INFORMASI rencana pembangunan jembatan Batam-Bintan selalu marak dikupas menjelang pemilihan Kepala daerah lima tahun sekali. Bedanya, kali ini ada progress lebih baik berupa pemancangan patok titik awal lokasi jembatan di sisi landing point di Kabil, Pulau Batam.
Seperti disebut-sebut sebelumnya, Jembatan itu akan dibangun dengan titik di Pulau Batam, Tanjung Sauh, Pulau Buau dan Pulau Bintan.
Pjs. Gubernur Kepri, Bahtiar Baharudin bersama Wakapolda Kepri Brigjen Pol. Drs. Darmawan, Danlantamal IV Laksamana Pertama TNI Indarto Budiarto, Kaskoggabwilham Kogabwilhan I Mayjend TNI Syafruddin, Pjs. Walikota Batam, Syamsul Bahrum dan Plh. Kepala BP Batam, Purwiyanto, BPN Kepri Askani melakukan pemancangan titik awal lokasi landing point dilakukan, Selasa (1/12) kemarin di Kabil, Batam.
“Kita hari ini ingin membuat sejarah yang belum terselesaikan selama ini. Hari ini kita menentukan yang didiskusikan dan belum selesai-selesai,” ujar Bahtiar saat itu.
Pada kesempatan itu, mereka melakukan simbolis pemancangan tiang. Sementara, kelanjutan pembangunan, nantinya direncanakan, dilakukan tahun 2021.
“Ini lahan BP Batam, dan BP mendukung. Bahkan kalau kurang, BP siap membantu lahan,” ungkap Bahtiar.
Pada kesempatan itu, Bahtiar menyampaikan, peresmian dan penetapan titik, merupakan rencana pembangunan yang dimimpikan selama 20 tahun. Pihaknya bersama perwakilan Kementerian PUPR, Navigasi, Pemko, Pemprov, Polda dan TNI, sudah meninjau ini rencana pembangunan Jembatan Babin.
“Sudah menggelar rapat dengan PUPR, yang sebelumnya tidak selesai-selesai, titiknya dari mana. Hasilnya, kita putuskan mulai. Kalau kebanyakan diskusi, tak jadi. Makanya saya minta mulai,” tegas Bahtiar.
Diungkapkan, sudah diputuskan tinggi jembatan di Batam ke Tanjung Sauh, 20 meter. SK untuk itu sudah ditandatangani Bahtiar. Kemudian dari Tanjungsauh ke Pulau Buau tingginya 40 meter dari pasang tertinggi. Sehingga dipastikan tingginya, bisa dilewati Kapal Dewa Ruci.
“Semua kapal bisa lewat. Ini penting, karena kita berhadapan langsung dengan Singapura dan Malaysia,” kata Dirjen Polpum Kemendagri ini.
Menurut Bahtiar, ke depan jembatan ini akan memberi dampak ekonomi besar bagi bangsa ini. Jembatan ini tak hanya menyambubg pulau-pulau, tetapi juga menyambung kehidupan masyarakat.
“Kita ingin ketika disambung, kehidupan ekonomi masyarakatnya juga tersambung. Jadi apa yang berlaku disini berlaku pulau sebelah. Kalau bisa kita lakukan, saya sudah menyiapkan surat terbaik untuk dilaporkan ke Bapak Presiden. Termasuk tim yang dibentuk melancarkan kegiatan ini,” harapnya.
Bahtiar juga menyampaikan bahwa pembangunan itu juga menjadi pilot project, dalam penyelesaian masalah lahan. Pihaknya juga sudah membentuk Satgas untuk mengawal, mulai dari BPN, TNI, Navigasi, Polri, Pemprov dan lain-lain.
Bahtiar berharap tim ini bisa mengawal proses pembangunan jembatan. Dengan demikian, ditegaskan jika kedepan, tidak ada lagi transaksi lahan diatas lahan.
“Jadi kalau ada transaksi, akan berurusan dengan Kapolda,” terangnya.
Diharapkan, pembangunan itu menjadi kebanggaan RI. Ini juga menjadi menunjukkan konsistensi dalam pembangunan. Diharapkan, kedepan, pembangunan bisa selesai dalam waktu dua atau tiga tahun.
“Kalau kita konsisten, bisa selesaikan 2 tahun dan paling lama 3 tahun. Sehingga pemulihan ekonomi, bisa dimulai dari sini,” harap dia.
Nama Jembatan
PADA kesempatan itu, dia menyinggung masalah nama. Dinilai jika nama jembatan kurang tepat Jembatan Babin. Alasannya, ada empat pulau yang dillewati. Sehingga, kurang tepat kalau disebut nama jembatan Babin.
“Nanti kita pikirkan. Di kepala saya, usulkan nama gelar pahlawan. Panglima Perang, Dipertuan Muda Pertama Kelana Jaya Putra. Yang memindahkan kerajaan dari Johor. Tapi itu keputusan nanti di Presiden. Ada LAM dan tokoh-tokoh masyarakat. Raja-raja lain sudah banyak disebut (penamaan). Yang Kelana Putra Jaya malah belum ada,” imbuhnya.
“Saya usulkan gelar bangsawan yang memindahkan pusat kerajaan Riau Lingga Johor Pahang, namanya Kelana Jaya Putra,” kata Bahtiar usai mencanangkan titik koordinat tiang pancang jembatan di Kota Batam, seperti dikutip dari Antara, Selasa (1/12/2020).
Menurut Bahtiar, nama itu sekaligus untuk mengenang panglima perang yang juga dipertuan muda pertama Riau itu.
“Ini usulan, yang menetapkan pimpinan. Kalau enggak setuju, enggak apa-apa,” kata Bahtiar yang juga Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri itu. Bahtiar mengakui bahwa menentukan nama jembatan itu juga harus melibatkan lembaga adat Melayu setempat.
“Di pikiran saya, Beliau (Kelana Jaya Putra) pernah mengendalikan daerah ini, jadi wajar,” kata dia.
Bahtiar mengatakan bahwa ia telah berkeliling wilayah Provinsi kepulauan itu dan mendapatkan gedung, bandara dan bangunan strategis lainnya yang diberi nama tokoh asal Kepri. Misalnya seperti Raja Ali Haji dan Raja Haji Fisabilillah.
Namun, belum ada bangunan dengan nama Kelana Jaya Putra. Padahal, menurut Bahtiar, Kelana Jaya Putra mendapat gelar yang dipertuan muda pertama. Sementara itu, tahapan awal pembangunan jembatan rencananya dimulai pada 2021 dan diharapkan selesai pada 2023. Untuk sementara, jembatan yang menghubungkan Pulau Batam, Pulau Tanjungsauh, Pulau Buau dan Pulau Bintan itu rencananya dibangun menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), meski tidak menutup kemungkinan melibatkan penanam modal.
Dibangun 3 Phase
PEMBANGUNAN Jembatan Batam-Bintan (Babin) segera dimulai tahun 2021. Pemancangan titik awal landing point pembangunan jembatan dilakukan Pjs Gubernur Kepri, Bahtiar Baharudin di kawasan Kabil, Kota Batam, Selasa (1/12/2020). Jembatan Batam-Bintan nantinya akan punya panjang total 6,97 Kilometer.
Bahtiar mengatakan, titik koordinat jembatan ini sudah dipastikan setelah melakukan rapat koordinasi dengan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan.
Seperti diketahui, jembatan ini terdiri dari 3 trase. Trase 1 menguhubungkan Pulau Batam-Pulau Tanjungsauh sepanjang 2,17 Km. Trase 2 yang terpanjang menghubungkan P. Tanjungsauh-P. Buau (3,9 Km) dan Trase 3 yakni P Buau ke Pulau Bintan (0,9 Km). Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran di APBN 2021 sebesar Rp8,6 triliun untuk merealisasikan jembatan ini.
“Untuk tinggi jembatan sudah dipastikan, Batam-Sauh tinggi 20 meter, lalu Sauh ke Buau dan Bintan memiliki tinggi 40 meter,” kata dia.
Bahtiar menyampaikan tinggi jembatan disesuaikan agar Kapal KRI dapat melewatinya. “Kita tidak bisa jadikan patokan Jembatan Suramadu ataupun Ambon, karena Batam berbatasan dengan negara lain,” jelasnya.
“Kedepan (terkait anggaran) bisa juga melibatkan investor asing atau PMA, tidak menutup kemungkinan. Kita hari ini ingin membuat sejarah yang belum terselesaikan selama ini. Hari ini kita menentukan yang didiskusikan dan belum selesai-selesai,” ujar Bahtiar.
Pada kesempatan itu, mereka melakukan simbolis pemancangan tiang. Sementara, kelanjutan pembangunan, nantinya direncanakan, dilakukan tahun 2021.
“Ini lahan BP Batam, dan BP mendukung. Bahkan kalau kurang, BP siap membantu lahan,” ungkap Bahtiar.
Usulan pembangunan jembatan Batam – Bintan sudah disampaikan sejak hampir 20 tahun lalu. Pada era awal-awal pemerintahan propinsi Kepulauan Riau, usulan membangun jembatan tersebut juga sudah mengemuka dan kemudian seperti menjadi komoditas politik yang muncul dalam bentuk janji 5 tahun sekali. Semoga kali ini, benar-benar segera terwujud untuk mendukung kemajuan propinsi Kepulauan Riau.
(*)
