ANGGOTA Komisi Pemilihan Umum (KPU), Yulianto Sudrajat, mengungkapkan, pihaknya membutuhkan anggaran sebesar Rp 8 triliun untuk memulai menyelenggarakan tahapan awal Pemilu Serentak 2024.
Yulianto mengatakan anggaran itu akan digunakan untuk pembukaan pendaftaran partai politik peserta pemilu serta seleksi badan ad hoc.
“Asumsinya dari Rp 76 triliun, Rp 8 triliun untuk kebutuhan 2022,” kata Yulianto saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (26/4/2022).
Yulianto mengatakan pihaknya berharap anggaran pemilu segera turun. Oleh karena itu, mereka mengajak DPR dan pemerintah untuk membahas peraturan KPU tentang tahapan, jadwal, dan program.
Peraturan itu akan jadi modal KPU merumuskan anggaran pemilu. Menurutnya, KPU terbuka untuk membahas ulang dan merasionalisasi anggaran tersebut.
“Habis tahapan, nanti kita ke anggaran dan anggaran sudah kita kaji terus sampai berapa sih anggaran yang bisa kita efisiensi,” ujarnya.
Yulianto masih enggan membeberkan jumlah anggaran yang telah dirasionalisasi. Akan tetapi, ia mengungkap sejumlah mata anggaran yang akan dikurangi.
“Seperti kita kurangi perbaikan gedung, pembelian tanah beberapa kabupaten, kota, provinsi yang sebenarnya sudah kita alokasikan. Nanti kita kerja sama difasilitasi pemda setempat,” ujarnya.
Sebelumnya, pengesahan anggaran pemilu tertunda seiring wacana penundaan pemilu. KPU sempat mengajukan anggaran sekitar Rp 86 triliun, tetapi dikritik pemerintah dan DPR.
Mereka kembali mengajukan anggaran Rp 76 triliun dalam beberapa rapat terakhir. Namun, usulan itu belum kunjung ditandatangani pemerintah dan DPR.
(*)
sumber: CNN Indonesia.com
