GAGALNYA proses tahapan prakualifikasi lelang calon mitra kerja BP Batam dalam pengelolaan SPAM Batam kembali mendapat sorotan anggota legaslatif Kota Batam.
Politisi dari Partai Golkar yang juga Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Ruslan Ali Wasyim kembali angkat bicara terkait Sistim Pelayanan Air Minum (SPAM) di Batam.
Kepada GoWest Indonesia, Ruslan mengatakan dalam kaitan pemanfaatan sumber daya air dan layanan air bersih di Kota Batam, pemerintah daerah atau Pemko Batam semaksimal mungkin harus ikutserta andil didalamnya.
“Sebagai mitra kerja pemerintah, saya konsen bagaimana Pemda (Pemko) Batam memiliki peran juga untuk mendapatkan tambahan pundi-pundi APBD dari SPAM ini. Dari awal adanya pengeloaan air ini, saya rasa Pemko Batam belum pernah sepeserpun mendapatkan bagian.” terang Ruslan, Minggu (5/9) malam.
Menurut politisi yang juga Ketua Umum Askot PSSI Batam ini, Pemko Batam bisa ikut andil dalam pengelolaan SPAM Batam bagian hilir atau distribusi kepada konsumen melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Batam dengan penyertaan modal ataupun bentuk lainya.
“Saya pikir pemerintah kita (kota Batam) bisa ikut andil dibagian hilirnya, dan saya mendorong itu. Melaui BUMD, kitakan punya BUMD, harus diberdayakan. Baik melalui pernyataan modal ataupun lainya. Saya rasa itu masalah teknis bisa diatur kemudian”jelasnya.
Selain sebagai ladang untuk menambah pundi-pundi APBD Batam, menurut Ruslan, dengan terlibatnya Pemko Batam dibagian hilir SPAM, bagian dari upaya pemerintah dalam melayani kepentingan utilitas publik kepada warganya.
“Air inikan kebutuhan dasar dan vital bagi orang, dengan terlibatnya pemerintah dalam SPAM akan turutserta memastikan pelayanan kebutuhan air ini berjalan dengan baik” urainya.
Ruslan juga menambahkan, gagalnya proses prakualifikasi lelang SPAM Batam patut mendapat perhatian, mengingat pihak panitia lelang tidak memberikan penjelasan kepada publik.
Ia berharap semua proses lelang yang dilakukan oleh pihak panitia dalam hal ini BP Batam, bersikap terbukan dan transparan serta profesional. Baik untuk pengelola bagian hulu maupun hilir.
“Siapapun pesertanya dan pemenangnya, kita gak ada persoalan selama proses yang dilalui berjalan dengan transparan dan profesional. Yang penting Pemerintah Kota Batam bisa diberikan laluan dan memanfaatkan momentum saat ini, untuk ikut serta dalam pengeloaan SPAM Batam” pungkas Ruslan.
*(zhr/GoWest)
