PEMPROV Kepri bentuk satgas pengawas pelaksanaan labuh jangkar guna menertibkan kapal-kapal yang berlabuh berada diluar kawasan jasa labuh jangkar.
“Niat bersama kita satu, yaitu ingin membangun daerah lebih cepat. Oleh karena itu dengan tambahan fiskal yang kita dapatkan akan dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur investasi serta mendorong investasi masuk sehingga bermanfaat untuk masyarakat,” jelas Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat memimpin Rapat Koordinasi Pembentukan Satgas Pengawas Pelaksanaan Labuh Jangkar di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Dompak, Tanjungpinang, Jum’at (12/3).
Ansar menguraikan bahwa beberapa hari yang lalu dirinya melakukan pertemuannya Menko Marves Luhut B. Panjaitan bersama Deputi Menko Marves serta Penasihat Khusus Menko Marves Marsetio dalam rangka membahas tindak lanjut jasa labuh jangkar.
“Bapak Menko Marves pesan kepada saya bahwa di daerah kita untuk membentuk Satgas guna penertiban kapal-kapal yang berlabuh berada diluar kawasan jasa labuh jangkar. Beliau juga sampaikan bahwa tidak ada satupun boleh terutama kapal asing berlabuh diluar labuh jangkar, semua wajib melabuhkan labuh jangkarnya dititik yang tekah ditetapkan,” ujarnya.
Menindaklanjuti pesan Menko Marves tersebut maka dirinya telah memerintahkan dinas terkait untuk melakukan penyusunan draft awal Pembentukan Satgas Pengawas Pelaksanaan Labuh Jangkar di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
“Kemarin kita susun SK Satgas labuh Jangkar. Kita sampaikan dahulu. Nanti ada unsur belum masuk mohon pendapat dan saran. Karena labuh jangkar ini merupakan aktivitas yang baru pertama kali kita lakukan maka terus kita lakukan evalusi dan penyempurnaan kedepannya. Jika telah sempurna pada Kamis (18/3/2021) nanti akan kita serahkan ke Menko Marves ketika datang ke Batam,” ucapnya.
Intinya menurut Ansar, Pemerintah Pusat melalui Menko Marvest sangat mendukung daerah untuk bertindak kreatif dan inovatif dalam menggali sumber pendapatan baru untuk menambah pendapatan asli daerah.
“Pesan pak Menteri sebanyak apapun potensi laut, gunakan dan optimalkan kebermanfaatannya untuk daerah. Karena pusat sudah berikan dukungan, maka kita juga harus cepat bertindak,” ujarnya.
Pada kesempatan ini Ansar Ahmad kembali menyampaikan potensi yang bisa didapatkan dari aktivitas labuh jangkar di Kepulauan Riau ini karena dalam hitungan harian saja 350 sampai dengan 400 kapal yang melintas selat malaka. Dari jumlah tersebut jika 5 persen saja atau 20 kapal dengan bobot 50.000 GT memanfaatkan jasa labuh jangkar maka potensi yang kita dapatkankan adalah 1 juta GT perhari. Jika kalikan dengan Rp 700,- yang mejadi hak pemerintah Daerah, maka dalam satu hari kita bisa mendapatkan Rp 700 juta atau setara Rp 200 miliar setahun.
“Saya yakin kalau kita bisa tertibkan kapal yang labuhnya diluar area labuh jangkar, maka penghasilan kita bisa lebih dari itu. Bahkan bisa meningkat 10 persen saja maka akan ada tambahan fiskal Rp 400 miliar pada APBD kita,” jelasnya.
(*/nes)
