FEDERASI Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengkritik kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, yang menerapkan dua kurikulum belajar dalam tahun ajaran 2022/2023.
Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) FSGI, Heru Purnomo, Nadiem harus segera memutuskan kurikulum apa yang harus digunakan pada 2022 supaya tidak ada dualisme kurikulum. Kurikulum baru ini juga dinilai harus segera disertai dengan kajian akademik agar tidak merugikan negara.
“Berdasarkan data, saat ini sebanyak 2.500 sekolah penggerak dan 18.800 guru penggerak untuk uji coba kurikulum prototipe tahun 2021 telah menghabiskan Rp2,86 triliun,” kata Heru dalam keterangan tertulis, Jumat (28/1).
“Oleh karena itu, lebih baik jika Mas Menteri memutuskan kurikulum baru itu sekarang disertai kajian akademik dan dasar peraturan perundang-undangannya. Bila tidak, maka hasil uji coba opsional hingga 2024 berpotensi untuk dibatalkan dan atau malah tidak digunakan. Ini berpotensi merugikan keuangan Negara,” jelas dia.
Selain itu, kata Heru, dengan kurikulum baru ini Kemendikbudristek juga harus menyiapkan mekanisme seleksi baru untuk masuk PTN. Pasalnya saat ini seleksi masuk PTN melalui jalur SNMPTN masih memetakan mahasiswa berdasarkan kelas IPA/IPS.
Mekanisme masuk PTN itu dinilai tidak sejalur dengan kurikulum prototipe yang justru membebaskan siswa untuk memilih mata pelajaran sesuai minat dan bakat. Maka dari itu, menurut FSGI diperlukan kajian lebih dalam agar kurikulum tersebut tak merugikan siswa.
“Jangan sampai peserta didik dirugikan. Karena saat ini seleksi PTN masih berbasis kognitif semata,” ucapnya.
Sebagai informasi kurikulum prototipe saat ini diterapkan di 2.500 sekolah melalui program Sekolah Penggerak. Kendati dibentuk untuk 2022, kurikulum baru ini bersifat opsional. Pihak sekolah bisa menentukan bakal menggunakan kurikulum baru atau Kurikulum 2013 yang saat ini diterapkan.
(*)
sumber: CNNIndonesia.com
