PEMERINTAH mengambil langkah tegas untuk memperbaiki kinerja neraca transaksi berjalan yang selalu tercatat defisit.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Indonesia bakal menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) jenis avtur dan solar mulai bulan ini.
Keputusan itu diambil untuk menekan impor minyak dan gas (migas) yang selama ini memberi beban berat pada kinerja neraca keuangan.
Untuk selanjutnya, lanjut Darmin dilansir dari detikcom, PT Pertamina (Persero) bakal mengolah bahan baku avtur dan solar yang diproduksi dari dalam negeri.
Oleh karenanya, agar ketersediaan dalam negeri terjamin, untuk sementara ekspor bahan baku avtur dan solar bakal dikurangi.
“Tetapi arahnya akan nol. Memang nanti di ekspornya sedikit menurun, kan tadinya diekspor lalu diolah di dalam (negeri). Tetapi ini akan menolong untuk transaksi berjalan,” kata Darmin, Jumat (10/5/2019).
Proses pengolahan minyak hasil dalam negeri bakal langsung dimulai, sehingga dampaknya bisa langsung terasa pada bulan Juni. Darmin pun optimistis Pertamina sanggup melakukan pengolahan bahan mentah ini.
“Pertamina sepertinya sudah bisa mengolah crude oil menjadi avtur dan solar sesuai kebutuhan dalam negeri, baik dari segi jumlah maupun kualitas,” tukas Darmin.
Dalam laporan terbarunya, Bank Indonesia (BI) mencatat defisit neraca transaksi berjalan pada kuartal I/2019 mencapai $7 miliar AS atau sekitar 2,6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Defisit memang berhasil turun dari kuartal sebelumnya, yakni $9,2 miliar AS atau 3,6 persen terhadap PDB, namun lebih tinggi dari periode sama tahun 2018 (year-on-year/yoy) sebesar $5,19 miliar AS atau 2,01 persen dari PDB.
Neraca transaksi berjalan kuartal I/2019 banyak dipengaruhi oleh penurunan impor ketimbang ekspornya. Hal ini sejalan dengan kebijakan pengendalian impor yang dilakukan pemerintah terhadap komoditas tertentu.
Laju defisit pada kuartal ini sebenarnya berhasil ditekan dari transaksi modal dan finansial yang mengalami surplus sebesar $10,1 miliar AS.
Kendati begitu, neraca jasa masih mengalami defisit akibat penurunan surplus jasa perjalanan yang terkait erat dengan penurunan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.
Transaksi berjalan Indonesia mengalami defisit sejak tahun 2012. Dalam beberapa tahun terakhir, meningkatnya defisit terjadi lantaran impor nonmigas yang tinggi, khususnya bahan baku dan barang modal.
Kepala Ekonom Bahana Sekuritas Satria Sambijantoro mengatakan transaksi berjalan yang kerap defisit selama bertahun-tahun menunjukkan suatu negara sangat rentan terhadap gejolak ekonomi.
“Jika berlangsung selama tujuh tahun berturut-turut seperti selama ini, maka perlu berhati-hati. Jelas bahwa depresiasi rupiah antara lain disebabkan kondisi tersebut,” ucapnya.
Pengaruh ke harga tiket maskapai?
Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria mengatakan persoalan tingginya harga avtur di Indonesia tak semata-mata lantaran karena faktor impor saja.
Sebab, sekalipun produksi sendiri, ongkosnya akan tetap mahal lantaran produknya diolah di kilang yang umurnya sudah tua. Selain itu, faktor biaya distribusi juga memengaruhi.
“Apalagi untuk pengiriman logistik di pulau terpencil, pesawat perintis masih jadi pilihan utama, sehingga rute penerbangan pendek antarpulau masih jamak dilakukan,” kata Sofyano.
Jika ingin murah, PT Angkasa Pura bisa melakukan langkah pemangkasan biaya memasok avtur demi menunjang operasional distribusi Pertamina.
Di luar dari itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Polana B Pramesti menyatakan bahwa avtur bukanlah satu-satunya komponen yang menentukan harga tiket penerbangan, meski memang kontribusinya cukup besar.
Berdasarkan Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Mekanisme Formula Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Berjadwal Dalam Negeri, harga avtur memberi andil sekitar 24 persen dari biaya operasional pesawat.
Akan tetapi, kembali lagi ke persoalan distribusi, angka tersebut bisa berbeda-beda di setiap bandara.
“Namun detailnya bisa ditanyakan ke airlinekarena harga avtur di setiap lokasi tentunya berbeda mengingat ada transportasi ke daerah yang dilayani,” tukas Polana.
Pertengahan Februari 2019, Presiden Joko “Jokowi” Widodo menjanjikan formula penetapan harga avtur berikut dengan tiket pesawat yang lebih terukur dalam waktu dekat.
Pihaknya mengaku telah memerintahkan jajaran kementerian bidang perekonomian untuk memerinci ulang indikator pengukuran harga avtur yang selama ini dijual oleh Pertamina.
“Mana yang belum efisien, mana yang bisa diefisiensikan. Nanti akan segera diambil keputusan. Segera,” tegas Jokowi usai menggelar rapat tertutup pembahasan avtur di Istana Merdeka, Jakarta.
Sementara, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyiratkan bahwa penurunan harga avtur bisa dilakukan melalui skema penurunan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang saat ini ditetapkan sebesar 10 persen.
Sebab menurut Rini, tanpa pajak, harga avtur di Indonesia tidak akan berbeda jauh dengan negara tetangga seperti Singapura.
(*)
