WAKIL Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf, mendesak pemerintah agar mengavaluasi sekolah tatap muka (PTM) agar tak lagi digelar 100%, menyusul meningkatnya kasus positif Covid-19 di Indonesia.
Menurut Dede Yusuf, sebelumnya pihaknya telah menyampaikan saran ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk mengevaluasi PTM di tengah kasus Covid-19 di Tanah Air. Namun, Dede Yusuf menyebut Kemendikbudristek tetap bersikeras PTM tak perlu dihentikan.
“Tapi saya kemudian mendengar masukan dari beberapa sekolah, mereka mengatakan ada semacam ‘sanksi’ jika sekolah tidak memberlakukan PTM. Nah sanksi itu ditambah juga dengan tidak ada pelaksanaan PJJ (pembelajaran jarak jauh) berbarengan atau hybrid, jadi PTM semua. Nah itu lah yang menyebabkan akhirnya banyak sekolah-sekolah akhirnya kebingungan apabila PTM ini dihentikan mereka akan kena sanksi dari Kemendikbud,” kata Dede Yusuf kepada wartawan, Jumat (28/1/2022).
Dia menyebut surat keputusan bersama (SKB) 4 Menteri yang mengatur soal PTM 100% dibuat dengan prediksi tak ada lagi lonjakan Corona akibat varian baru pada Januari 2022. Namun, kenyataan berkata berbeda.
“Namun ini kan hal-hal boleh dikatakan perkembangan dunia terhadap kasus baru boleh dikatakan tidak terdeteksi dan tidak bisa diantisipasi. Cara antisipasinya hanya dengan 5M dan mengurangi pertemuan ya secara 100%,” ucapnya.
“Oleh karena itu, saya pribadi dan mungkin kawan-kawan di komisi meminta untuk kalau begitu kita kembali dulu 50%,” tambahnya.
Dede Yusuf lalu menyinggung soal perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk para pekerja yang dianjurkan kembali bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Atas hal itu, dia pun mendorong agar aktivitas belajar mengajar tak lagi sepenuhnya dilakukan di sekolah.
“Ini masalahnya adalah apa kita terus diam saja? Membiarkan anak-anak kita yang juga dalam kondisi rentan, toh vaksinasi anak-anak pun belum semuanya selesai. Vaksinasi anak itu kalau nggak salah baru sekitar 6 juta dari 25 juta lebih anak gitu. Artinya masih jauh,” ujarnya.
Menurut Dede Yusuf, opsi terbaik saat ini adalah mengadakan kembali pola setengah-setengah. Jadi, kata dia, opsi pembelajaran jarak jauh tetap dibuka dengan siswa yang masuk sebanyak 50 persen dan sisanya belajar dari rumah.
“Jadi jangan sampai menunggu adanya klaster sekolah. Memang benar kenyataannya klaster sekolah belum ada sampai saat ini, tapi anak-anak itu banyak yang terpapar dalam perjalanan menuju sekolah atau pulang dari sekolah, risikonya di situ,” katanya.
“Penting, selama presiden sendiri juga ‘masih melarang orang untuk bekerja full maka sekolah juga sebaiknya begitu,” imbuh Politikus Demokrat ini.
(*)
sumber: detik.com
