Hubungi kami di

Parlementaria

Nuryanto Tepis Dugaan Perjalanan Dinas Fiktif DPRD Batam Periode Januari-Mei 2016

Terbit

|

Ketua DPRD Batam, Nuryanto. F. dok DPRD Batam

KABAR tak sedap tengah mengerubungi DPRD Batam terkait perjalanan dinas fiktif pada Januari-Mei 2016 silam. Saat ini sejumlah anggota DPRD Batam tengah diperiksa Polresta Barelang terkait kasus tersebut di Sekretariat DPRD Batam

Menanggapi kabar miring tersebut, Ketua DPRD Batam, Nuryanto langsung menepis mentah-mentah. “Itu anggaran 2016, dan perjalanan seluruh anggota DPRD termasuk pimpinan bukan perjalanan fiktif,” jelas Nuryanto, Kamis (16/03/2023) di Gedung DPRD Batam.

Cak Nur, panggilan akrabnya menjelaskan bahwa yang menjadi persoalan yakni terkait tagihan tiket perjalanan dinas, yang belum dibayarkan Sekretariat DPRD kepada pihak travel agent.

“Kalau masalah pembayaran tentang tiket, hotel, itu pembayarannya melalui Sekretariat. Kita anggota dewan kan cuma terima uang saku dan uang representatif. Maka sisanya uang tiket sama uang hotel itu tidak diterima oleh anggota dewan, tetapi langsung melalui Sekretariat,” paparnya.

BACA JUGA :  Jelang Akhir Konsesi | ATB Sentralisasi Penanganan Keluhan

Mengenai tagihan perjalanan dinas Januari-Mei 2016 itu, menurut Nuryanto juga sudah ditindaklanjuti pasca menjadi temuan Badan Pemeriksa Keungan (BPK) Kepri.

“Laporan BPK itu kan ada disuruh lakukan perbaikan, belum bayar harus dibayar. Katanya sudah dicicil, dari Rp 1 Miliar, tinggal Rp 600 juta,” ucapnya.

Nuryanto mengatakan, pemeriksaan terkait tiket pesawat perjalanan dinas yang belum dibayar ini akan berlangsung selama tiga hari ke depan, mulai Kamis hingga Senin depan.

BACA JUGA :  Produk Favorit Ibu-Ibu, Tupperware Rayakan Ultah dengan Fun Walk

“Hari ini, besok, terus sampai hari Senin itu diminta keterangan. Namanya sebagai warga negara, tentu kalau diminta keterangan kita harus datang,” jelasnya.

Sebelumnya, Udin P Sihaloho juga menepis kabar perjalanan fiktif anggota DPRD Batam periode Januari-Mei 2016.

Anggota DPRD Batam dari Fraksi PDIP ini juga menjelaskan permasalahan dimaksud terkait tagihan tiket pesawat perjalanan dinas yang belum dibayar ke pihak travel.

“Ini masalah tiket sebenarya bukan perjalanan fiktif. Jadi perjalanan itu memang ada kita lakukan. Hanya saja tiket yang kami pakai itu seharusnya dibayar oleh pihak Sekwan. Kala itu Sekwan-nya Pak Mzk inisialnya,” kata Udin (leo).

Advertisement
Berikan Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Sebaran

Facebook

[GTranslate]