UNTUK memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat Kota Batam, Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali merencanakan terobosan baru dalam bidang pelayanan terutama di bidang pelayanan lahan.
Dalam waktu dekat, masyarakat Kota Batam akan dapat menikmati pelayanan Izin Peralihan Hak (IPH) dan Pembayaran Uang Wajib Tahunan (UWTO) keliling yang mengadopsi sistem mobil Samsat Keliling dari Kepolisian.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo sesaat setelah kegiatan Halal Bihalal, yang dilaksanakan di Ruang Balairungsari BP Batam, Selasa (26/06/2018).
“Sama seperti mobil Samsat Keliling, jadi nanti kita yang akan jemput bola. Sesuai dengan misi saya untuk memberikan pelayanan prima kepada Masyarakat Kota Batam. Disisi lain hal ini dapat kita manfaatkan sebagai sosialisasi dalam mendekatkan BP Batam dengan Masyarakat,” ujar Lukita.
Lukita menambahkan pimpinan BP Batam saat ini tengah berupaya mendorong pegawai di lingkungan BP Batam untuk bekerja lebih baik, demi menaikkan prestasi. Salah satu cara yang dilakukan untuk itu, yakni menggelar kompetisi di setiap unit pelayanan BP Batam.
Para pegawai BP Batam ditantang untuk membuat terobosan di unit kerja masing-masing.
Rencananya program IPH keliling akan diluncurkan pada pertengahan Juli mendatang. Untuk teknisnya sendiri saat ini masih dimatangkan.
Prinsipnya, dengan jemput bola tersebut sekaligus sosialisasi dengan masyarakat, kalau saat ini pelayanan di bidang lahan BP Batam sudah semakin disederhanakan
“Jadi seperti IPH keliling yang dilaksanakan oleh bagian lahan saat ini, termaksud dalam terobosan yang saya maksud. Dan untuk program IPH keliling ini akan diluncurkan pada Juli mendatang. Mudah – mudahan hal ini akan mendorong divisi lain dalam membuat terobosan yang menguntungkan masyarakat. Kami sudah canangkan pada Hari Bakti BP Batam Oktober mendatang, dimana divisi yang membuat terobosan terbaik akan mendapatkan penghargaan dari Pimpinan,” paparnya.
Saat ini BP Batam berkomitmen dalam memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat umum dan masyarakat di dunia usaha. Seperti di unit lahan, Bandara, Pelabuhan, Rumah Sakit dan lainnya.
Lukita menambahkan adanya potensi dan keinginan dari masyarakat untuk melakukan legalitas lahannya. Baik untuk perubahan IPH maupun keinginan membayar UWTO dan lain hal.
“Kita berikan gambaran kepada masyarakat, urus IPH itu tidak sulit. Urus UWT tak mesti tunggu pecah PL. Apalagi kalau developernya sudah tak ada. Intinya kita akan cari solusi dari keinginan-keinginan masyarakat yang tentunya berharap lahan rumah mereka punya legalitas yang jelas,” tuturnya.
(*/GoWest.ID)
