MANTAN Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Kabar tersebut dibenarkan Sekretaris Kabinet Pramono Anung setelah sidang Tim Penilai Akhir (TPA) selesai digelar.
“Mudah-mudahan segera dilantik, yang jelas saya sudah tanda tangan,” kata Pramono di kantornya di Jakarta, Senin (25/11).
Rudiantara merupakan Menkominfo periode 2014-2019. Sebelum memimpin kementerian, dia pernah menjadi Wakil Direktur Utama PLN pada 2008-2009.
Selama di PLN, ia terlibat dalam pencarian pendanaan perusahaan terutama pinjaman untuk proyek pembangkit listrik 10 ribu megawatt. Setelahnya, dia mengundurkan diri.
Pelantikan Rudiantara sebagai Dirut PLN, tinggal menunggu Menteri BUMN Erick Thohir. “(TPA) sudah selesai. Bolanya di Menteri BUMN,” tambah Pramono.
Pramono menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo sedang berkonsentrasi untuk memperbaiki kondisi perekonomian. Salah satu yang ingin segera diselesaikan yakni mengenai masalah di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Adapun beberapa BUMN besar yang akan dibenahi di antaranya Pertamina, PLN dan Inalum. “Kemudian juga perbankan seperti Mandiri, BTN dan beberapa bank lain,” ungkap Pramono.
Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya telah menyampaikan sejumlah nama yang menjadi komisaris maupun direksi BUMN.
Nama-nama tersebut adalah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. Ahok akan didampingi Wakil Menteri BUMN Budi Gunawan Sadikin sebagai Wakil Komisaris sedangkan Direktur Keuangan adalah Emma Sri Martini.
Selanjutnya ada Pahala N Mansury sebagai Direktur Utama BTN sedangkan Komisaris Utama BTN adalah Chandra Hamzah. Erick Thohir juga mengangkat Orias Petrus Moedak menjadi Dirut PT Inalum (Persero).
Adapun proses rekrutmen direksi, direktur utama maupun komisaris utama di BUMN dilakukan lewat tim penilai akhir (TPA). Tim itu diketuai langsung oleh Presiden, Pramono Anung sebagai sekretaris, Erick Thohir dan menteri terkait.
“Sedang dalam proses itu, prosesnya panjang. Kita lihat berbagai faktor,” tambah Pramono.
Pramono menilai nama-nama tersebut sudah mempertimbangkan kebutuhan Indonesia saat ini.
Dia pun menjelaskan alasan mengapa sosok Basuki Tjahaja Purnama atau yang Ahok dipilih menjadi komisaris utama PT Pertamina (Persero), karena memang pemerintah menyadari bahwa persoalan bangsa ini salah satunya mengenai neraca transaksi berjalan yang dikontribusi cukup besar dari Pertamina dan PLN.
Oleh sebab itu, jika di internalnya Pertamina tidak dilakukan pembenahan, impor minyaknya sangat besar.
“Dengan demikian penugasan Pak Ahok paling utama di Pertamina adalah hal-hal berkaitan dengan itu, untuk memberikan pengawasan jangan sampai Pertamina tidak mau berubah,” jelas Pramono.
(*)
