MENJELANG pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden Indonesia pada Minggu ini, para pakar mempertanyakan peran adik kandungnya yang saat ini terbelit masalah pajak di luar negeri dan memiliki kepentingan bisnis di Indonesia yang bisa mengganggu kredibilitas pemerintahan baru.
HASHIM Djojohadikusumo, penasihat politik sekaligus penopang utama keuangan Prabowo, baru-baru ini menjadi sorotan karena diduga menghindari pajak sebesar $154 juta dolar AS (Rp2,4 triliun) di Swiss.
Bisnisnya juga terkait dengan area prioritas utama pemerintah yang akan datang.
Dokumen pengadilan Swiss pada Januari 2021 mengungkapkan bahwa Hashim mengklaim bangkrut akibat mendanai kampanye pemilu dan usaha bisnis Prabowo. Namun pengadilan memutus Hashim gagal membuktikan dirinya telah menyumbang $420 juta kepada sang kakak.
Prabowo memenangkan pemilihan presiden pada 14 Februari setelah kalah dua kali, pada 2019 dan 2014.
Kini, prospek pengaruh Hashim dalam pemerintahan baru menimbulkan tanda tanya di kalangan para ahli karena keterlibatannya dalam bisnis, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Hashim, keluarganya, dan petinggi Partai Gerindra tidak menjawab permintaan komentar dari BenarNews untuk laporan ini.
Muhammad Andri Perdana, ekonom dari Bright Institute, mengatakan bahwa kasus pajak Hashim di luar negeri adalah salah satu yang jarang terjadi.
“Di Indonesia, kami belum melihat banyak tokoh bisnis menghadapi penyelidikan serius seperti ini di luar negeri,” kata Muhammad Andri kepada BenarNews.
“Ada kekhawatiran bahwa Hashim bisa memanfaatkan posisinya untuk keuntungan pribadi, yang dapat merugikan baik ekonomi maupun pemerintahan Prabowo.”
Prabowo sendiri merupakan sosok kontroversial. Mantan jenderal angkatan darat ini telah menghadapi tuduhan pelanggaran hak asasi manusia selama masa dinas militernya, ketika dia bertugas di bawah Presiden Suharto yang berkuasa secara otoriter – yang juga adalah mertuanya saat itu.
Sejak kemenangan Prabowo pada pemilihan presiden tahun ini, Hashim memainkan peran penasihat yang sangat kentara secara publik yang turut membahas rencana-rencana dalam pembentukan pemerintahan yang akan datang.
Rencana tersebut termasuk meningkatkan rasio utang terhadap produk domestik broto (PDB) Indonesia, berinvestasi besar-besaran dalam infrastruktur, dan kebijakan fiskal untuk meningkatkan pendapatan dari pajak.
Secara resmi, Prabowo telah mengangkat Hashim sebagai ketua satuan tugas perumahan, yang bertujuan membangun tiga juta unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah setiap tahun.
Lagu lama
HASHIM, yang memiliki kekayaan bersih sebesar $685 juta pada 2020, menurut Forbes, pindah ke Jeneva pada 1999 dan tinggal di sana selama tujuh tahun.
Otoritas pajak Swiss telah berusaha untuk memulihkan $154 juta dalam pajak yang belum dibayar selama hampir 20 tahun, kata pengusaha tersebut kepada The Financial Times pada Juli.
Menurut laporan, otoritas Swiss telah mengadakan lelang pada April untuk dua villa mewah di Jenewa yang terkait dengan istri Hashim, Anie Djojohadikusumo. Lelang tersebut menghasilkan $13,6 juta untuk menutupi utang pajaknya.
Ketika wartawan lokal menanyakan tentang kasus tersebut, Hashim mengatakan, “Itu lagu lama,” lapor Tempo.co dalam artikel 7 Oktober.
Dia menolak untuk memberikan komentar lebih lanjut. Namun, Hashim berbicara secara singkat tentang kasus pajak Swiss dalam wawancara dengan The Financial Times.
“Saya tidak (akan menyelesaikan)… Saya sudah 20 tahun berjuang melawan Swiss, yang sangat, sangat tidak masuk akal,” katanya.
Hashim tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksudnya tentang otoritas Swiss yang “tidak masuk akal”.
Ketika BenarNews memintanya untuk berkomentar tentang masalah pajak Swiss yang dihadapi Hashim, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Roy Soemirat, mengatakan bahwa “kasus ini adalah masalah perdata.”
“Ini adalah masalah pribadi yang tidak melibatkan pemerintah Indonesia,” kata Roy.
Secara kasat mata, tidak ada yang kontroversial tentang Hashim mengklaim kebangkrutan, kata Prianto Budi, direktur eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute.
“Hukum pajak terbuka untuk interpretasi, dan masing-masing pihak dapat memiliki pandangan yang berbeda, yang menyebabkan banding dan litigasi berkepanjangan,” kata Prianto.
“Banding Hashim adalah bagian normal dari proses hukum, dan pada akhirnya, pengadilan Swiss akan memiliki keputusan akhir, mengikuti prosedur yang mirip dengan yang ada di Indonesia dan negara-negara lain.”
Hashim dan Prabowo berasal dari keluarga terkemuka. Ayah mereka, Sumitro Djojohadikusumo, menjabat sebagai menteri di bawah dua presiden, Sukarno dan Suharto, sementara kakek mereka mendirikan Bank Negara Indonesia.
Hashim, yang berusia 70 tahun, telah memainkan peran penting dalam mendukung karier politik Prabowo.
Sebagai wakil ketua dewan pembina Partai Gerindra, Hashim telah berperan besar dalam memperkuat pencalonan Prabowo sebagai presiden dengan terlibat langsung dalam kampanye.
Yoes Kenawas, pakar politik di Universitas Katolik Atma Jaya di Jakarta, mengatakan bahwa Hashim telah mendanai berbagai kampanye politik Prabowo sejak 2009.
“Hashim telah mengambil peran sebagai bankir dan penasihat keuangan untuk dana kampanye, pada dasarnya bertindak sebagai finansier utama keluarga. Dalam keluarga mereka, dia satu-satunya pebisnis besar,” kata Yoes kepada BenarNews.
“Tentu saja, ada kekhawatiran potensi kepentingan bisnis yang mungkin dia kejar setelah dukungan yang begitu lama,” ujarnya.
Meskipun menghadapi masalah pajak di Swiss, Hashim berusaha kritis terhadap pihak-pihak yang diduga mengemplang pajak di dalam negeri.
Hashim mengungkapkan penyebab kebocoran pendapatan negara sebesar Rp300 triliun akibat ulah 300 pengusaha sawit nakal.
“Ada jutaan hektar kawasan hutan di okupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal. Ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar pajak,” kata Hashim, dalam acara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) baru-baru ini.
Usaha Hashim sendiri menghadapi pengawasan. Awal tahun ini, misalnya, Hashim memulai pembangunan fasilitas produksi timah di Provinsi Kepulauan Riau yang diharapkan menghasilkan 200 ton serbuk solder timah per tahun, menurut pemerintah provinsi.
Hashim mengatakan kepada wartawan pada Mei bahwa proyek tersebut sejalan dengan dukungan Prabowo terhadap program hilirisasi Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang bertujuan meningkatkan nilai komoditas mentah dengan memprosesnya sebelum diekspor.
Prabowo, yang menggambarkan dirinya sebagai seorang nasionalis, merupakan pendukung besar hilirisasi.
Pada Agustus, Hashim mengatakan bahwa dia telah mendirikan proyek-proyek di dekat Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Proyek-proyek tersebut mencakup reboisasi seluas 172.000 hektar, proyek biofuel, proyek konservasi satwa liar seluas 19.000 hektar, serta proyek air bersih yang telah beroperasi sejak 2016.
Terkait rencana pemerintah berinvestasi besar-besaran di Nusantara, para kritikus mempertanyakan sejauh mana kemungkinan Hashim memperoleh keuntungan yang tidak proporsional dari pembangunan tersebut.
Namun, Hashim mengklaim telah terlibat dalam proyek-proyek di daerah tersebut jauh sebelum Nusantara dibangun sebagai ibu kota baru untuk menggantikan Jakarta.
“Saya memang dari dulu sudah ada di sana, belum ada IKN sudah ada di sana, sudah 15 tahun. Saya penghuni penduduk IKN, tanah saya di dalam IKN, hutan saya sebagian ada di IKN,” ujarnya seperti dikutip Detik.com.
“Risiko agenda tersembunyi”
DOMINIQUE Nicky Fahrizal, peneliti politik dan perubahan sosial, mengatakan bahwa pemerintahan baru seharusnya memprioritaskan penasihat yang memiliki rekam jejak bersih dan tidak memiliki konflik kepentingan.
“Jika seseorang dengan catatan hukum seperti ini menjadi penasihat kebijakan, ada risiko nyata agenda tersembunyi dalam kebijakan ekonominya,” kata Nicky, peneliti di Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta, kepada BenarNews.
“Masalah-masalah seperti ini seharusnya menjadi pengetahuan publik, terutama dengan Hashim yang diproyeksikan menjadi penasihat ekonomi.”
Sejarah Hashim termasuk penangkapannya pada 2002 selama masa kepresidenan Megawati Sukarnoputri, ketika dia menghadapi tuduhan pelanggaran perbankan. Dia akhirnya dibebaskan, menurut laporan.
Kemudian ada dugaan keterlibatannya dalam hilangnya lima patung berharga dari Museum Radya Pustaka di Solo, Jawa Tengah, pada 2006.
Patung-patung tersebut dijual kepada Hashim melalui seorang pedagang seni asal Belanda, menurut hasil penyelidikan polisi.
Meskipun Hashim mengklaim di pengadilan bahwa dia membeli artefak tersebut secara legal, penyelidikan berikutnya menemukan bahwa dokumen yang memvalidasi pembelian tersebut palsu.
Hashim dibebaskan dari tuduhan karena tidak mendaftarkan kelima patung tersebut kepada otoritas yang berwenang, dan pengadilan menerima klaimnya bahwa dia tidak mengetahui patung-patung itu adalah benda warisan budaya.
Kasus ini menjadi catatan suram pada 2008, ketika seorang arkeolog yang menyelidiki pencurian tersebut ditemukan tewas secara mencurigakan.
Meskipun ada kontroversi ini, Hashim tidak terlalu mempedulikannya, mengatakan bahwa dia tidak tertarik berada di pemerintahan dan tidak ada konflik antara sikap pro-bisnis Prabowo dan komitmennya terhadap kesejahteraan publik.
“Prabowo senang bahwa saya tidak berniat mengambil peran (dalam kabinet),” kata dia. Dalam diskusi Kadin pada awal Oktober.
“Prabowo sangat pro-bisnis tetapi juga sangat pro-rakyat.”
Pizaro Gozali Idrus dari Jakarta turut berkontribusi dalam artikel ini.
