Nyalla mengimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh apa yang disampaikan Luhut. La Nyalla mengatakan big data yang menjadi rujukannya itu menjadi bukti kalau big data yang disampaikan Luhut tidak benar.

“Saya hanya menyampaikan kepada publik jangan takut, jangan juga terpengaruh dengan apa yang disampaikan berita bohong ini. Jadi saya hanya menekankan kebenaran aja,” ujarnya.

Terkait perlu atau tidaknya reshuffle terhadap Luhut, La Nyalla enggan berkomentar. Dia tak ingin mengintervensi kabinet Presiden Jokowi. “Perkara dia mau di-reshuffle, itu bukan urusan saya,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, pendiri platform pemantauan dan analitik digital Evello, Dudy Rudianto, memberikan penjelasan. Menurutnya, big data berjumlah 693 ribu itu didapatnya dalam waktu setahun belakang. Maka, kata dia, angka 110 juta yang diklaim Luhut berlebihan.

“Jadi dengan kata lain ditarik ke belakang satu tahun pun yang membicarakan pemilu atau penundaan pemilu paling besar seperti itu. Jadi jumlah 110 juta juga berlebihan ya, 1 juta juga nggak sampai,” tuturnya.

(*)

sumber: detik.com