Wako Pakai Hak Preogatif untuk Copot Kepsek SMPN 10

WALIKOTA Batam Muhammad Rudi menyatakan akan melakukan pergantian posisi Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 10, Sei Panas, Batam Kota yang sebelumnya dijabat oleh Rahib.

Untuk itu Rudi mengaku sudah meminta agar Plt Kadisdik Kota Batam, Hendri Arulan untuk segera menyampaikan usulan nama Kepala Sekolah.

“Yang saya lakukan hari ini merupakan hak prerogatif Walikota. Saya sudah minta Kadisdik agar segera menyerahkan nama pengganti hari ini. Jadi besok bisa kita lakukan penggantian langsung,” ujar Rudi sesaat setelah melaksanakan rapat bersama seluruh staf pengajar di SMPN 10, Selasa (17/07/2018) siang.

Menurutnya penggantian Kepala Sekolah ini harus segera dilakukan, karena menilai kinerja Kepala Sekolah sebelumnya yang tidak kompeten. Namun ia menambahkan, bahwa pengganti Kepala Sekolah sebelumnya merupakan sosok yang berasal dari luar lingkungan SMPN 10.

“Tapi yang saya minta harus yang di luar dari SMPN 10 ini,” lanjutnya.

Dalam rapat yang dilakukan sejak pukul 09.45 WIB, Rudi meminta agar seluruh staf pengajar dan administrasi SMPN 10 untuk tetap melaksanakan kegiatan seperti biasa.

Ia juga menghimbau agar seluruh pihak segera menyelesaikan masalah yang ada hingga adanya Kepala Sekolah baru.

Sementara itu, mengenai adanya siswa yang masuk dengan menggunakan sogokan. Rudi mengakui tidak mengetahui data siswa, yang masuk dengan kecurangan. Bahkan data tersebut juga sempat ditanyakan nya kepada seluruh staf administrasi yang hadir dalam kegiatan tersebut.

“Sampai saat ini saya tidak mengetahui siapa saja siswa yang masuk dengan curang. Tadi sudah saya tanya, mereka juga tidak ada yang tahu. Jadi saat ini sebanyak 475 siswa/siswi baru sudah masuk semua, dan sudah mengkuti kegiatan belajar mengajar,” paparnya.

Selaku pimpinan, Rudi mengaku kecewa dengan masih adanya sistem Pungutan Liar (Pungli) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2018. “Makanya ikuti aturan yang ada, jadi tidak ada lagi kesempatan untuk pungli. Apabila ada indikasi silahkan langsung laporkan,” ungkapnya.

Selain itu, kurangnya Sekolah Negeri yang ada di Batam juga merupakan salah satu faktor terjadinya tindakan pungli yang bisa dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab.

Hal ini sendiri sebelumnya sudah disampaikan ke pihak Badan Pengusahaan (BP) Batam, untuk penghibahan lahan guna pembangunan Sekolah Negeri yang baru.

“Selain lahan masalah lain yang kami rasakan adalah kekurangan dana, untuk dana sudah kita sampaikan juga ke pusat. Bayangkan saja, dari data yang saya terima di tahun ini hanya 50 persen saja anak yang dapat diterima di Sekolah Negeri, walaupun sudah melakukannya dengan sistem zonasi. Kita tahu sendiri tidak semua Kecamatan di Batam ini yang memiliki Sekolah Negeri dengan sistem zonasi tersebut,” tambahnya.

(*/GoWest.ID)