BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat, ada 19,1 juta penduduk usia kerja yang terdampak pandemi Covid-19 per Februari 2021. Angka ini menurun 34,41% dibandingkan Agustus 2020 lalu yang sebesar 29,12 juta.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 15,72 juta orang mengalami pengurangan jam kerja sebagai dampak pandemi corona. Sebanyak 1,62 juta penduduk angkatan kerja menjadi pengangguran saat pagebluk.
Pemerintah meminta pengusaha berupaya agar tak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM darurat.
Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah mengatakan dialog antara pengusaha dan pekerja harus diutamakan jika terjadi masalah dalam perusahaan.
“Kami semua mengetahui bahwa kondisi saat ini tidak mudah bagi pekerja/buruh dan pengusaha, justru karena itulah solusi yang terbaik adalah selalu mengedepankan dialog bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh maupun serikat pekerja/serikat buruh,” kata Ida dalam siaran pers, Rabu (7/7) kemarin.
Sementara itu, Dirjen PHI dan Jamsos Indah Anggoro Putri memastikan pihaknya akan memberikan perlindungan bagi pekerja di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, salah satunya terkait upah. Besaran upah didasarkan pada kesepakatan dalam Perjanjian Kerja antara pekerja dan pengusaha. “Pekerja tetap berhak dapat upah,” kata Putri.
Adapun jika perusahaan mengalami kesulitan dalam pembayaran upah, menurut dia, perusahaan teetap harus mengikuti pedoman dalam Surat Edaran Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.
Perubahan besaran upah yang diterima pekerja selama PPKM darurat harus berdasarkan bukti kesepakatan yang merupakan hasil dialog bipartit antara pekerja dan perusahaan. “Karena hasil dari dialog bipartit menjadi solusi terbaik antara pengusaha dan pekerja,” ujarnya.
Selama pemberlakuan PPKM darurat, pemerintah menerapkan sejumlah pengetatan seperti bekerja dari rumah (Work from Home/WFH) 100%. Ketentuan ini berlaku untuk sektor non esensial.
Untuk sektor esensial diberlakukan maksimal 50% karyawan yang bekerja di kantor atau Work from Office (WFO) dengan protokol kesehatan. Hanya sektor kritikal diperbolehkan 100% maksimum staf WFO dengan protokol kesehatan.
Pengusaha hotel dan restoran di Jakarta sebelumnya mengeluhkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. Kebijakan ini membuat operasional hotel dan restoran di Jakarta berhenti dan terancam melakukan PHK.
Ketua BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sutrisno Iwantono mengatakan. penutupan mal dan pusat perbelanjaan memaksa penghentian kegiatan operasional restoran secara total. Hal ini, menurut dia, menimbulkan masalah dengan biaya sewa, biaya gaji pegawai dan lainnya, yang harus tetap dikeluarkan.
“Keadaan ini dapat memicu pengusaha mengambil langkah sulit dengan menghentikan operasional, merumahkan karyawan, bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dapat berdampak pengangguran dan sosial lebih luas,” kata Sutrisno dalam konferensi pers virtual, Senin (5/7).
(*)
Sumber : KATADATA
